Penerapan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan Dan Pusat Perbelanjaan (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul

Rahma, Farah Azza and Herlin Wijayati,, S.H., M.H. and Amelia Ayu Paramitha,, S.H., M.H. (2022) Penerapan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 21 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan Dan Pusat Perbelanjaan (Studi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penulisan skripsi ini berangkat dari permasalahan yang terjadi di lapangan, dimana masih banyak ditemukan masyarakat yang memiliki usaha Toko Swalayan akan tetapi, tidak memiliki izin secara resmi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah. Sementara dalam Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Bantul No. 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan telah dijelaskan bahwasanya tiap-tiap usaha Toko Swalayan diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Toko Swalayan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana penerapan dari Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Bantul No. 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan tersebut dijalankan pada kehidupan masyarakat sehari-hari, terkhususnya bagi masyarakat yang memiliki usaha Toko Swalayan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, pada akhirnya penulis menarik 2 (dua) rumusan masalah yang selanjutnya akan digunakan oleh penulis sebagai batasan dalam penulisan skripsi ini. Adapun kedua rumusan masalah tersebut adalah, yakni: “1) Mengapa pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Bantul No. 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan belum dapat diterapkan secara murni oleh pelaku usaha toko swalayan yang ada di wilayah Kabupaten Bantul?” Dan “2) Apa saja faktor – faktor yang menghambat dalam penerapan pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah Kab. Bantul No. 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan dan apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Bantul?” Permasalahan dalam penulisan skripsi ini dikaji menggunakan metode peneltian yuridis-empiris. Sedangkan jenis data yang digunakan oleh Penulis adalah jenis data primer yang didapatkan secara langsung melalui kegiatan tanya jawab dengan narasumber yang memiliki kompetensi dan wewenang di DPMPT wilayah Kabupaten Bantul, serta data sekunder yang penulis dapatkan dari peraturan peraturan, dokumen valid, buku ilmiah, tulisan ilmiah, teori para ahli, ataupun literatur lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Berkaitan dengan Teknik sampling, maka dalam penelitian ini, peneliti menerapkan non-probability sampling dengan teknik purposive sampling yang merupakan suatu cara sampling menggunakan teknik pengambilan sumber data atas dasar pertimbangan tertentu. Dari hasil penelitian, didapatkan suatu kesimpulan bahwasanya terdapat beberapa hal yang dalam penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dikarenakan masih terdapat hal – hal yang masih perlu diperhatikan dalam Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan. Hal-hal yang mempengaruhi penerapan hukum tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang ada seperti, faktor hukum, penegak hukum, fasilitas atau sarana, masyarakat dan kebudayaan.

English Abstract

The writing oh this thesis departs from the problems that occur in the field, where there are still many people which has a supermarket business, however, does not have an official permit as regulated in the Regional Regulation. Whereas in Article 33 Bantul Regency Regional Regulation Number 21 of 2018, it is explained that every supermarket business is required to have a supermarket business license. Based on this, the writer tries to find out how the implementation of Article 33 in people's daily lives, especially for the people who have a supermarket business. Departing from these problems, the writer use 2 (two) problem formulations which will be used as limitation on writing this thesis. These two problem formulations are: 1) Why is Article 33 paragraph (1) of the Regional Regulation of Kab. Bantul No. 21 of 2018 concerning the Implementation of People's Markets, Supermarkets and Shopping Centers cannot be implemented purely by supermarket business actors in the Bantul Regency area? And 2) What are the inhibiting factors in the implementation of Article 33 of the Bantul Regency Regulation No. 21 of 2018 concerning the Implementation of People's Markets, Supermarkets and Shopping Centers and what efforts have been made by the Regional Government in the Bantul Regency area? The writer examines these problems using empirical judicial research methods. While the type of source that the writer’s used on this research is the type of primary source that obtained by the interviews with sources, whom has the competence and authority in the Bantul Regency Investment and Integrated Services Office, as well as secondary data that obtained by the author from the statutory regulations, expert theory, books, journals and so on. Regarding the sampling technique, the researcher applies non-probability matching with the technique of "purposive sampling" as a similar way with the technique of drawing sources of data using certain considerations. From the results of the research, it is concluded that there are several things that are not procedurally in accordance with applicable legal regulations because there are still things that have not been regulated in the Bantul Regency Regulation Number 21 of 2018 concerning the Implementation of People's Markets, Supermarkets and Shopping Centers. Things that affect the law are caused by several existing factors such as legal factors, law enforcement, facilities or facilities, society and culture.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0522010128
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 05 May 2023 07:12
Last Modified: 05 May 2023 07:12
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198763
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Farah Azza Rahma.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2024.

Download (5MB)

Actions (login required)

View Item View Item