Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi Dalam Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong (Studi Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim)

Dewa, Donna Tri Putra and Dr. Abdul Madjid,, S.H., M.Hum. and Eny Harjati,, S.H., M.Hum. (2022) Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi Dalam Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong (Studi Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengkaji permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Sebagai Korporasi dalam Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong. Pemilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya kasus penyiaran berita bohong yang dilakukan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Ummi Bogor dr. Andi Tatat. Namun, pada putusan tersebut yang dijatuhi sanksi hanya dr. Andi Tatat yang mana adalah bagian dari pengurus RS Ummi Bogor. Menurut penulis hal tersebut kurang tepat karena putusan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi. Berdasarkan hal di atas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah:(1) Apakah Rumah Sakit sebagai Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam Hukum Pidana sebagaimana Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim?(2) Apa dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Rumah Sakit Ummi Bogor sebagai Korporasi? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Rumah Sakit sebagai Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam Hukum Pidana sebagaimana Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim serta untuk mengetahui dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap Rumah Sakit Ummi Bogor sebagai Korporasi. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknis interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban bahwa tindakan yang dilakukan oleh RS Ummi Bogor sebagai Korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam Hukum Pidana, dikarenakan dalam kasus tersebut tindakan RS Ummi Bogor telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA No. 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Kemudian untuk dasar hukum yang dapat dikenakan untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap RS Ummi Bogor sebagai Korporasi adalah Pasal 104 ayat (4) huruf c UU PT, Keputusan WaliKota Bogor No: 900.45-282 Tahun 2020, SE Kemenkes No.HK.02.02/I/1116/2020, serta Pasal 3 dan Pasal 4 PERMA No 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi. Saran dari penulis adalah supaya pemerintah agar melakukan pengawasan lebih ketat terkait informasi yang beredar, kemudian masyarakat juga perlu diedukasi agar dapat memilah informasi yang beredar secara lebih tepat dan bijaksana.

English Abstract

In this thesis, the author examines the problem of Hospital Criminal Liability asaCorporation in the Crime of Broadcasting Lies. The choice of the theme was motivated byacase of broadcasting fake news conducted by the President Director of the Bogor Ummi Hospital, dr. Andi Tatat. However, only dr. Andi Tatat who is part of the management of the Bogor Ummi Hospital. According to the author, this is not appropriate because the decision is contrary to Article3and Article4of PERMA No. 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Corporate Crime Cases. Based on the above, this study raises the following problem formulation: (1) Can Hospitals as Corporations be accounted for in Criminal Law as Ruling Number 223/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim? (2) What is the legal basis that can be used for imposing criminal sanctions on Ummi Bogor Hospital as a Corporation? This study aims to find out whether the Hospital as a Corporation can be accounted for in Criminal Law as in Decision Number 223/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim and for a legal basis that can be used to impose criminal sanctions on Ummi Bogor Hospital as a Corporation. Then the writing of this paper uses the normative juridical method with the statute approach and the case approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using systematic interpretation techniques. From the results of the research, the authors obtained the answer that the actions taken by the Ummi Bogor Hospital as a Corporation could be accounted for in Criminal Law, because in that case the actions of the Ummi Bogor Hospital had fulfilled the elements contained in Article 3 and Article 4 PERMA No. 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations. Then for the legal basis that can be imposed to impose criminal sanctions against Ummi Bogor Hospital as a Corporation is Article 104 paragraph (4) letter c of the PT Law, Bogor Mayor Decree No: 900.45-282 of 2020, SE Ministry of Health No.HK.02.02/I /1116/2020, as well as Article 3 and Article 4 PERMA Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Corporate Crime Cases. The author's suggestion is for the government to carry out tighter supervision regarding information circulating, then the public also needs to be educated so that they can sort out information that is circulating more precisely and wisely.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0522010120
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 05 May 2023 02:34
Last Modified: 05 May 2023 02:34
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198702
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Donna Tri Putra Dewa.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2024.
Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item