Pandia, Helena Yarra Lanera and Dr. Sihabudin,, S.H., M.H. and Amelia Srikusumadewi,, S.H. Mkn. (2022) Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Efek di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Permasalahan dalam skripsi ini berkaitan dengan legal standing atau kedudukan hukum dari pemohon penetapan status pailit pada perusahaan efek. Sesuai dengan isi Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, permohonan penyataan status pailit untuk perusahaan efek hanya boleh diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang kini tugasnya telah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun dalam prakteknya dapat ditemukan permohonan penetapan pailit perusahaan efek yang dimohonkan oleh nasabah dari perusahaan efek tersebut tanpa pertimbangan dari OJK. Putusan Nomor 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 03/Pailit/2010/PN.NIAGA. JKT.PST adalah contoh dari permasalahan ini. Keduanya sama-sama diputus di pengadilan niaga Jakarta Pusat yang mana keduanya diajukan oleh nasabah perusahaan efek terkait. Namun dengan isi putusan yang bertolak belakang. Bertitik tolak dari permasalahan yang melatarbelakangi penulisan ini, rumusan masalah yang akan dijawab yakni: 1. Bagaimana akibat dari dijatuhkannya putusan pailit pada perusahaan efek yang diajukan oleh pihak selain OJK?; 2. Bagaimana perbandingan pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 08/ Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst dengan Putusan Pengadilan Niaga No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA. JKT.PST? Metode yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian penulis menemukan bahwa hukum kepailitan di Indonesia secara tegas mengatur pemohon pailit untuk perusahaan efek adalah Badan Pengawas Pasar Modal yang pada saat ini telah dialihkan pada OJK. Namun putusan terhadap permohonan pailit perusahaan efek yang diajukan oleh nasabahnya dapat ditemukan. Putusan yang dihasilkan pun ada yang saling bertolak belakang. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman dari pihak-pihak terkait mengenai mengajuan pemohonan penetapan hukum pailit untuk perusahaan efek. Sejalan dengan hal tersebut, hingga saat ini pun OJK belum mengeluarkan produk hukum yang secara khusus mengatur tentang mekanisme pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk perusahaan efek.
English Abstract
The problem in this thesis is related to the legal standing of the applicant for the determination of bankruptcy status in a securities company. In accordance with the contents of Article 2 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, applications for declaration of bankruptcy status for securities companies may only be submitted by the Capital Market Supervisory Agency whose duties have now been transferred to the Financial Services Authority (OJK). However, in practice, it is possible to find applications for the determination of bankruptcy of a securities company that are requested by customers of the securities company without consideration from the OJK. Decision Number 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst and Decision Number 03/Pailit/2010/PN.NIAGA. JKT.PST is an example of this problem. Both were decided in the Central Jakarta commercial court, both of which were filed by the client of the related securities company. However, the content of the decision is contradictory. Starting from the background of this writing, the formulation of the problems that will be answered are: 1. What are the consequences of the bankruptcy decision on securities companies proposed by parties other than OJK?; 2. How is the comparison between the judges' considerations in deciding the case Decision Number 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pn.Niaga.Jkt.Pst with Commercial Court Decision No.03/Pailit/2010/PN.NIAGA. JKT.PST? The method that the author uses in this thesis is a normative juridical approach to legislation, and comparisons. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary legal materials through literature study. The results of the author's research found that the bankruptcy law in Indonesia strictly stipulates that the applicant for bankruptcy for securities companies is the Capital Market Supervisory Agency which at this time has been transferred to the OJK. However, the decision on the bankruptcy application of a securities company submitted by its client can be found. The resulting decisions are contradictory. This shows a lack of understanding from related parties regarding submitting an application for bankruptcy law for securities companies. In line with this, until now the OJK has not issued a legal product that specifically regulates the mechanism for submitting an application for a declaration of bankruptcy for securities companies.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010141 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 08 May 2023 03:00 |
| Last Modified: | 08 May 2023 03:00 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198854 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
HELENA YARRA LANERA PANDIA.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |