Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Jaksa (Studi Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, Putusan Nomor 66/PID.SUS-TPK/2016/PN.BDG, Dan Putusan Nomor 11/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST)

Ningsih, Effrisha Dwi Rahayu and Alfons Zakaria,, S.H., LL.M. and Prof. Masruchin Ruba’i,, S.H., M.S. (2022) Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Jaksa (Studi Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, Putusan Nomor 66/PID.SUS-TPK/2016/PN.BDG, Dan Putusan Nomor 11/PID.B/TPK/2008/PN.JKT.PST). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, pemilihan masalah hukum ini mempunyai latar belakang karena pada putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor.66/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Bdg, dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pid.B/Tpk/2008/PN.Jkt.Pst terdapat fakta-fakta hukum yang menunjukkan adanya suatu permasalahan, yaitu kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dengan praktiknya di lapangan, khususnya penerapan hukuman yang berbeda antara satu pelaku tindak pidana korupsi dengan pelaku lainnya, sehingga menimbulkan adanya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan latar belakang diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah terjadi disparitas dalam putusan nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI dibandingkan dengan putusan nomor 66/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Bdg dan putusan nomor 11/Pid.B/Tpk/2008/PN.Jkt.Pst? (2) Apa penyebab terjadinya disparitas putusan dalam perkara tindak pidana korupsi? Adanya ketimpangan putusan, dimana para terdakwa melakukan tindak pidana yang sama yaitu melakukan tindak pidana menerima suap dan memanfaatkan jabatan yang dimilikinya demi kepentingan tertentu bahkan ada yang melakukan kesepakatan bersama untuk melakukan korupsi seperti dalam putusan Nomor 10.Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI dengan terdakwa Pinangki yang menerima pidana dibawah 4 tahun. Sementara pada kedua perkara lainnya yaitu perkara Nomor 66/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Bdg dan perkara Nomor 11/Pid.B/Tpk/2008/PN.Jkt.Pst dengan jumlah pidana lebih dari 5 tahun dan pidana maksimal yaitu 20 tahun. Hal inilah menunjukkan adanya disparitas putusan hakim yang membuktikan bahwa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih terbilang longgar dengan penerapan hukum minimal yang tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa.

English Abstract

In this thesis, the selection of this legal issue has a background because of the decision of the DKI Jakarta High Court Number 10/Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI, the Corruption Court Decision at the Bandung District Court Number 66/Pid.Sus-TPK /2016/PN.Bdg, and the Central Jakarta District Court Decision Number 11/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst there are legal facts that show there isaproblem, namely the gap between the law and the law the field, especially the application of different penalties between one perpetrator of a crime of corruption and other perpetrators, so that there isadisparity in criminal offenses against corruption. Based on the above background, this thesis raises the formulation of the problem: (1) Is thereadisparity in the decision number 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI compared to the decision number 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg and decision number 11/PID.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst? (2) What is the cause of the disparity of decisions in corruption cases? There is an imbalance of decisions, where the defendants commit the same crime, namely committing the crime of accepting bribes and taking advantage of their positions for certain interests and some even makeacollective agreement to commit corruption as in the decision Number 10.Pid.Sus-Tpk/2021/PT DKI with the defendant Pinangki who received a sentence of under 4 years. While in the other two cases, namely case Number 66/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.Bdg and case Number 11/Pid.B/Tpk/2008/PN.Jkt.Pst withatotal sentence of more than5years andamaximum penalty of 20 years. This shows that there isadisparity in judges' decisions that prove that efforts to eradicate corruption in Indonesia are still fairly loose with minimal legal applications that are not comparable to the actions of the defendants.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0522010122
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 05 May 2023 03:05
Last Modified: 05 May 2023 03:05
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198717
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Effrisha Drn.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2024.
Download (3MB)

Actions (login required)

View Item View Item