Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-85/PB/2011 Tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Terkait Kewajiban Penerbitan Surat Penagihan Pada Denda Pelanggaran Lalu Lintas (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Madiun)

Mustofa,, Ikhlazul Zuamal and Dr. Istislam,, S.H., M.H. and Bahrul Ulum Annafi,, S.H., M.H. (2022) Implementasi Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-85/PB/2011 Tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Terkait Kewajiban Penerbitan Surat Penagihan Pada Denda Pelanggaran Lalu Lintas (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Madiun). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implementasi Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-85/PB/2011 Tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Berkaitan Dengan Kewajiban Menerbitkan Surat Penagihan piutang PNBP Pada Denda Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Tilang. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh Lembaga Kejaksaan selaku pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak dari jenis denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas wajib melakukan pengelolaan piutang PNBP dalam hal wajib bayar atau pelanggar belum juga memenuhi kewajibannya sampai habis waktu jatuh temponya. Ketika terdapat piutang PNBP maka wajib menerbitkan Surat Penagihan terhadap setiap timbulnya piutang PNBP tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimanakah Implementasi dari Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-85/PB/2011 Tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Terkait Kewajiban Penerbitan surat penagihan Piutang PNBP denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kejaksaan Negeri Kota Madiun? (2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya mengatasi hambatan dalam mengimplementasikan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-85/PB/2011 Tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Terkait Kewajiban Penerbitan surat penagihan Piutang PNBP denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kejaksaan Negeri Kota Madiun? Penulisan karya tulis ini menggunakan metode Sosio Legal. Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan Teknik Analisa data berupa Teknik Kualitatif. Teknik ini merupakan uraian dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan efektif. Menggunakan cara berfikir deduktif, yatu didasarkan pada hal umum yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Kejaksaan Negeri Kota Madiun belum melakukan kewajibannya dalam menerbitkan Surat Penagihan pada piutang PNBP dari denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas, karena dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-85/PB/2011 Tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga telah mengatur bahwa Surat Penagihan wajib diterbitkan untuk setiap timbulnya piutang PNBP.

English Abstract

In this mini thesis, the author raises the issue of the implementation of Article 5 paragraph (1) of the Regulation of the Director General of the Treasury Number Per-85/PB/2011 concerning Administration of Non-Tax State Revenue Receivables at Work Units of State Ministries/Institutions Relating to the Obligation to Issuing Letters for Collection of PNBP Receivables on Fines Traffic Ticket Violation Crime. The reason for choosing this theme is that the Prosecutor's Office as the manager of Non-Tax State Revenue from the type of fine for traffic violations is required to manage PNBP receivables in the event that the obligation to pay or the violator has not fulfilled their obligations until their maturity expires. When there is a PNBP receivable, it is obligatory to issue a Billing Letter for each arising of the PNBP receivable. Based on the foregoing, this paper raises the formulation of the problem: (1) How is the implementation of Article 5 paragraph (1) of the Regulation of the Director General of the Treasury Number Per-85/PB/2011 concerning Administration of Non-Tax State Revenue Receivables at Work Units of State Ministries/Institutions Related to the Obligation to Issuance Letters of Receivable PNBP Receivables fines for past offenses in the Madiun City Public Prosecutor's Office? (2) What are the influencing factors and efforts to overcome obstacles in implementing Article 5 paragraph (1) of the Regulation of the Director General of the Treasury Number Per-85/PB/2011 concerning Administration of Non-Tax State Revenue Receivables at Work Units of State Ministries/Institutions Related to Issuance Obligations letter of collection of PNBP Receivable fines for traffic violations at the Madiun City Public Prosecutor's Office? The writing of this paper using the Sociolegal method. The legal material obtained by the author will be analyzed using data analysis techniques in the form of qualitative techniques. This technique is a description in the form of sentences that are regular, coherent, logical, and effective. Using a deductive way of thinking, which is based on general things which are then drawn to a specific conclusion. From the results of the research using the above method, the authors obtained answers to the existing problems that the Madiun City Public Prosecutor's Office has not carried out its obligations in issuing a Billing Letter on PNBP receivables from fines for traffic violations, because in Article 5 paragraph (1) of the Regulation of the Director General of Treasury Number Per-85/PB/2011 concerning Administration of Non-Tax State Revenue Receivables at Work Units of State Ministries/Institutions has stipulated that a Billing Letter must be issued for every PNBP receivables arising.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0522010145
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 08 May 2023 03:33
Last Modified: 08 May 2023 03:33
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198871
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Ikhlazul Zuamal Mustofa.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2024.
Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item