Ramadhan, Dimas Ivan and Dr. Dhia Al uyun,, S.H., M.H. and Prischa Listiningrum,, S.H., LL.M. (2022) Pelanggaran Hak Atas Rasa Aman Dalam Kasus Penggusuran Tempat Tinggal. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penggusuran diakibatkan karena kebijakan pemerintah yang mengatasnamakan pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam Kejadian di lapangan pihak-pihak yang melakukan penggusuran terkadang tidak memperhatikan prinsip-prinsip dari hak asasi manusia. Untuk menemukan konstruksi perwujudan hak atas rasa aman dalam perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta pemecahan terhadap permasalahan yang ada dilihat dari sudut teori. Penentu metode ini menimbang bahwa penelitian hukum adalah sebuah cara untuk mengetahui aturan hukum, doktrin-doktrin hukum, maupun prinsip-prinsip hukum demi memenuhi isu hukum yang dihadapi. Pada Undang-undang Dasar adalah jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena, Undang-Undang Dasar secara keseluruhan harus dipahami sebagai cita hukum yang menghormati kebebasan, keadilan dan kesetaraan secara ideal yang telah dilembagakan dalam sebuah sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum memiliki wewenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia. Konstruksi hak atas rasa aman dalam hukum positif negara indonesia diatur mulai dari konstitusi yakni pada pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
English Abstract
The evictions are caused by government policies that act in the name of development for the public interest. In incidents in the field, the parties which carry out the evictions sometimes do not pay attention to the principles of human rights. To find the construction of the embodiment of the right to a sense of security in the legislation in Indonesia. This research can contribute to the development of science in the field of law as well as solve existing problems from a theoretical point of view. The determinant of this method considers that legal research is a way to find out the rule of law, legal doctrines, and legal principles in order to meet the legal issues at hand. Whereas the Constitution is the main guarantee to protect citizens from arbitrary treatment, the Constitution as a whole must be understood as a legal ideal that respects freedom, justice, and equality ideally that has been institutionalized in the constitutional system of the Republic of Indonesia. Indonesia as a state of the law has the authority to regulate and protect the implementation of the protection of human rights. The construction of the right to a sense of security in the positive law of the Indonesian state is regulated starting from the constitution, namely Article 28I paragraph (4) of the 1945 Constitution which states that the protection, promotion, enforcement, and fulfillment of human rights are the responsibility of the state, especially the government.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010117 |
| Uncontrolled Keywords: | Pemerintah, Hak Asasi Manusia, Kebijakan Pemerintah, Government, Human Rights, Goverment Policy. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 05 May 2023 01:50 |
| Last Modified: | 05 May 2023 01:50 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198683 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Dimas Ivan Ramadhan.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |