Kerangka Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kewajiban Kepemilikan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha E-Commerce di Media Sosial Instagram Business

Vanessa, Ghea Rizki and Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H and Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H (2022) Kerangka Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Kewajiban Kepemilikan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha E-Commerce di Media Sosial Instagram Business. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat masalah tentang pengawasan pemerintah daerah terhadap kewajiban kepemilikan izin usaha bagi pelaku usaha e-commerce di media sosial instagram business. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tidak memuat aturan aktivitas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik di Media Sosial. Padahal dengan dibuatnya aturan mengenai aturan penjualan di media sosial, pemerintah dapat mengawasi aktivitas pelaku usaha salah satunya yakni terkait izin usaha. Hal ini dikarenakan dengan adanya izin usaha, legitimasi pelaku usaha tersebut sah di mata hukum. Sebab salah satu bentuk instrumen pemerintah yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebagai upaya pengendalian yang ada di dalam masyarakat adalah izin. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat rumusan masalah: 1. Bagaimana bentuk kewenangan pemerintah daerah terhadap pengawasan perizinan pelaku usaha E-commerce di media sosial? 2. Bagaimana kerangka hukum pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Kewajiban Kepemilikan izin Usaha Bagi Pelaku Usaha E-Commerce di Media Sosial Instagram Business? Adapun jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Untuk jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan jenis bahan hukum primer yang digunakan yakni beberapa peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan penelitian. Sedangkan jenis bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan kamus. Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menemukan jawaban dari permasalahannya bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam mengawasi perizinan terkait perizinan berusaha di media sosial. Oleh karena hal itu, pemerintah perlu adanya penyempurnaan, pemerincian, perbaikan, dan batasan terkait peran kewenangan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap kewajiban kepemilikan izin usaha bagi pelaku usaha e-commerce di media sosial instagram business.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of local government supervision of the obligation to have business licenses for e-commerce social media Instagram business Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems does not contain rules for Trading activities through Electronic Systems on Social Media. In fact, with the making of rules regarding sales rules on social media, the government can monitor the activities of business actors, one of which is related to business permits. This is because with the existence ofabusiness license, the legitimacy of the business actor is legal in the eyes of the law. Because one form of government instrument issued by the authorities as an effort to control existing in the community isapermit. Based on this background, there are problem formulations: 1. What is the form of the local government's authority to supervise the licensing of E-commerce business actors on social media? 2. What is the legal framework for the supervision of the Regional Government on the Obligation of Ownership of Business Permits for E-Commerce Business Actors on Instagram Business Social Media? The type of research used is normative legal research usingastatutory approach (Statue Approach) andaconceptual approach (Conceptual Approach). The types of legal materials consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The types of primary legal materials used are several laws and regulations that are in line with the research. Meanwhile, secondary and tertiary legal materials were obtained from books, journals, and dictionaries. Based on the results of the research above, the authors found the answer to the problem that local governments do not have the authority to oversee licensing related to business licensing on social media. Therefore, the government needs improvements, details, and limitations related to the role of the regional government's supervisory authority on the obligation to have business licenses for e-commerce business actors on Instagram business social media.

Other obstract

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010138
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	08 May 2023 02:25
Last Modified:	08 May 2023 02:25
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198832

Text (DALAM MASA EMBARGO)
Ghea Rizki Vanesa.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2024.
Download (3MB)

Actions (login required)

View Item