Ridha, Firly Amalia Rafi and Dr. Imam Kuswahyono,, S.H., M.H. and Dr. Herlindah,, S.H., M.Kn (2022) Perlindungan Hukum Terhadap PPAT Selaku Penanggung Jawab Keabsahan dan Kebenaran Dokumen Kelengkapan Persyaratan Dalam Sistem Hak Tanggungan Elektronik (HT-el). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Ketentuan pasal 10 ayat (2) Permen ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut dengan HT-el) yang menyebutkan bahwa dalam penyampaian dokumen kelengkapan persyaratan dilengkapi dengan surat pernyataan untuk bertanggungjawab terhadap keabsahan dan kebenaran dokumen kelengkapan persyaratan yang disampaikan. Surat tersebut, wajib dikirimkan oleh PPAT pada jenis pelayanan pendaftaran dan peralihan hak tanggungan. Apabila dalam dokumen persyaratan HT-el terdapat dokumen palsu, maka berdasarkan surat pernyataan PPAT harus bertanggung jawab. Ketentuan ini dapat memberatkan PPAT, sebab terdapat kemungkinan bahwa yang melakukan penyimpangan atau kesalahan adalah pihak terkait lainnya dalam sistem HT-el, namun PPAT diharuskan untuk bertanggungjawab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan interpretasi sistematis dan konstruksi hukum berupa analogi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat dua sisi perlindungan hukum yang dapat diperoleh PPAT. Pertama pada perlindungan hukum sisi perdata, perlindungan hukum internal yang diperoleh PPAT berasal dari perjanjian yang disusun antara PPAT dan kliennya, sedangkan perlindungan hukum eksternal berupa pembelaan diri dan bantuan hukum. Kedua pada perlindungan hukum sisi pidana, untuk perlindungan hukum preventif telah diatur dalam pasal 3 huruf f Kode Etik PPAT berupa prinsip kehati-hatian. Prinsip ini harus diterapkan oleh PPAT pada saat proses pembuatan akta serta pada proses pendaftaran hak tanggungan. Sedangkan untuk perlindungan hukum represif berupa bantuan hukum, hak dan kewajiban ingkar.
English Abstract
The provisions of article 10 paragraph (2) of the ATR/BPN Ministerial Regulation Number 5 of 2020 concerning Electronic Integrated Mortgage Services (here in after referred to as HT-el) which states that in submitting the completeness of the requirements documents are accompanied by a statement to be responsible for the validity and correctness of the completeness documents. the requirements submitted. The letter must be sent by PPAT on the type of registration service and transfer of mortgage. If there are fake documents in the HT-el requirements document, then based on the statement letter, the PPAT must be responsible. This provision can be burdensome for PPAT, because there is a possibility that those who commit deviations or mistakes are other related parties in the HT-el system, but PPAT is required to be responsible. This study uses a normative research method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials obtained by the authors were analyzed using systematic interpretation and legal construction in the form of analogies. The results of the study show that there are two sides of legal protection that can be obtained by PPAT. First, on the civil side of legal protection, internal legal protection obtained by PPAT comes from the agreement drawn up between PPAT and its client, while external legal protection is in the form of self-defense and legal assistance. Second, on the legal protection of the criminal side, preventive legal protection has been regulated in Article 3 letter f of the PPAT Code of Ethics in the form of the precautionary principle. This principle must be applied by PPAT during the deed process and in the mortgage registration process. Meanwhile, for repressive legal protection in the form of legal assistance, the rights and obligations of denial.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010134 |
| Uncontrolled Keywords: | PPAT, HT-el, perlindungan hukum. PPAT, HT-el, legal protection. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 08 May 2023 01:48 |
| Last Modified: | 08 May 2023 01:48 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198812 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Firly Amalia Rafi Ridha.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |