Optimalisasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung)

Wirdani, Dina Kusuma and Agus Yulianto,, S.H., M.H. and Bahrul Ulum Annafi, S.H., M.H. (2021) Optimalisasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Studi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan perihal Optimalisasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha. Pemilihan tema ini dilatarbelakangi oleh pemberlakuan otonomi daerah yang sesuai denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dibutuhkan pembiayaan yang diperlukan oleh daerah yang salah satunya diperoleh dari PAD. PAD salah satunya didapatkan dari retribusi tempat rekereasi dan olahraga. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha. Pada faktanya pendapatan dari sektor retribusi ini masih belum optimal, hal tersebut dilihat dari target dan realisasi dari retribusi ini yang cenderung stagnan bahkan di tahun tertentu ada yang tidak dapat mencapai target. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tulungagung dalam melakukan optimalisasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha? (2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat optimalisasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha? Selanjutnya, dalam penyusunann skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari wawancara secara langsung dengan narasumber yaitu pihak Disbudpar Kabupaten Tulungagung dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku dan internet. Data yang diperoleh diuraikan lebih lanjutdengan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode tersebut, penulis mendapatkah jawaban atas permasalahan yang ada bahwa optimalisasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Tulungagung belum berjalan secara optimal, namun Disbudpar Kabupaten Tulungagung sendiri telah melakukan upaya dalam rangka mengoptimalkan penarikan retribusi tempat rekreasi dan olahraga yaitu penyuluhan hukum, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan objek wisata. Adapun faktor-faktor yang menghambat optimalisasi yaitu minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pariwisata, munculnya objek wisata baru, serta terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia

English Abstract

In this research, the author raises the issue of Optimizing Article 3 of the Tulungagung Regency Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Business Service Retribution. The choice of the theme was motivated by the implementation of regional autonomy based on Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. In the implementation of regional autonomy, it is necessary to have financing issued by the region, one of which is obtained from regional original income. One of the original regional incomes is obtained from retribution for recreation and sports venues. Retribution for recreation and sports is regulated in the Tulungagung Regency Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Business Service Retribution. In fact, the income from this levy sector is still not optimal, it can be seen from the target and realization of this levy which tends to stagnate, even in certain years some cannot reach the target. Based on the paragraph above, this research raises the formulation of the problem: (1) How are the efforts of the Culture and Tourism Office of Tulungagung Regency in optimizing Article 3 of the Tulungagung Regency Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Business Service Retribution? (2) What are the factors that hinder the optimization of Article 3 of the Tulungagung Regency Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Business Service Retribution? Then the writing of this paper uses an empirical juridical method with a sociological juridical approach. This type of data uses primary data obtained through direct interviews with sources, namely the Department of Culture and Tourism of Tulungagung Regency and secondary data obtained from laws and regulations, official documents, books and the internet. The data obtained were analyzed using a qualitative descriptive method. From the results of the research using the above method, the authors obtain answers to the existing problems that the optimization of Article 3 of the Tulungagung Regency Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Business Service Retribution in Tulungagung Regency has not run optimally, but the Culture and Tourism Office of Tulungagung Regency itself has made efforts to order to optimize the collection of retribution for recreation and sports, namely legal counseling, construction and maintenance of infrastructure and cooperation with related parties in the management of tourist objects. The factors that hinder the optimization are the lack of Human Resources (HR) in the tourism sector, the emergence of new tourist objects, and the occurrence of the Covid-19 pandemic in Indonesia.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0521010133
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	05 May 2023 02:02
Last Modified:	15 Oct 2024 06:51
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198690

Text DINA KUSUMA WIRDANI_unlocked (1).pdf Download (2MB)

Actions (login required)

View Item