Urgensi Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menentukan Jenis Dan Penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor (Telah Terhadap Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 19 Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda Di Jalan)

Pandapotan, Fauzi Ismi and Dr. Dewi Cahyandari,, S.H., M.H. and Triya Indra Rahmawan, S.H., M.H (2022) Urgensi Pengaturan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menentukan Jenis Dan Penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor (Telah Terhadap Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 19 Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda Di Jalan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan terdapat kekosongan “hukum terkait dengan sejauhmana UU LLAJ dan Peraturan Menteri mengatur terkait kewenangan Daerah menentukan jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor (dalam hal ini Sepeda Pancal) di daerahnya. Meskipun Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanahkan dibentuknya Peraturan Daerah. Namun tidak dijelaskan” kewenangan Daerah terhadap jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor “sejauh mana? Apakah Daerah dapat menerbitkan Izin bagi Pengguna Kendaraan tidak bermotor? Melakukan penegakan tehradap Kendaraan tidak bermotor yang dilarang beroperasional di Daerah? dan lain sebagainya. Dilain sisi, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan substansi dalam UU LLAJ dan Permen 59/2020. Sehingga jelas terdapat urgensi kebutuhan adanya pengaturan kewenangan” pemerintah daerah dalam menentukan jenis dan penggunaan kendaraan “tidak bermotor akibat dari kekosongan ketentuan sanski dan batas kewenangan Pemerintah berdasrkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 19 Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda Di Jalan.” Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) “Bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penentuan jenis dan penggunaan Kendaraan tidak bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan? (2) Apa urgensi diaturnya Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetukan Jenis dan Penggunaan” Kendaraan tidak bermotor? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan “metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh Penulis dianalisis dengan menggunakan teknik penafsiran sistematis dan gramatikal.” Dari hasil penelitian dengan metode di atas, Penulis memperoleh jawaban atas “permasalahan yang ada, Pemerintah Daerah dalam penentuan jenis dan penggunaan Kendaraan tidak bermotor tidak memiliki kewenangan dalam hal Perizinan maupun penyediaan fasilitas yang merupakan wujud dari pemberian kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda.” Adapun terdapat urgensi adanya pengaturan kewenangan pemerintah daerah “dalam menentukan jenis dan penggunaan kendaraan tidak bermotor adalah karena terdapat kekosongan hukum terkait ketentuan sanski dan batas kewenangan, dilain sisi sudah menjadi kebutuhan daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya melalui pengaturan terhadap Pesepeda Pancal. Dalam hal upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut maka perlu” kejelasan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menetukan Jenis dan Penggunaan Kendaraan tidak bermotor adalah dengan melakukan penyesuaian.

English Abstract

-

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010131
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	05 May 2023 07:37
Last Modified:	05 May 2023 07:37
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198782

Text (DALAM MASA EMBARGO) Fauzi Ismi Pandapotan.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item