Pelaksanaan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang “Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019” Di Kota Malang (Studi Di Kanwil Djp Jawa Timur Iii)

Barik, Fat-hi Nu'man and Prof. Dr. Sudarsono,, SH., MS. and Lutfi Effendi,, S.H., M.Hum. (2022) Pelaksanaan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang “Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019” Di Kota Malang (Studi Di Kanwil Djp Jawa Timur Iii). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan pada pelaksanaan dari insentif pajak yaitu insentif pajak penghasilan pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) di masa Pandemi Virus Covid-19 di kota Malang, yang dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Dari peraturan tersebut, Kanwil DJP Jawa Timur III yang berada di kota Malang ingin melaksanakan pemberian fasilitas insentif pajak penghasilan tersebut, namun insentif itu ditujukan kepada pegawai (wajib pajak) yang memiliki kriteria tertentu, sehingga tidak semua pegawai yang mendapatkan insentif pajak penghasilan tersebut. Maka dari itu peneliti harus mengupas proses serta hambatan di dalam pelaksanaan insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) tersebut. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini berupa penelitian hukum yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan responden dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan penguraian secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam proses pemberian fasilitas insentif PPH 21 (DTP) tersebut, Kanwil DJP Jawa Timur melakukan sosialisasi kepada wajib pajak yang berada di daerah kota Malang, mengingat pandemi Covid-19 masih berlangsung, sosialisasi tersebut di adakan secara online baik melalui media sosial maupun radio, sehingga wajib pajak dapat mengerti tata cara atau proses untuk mengajukan insentif PPH 21 (DTP) tersebut. Namun jika menurut peraturan yang telah di jelaskan sebelumnya terdapat wajib pajak yang pengajuannya tidak dapat diterima karena tidak memenuhi kriteria tertentu dan melakukan kesalahan dalam mengisi data pengajuan tersebut, jika ditemukan kesalahan-kesalahan seperti ini, kantor pelayanan pajak (KPP) terdaftar mengirimkan himbauan kepada wajib pajak untuk pembetulan atas kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak sehingga tidak melakukan kesalahan lagi dalam mengajukan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung pemerintah (DTP).

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of the implementation of tax incentives, namely income tax incentives article 21 Borne by the Government (DTP) during the Covid-19 Virus Pandemic in the city of Malang, which is explained in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 9 of 2021 concerning Tax Incentives for Taxpayers Affected by the Corona Virus Disease Pandemic 2019. From the regulation, kanwil DJP East Java III located in the city of Malang wants to implement the provision of income tax incentive facilities, but the incentive is aimed at employees (taxpayers) who have certain criteria, so that not all employees who get income tax incentives. Therefore, researchers must explore the processes and obstacles in the implementation of income tax incentives article 21 borne by the government (DTP). This type of research in law writing is in the form of empirical juridical law research. The type of data used is primary data obtained from interviews with respondents and secondary data obtained from documents. The data obtained from the results of this study was analyzed using qualitative methods with descriptive parsing. Based on the results of the study showed that in the process of providing PPH 21 (DTP) incentive facilities, the East Java DJP Kanwil conducted socialization to taxpayers in the Malang city area, considering that the Covid-19 pandemic was still ongoing, the socialization was held online both through social media and radio, so that taxpayers could understand the procedures or processes for applying for the PPH 21 (DTP) incentive. However, if according to the regulations that have been explained earlier there are taxpayers whose submissions cannot be accepted because they do not meet certain criteria and make mistakes in filling in the submission data, If errors like this are found, the registered tax service office (KPP) sends an appeal to the taxpayer for correction for errors made by the Taxpayer so as not to make any more mistakes in applying for Income Tax Incentive Article 21 Borne by the government (DTP).

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0522010129
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 05 May 2023 07:20
Last Modified: 05 May 2023 07:20
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198771
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Fat-hi Nu'man Barik.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2024.
Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item