Dasar Pertimbangan Hakim Tinggi Mengubah Atau Memperbaiki Amar Putusan Dalam Kasus Suap Pinangki Sirna Malasari (Studi Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI)

Pratama, Dhimas Ade and Dr. Yuliati,, S.H.,LL.M. and Ardi Ferdian,, S.H.,M.Kn. (2022) Dasar Pertimbangan Hakim Tinggi Mengubah Atau Memperbaiki Amar Putusan Dalam Kasus Suap Pinangki Sirna Malasari (Studi Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini penulis telah menentukan permsalahan yang terkait dasar pertimbangan hakim tinggi yang mengubah amar putusan dalam kasus suap jaksa Pinangki Sirna Malasari yang dirasa telah mencoreng nilai-nilai keadilan. Latar belakang pemilihan permasalahan yang diangkat yaitu Tindak Pidana Korupsi yang merajalela di Indonesia sering kali dijalankan oleh orang-orang yang bekerja di pemerintahan, status Pinangki sebagai jaksa yang seharusnya memberatkan dalam pemberian sanksinya, pada tingkat Banding secara fakta mendapatkan hukuman yang sangat dikurangi bila dibandingkan pada putusan tingkat pertama. Hal tersebut tentunya akan mencederai keadilan masyarakat ditambah alasan-alasan yang meringankan sanksi pada tingkat Banding dinilai tidak seberapa bila harus memangkas vonis sebanyak itu. Maka, dari penjelasan yang telah dijabarkan di atas rumusan permasalahan penelitian yaitu apa dasar pertimbangan hakim tinggi mengubah atau memperbaiki amar putusan dalam kasus suap pinangki sirna malasari dan apakah perubahan amar putusan oleh hakim tinggi sudah memenuhi asas keadilan. Dari hasil ini, penulis mendapat jawaban atas masalah yang ada bahwasanya dasar dari pertimbangan hakim mengubar amar putusannya dikarenakan majelis hakim mempertimbangkan berbagai hal dalam putusan banding kasus Pinangki. Diantaranya, dikarenakan Pinangki dipandang telah menyesali dan mengakui tindakannya. Disini juga hakim mempertimbangkan karena Pinangki ialah ibu dari anak berusia empat tahun maka layak diberikan kesempatan guna mengasuh serta menyayangi anaknya di masa pertumbuhan. Lalu jawaban untuk apakah perubahan amar putusan oleh hakim tinggi sudah memenuhi asas keadilan. Dengan memperhatikan kasus-kasus sebelumnya dan dampak dari perbuatan pidana pinangki yang merupakan pejabat pemerintahan, pemotongan masa hukuman yang diberikan kepada pinangki adalah keputusan tidak logis, dan dapat merusak tatanan hukum berkeadilian di Indonesia.

English Abstract

In this thesis, the author has raised the problems that occurred related to the basis of the high judge's considerations which changed the verdict in the bribery case of the Pinangki prosecutor Sirna Malasari which was felt to have tarnished the values of justice. The background of the selection of the issues raised is that the Corruption Crimes that are rampant in Indonesia are often carried out by people who work in the government, Pinangki's status as a prosecutor which should be burdensome in giving sanctions, at the Appeal level in fact gets a much reduced sentence when compared to first instance verdict. This of course will injure the justice of the community plus the reasons that ease the sanctions at the Appeal level are considered insignificant if you have to cut the verdict that much. From the explanation that has been described above, the formulation of the research problem is what is the basis for the high judge's consideration to change or improve the decision in the Pinangki sirna malasari bribery case and whether the change in the decision by the high judge has fulfilled the principle of justice. From the results of the study, the author got an answer to the existing problem that the basis of the judge's consideration was to make his decision because the panel of judges considered various things in the appeal decision of the Pinangki case. Among them, because Pinangki is seen as having regretted and acknowledged his actions. Here also the judge considered Pinangki as a mother of a four years old child so she deserved to be given the opportunity to care for and love her child while he was growing up. Then the answer to whether the change in the decision of the high judge has fulfilled the principle of justice. Taking into account the previous cases and the impact of the criminal acts of Pinangki who are government officials, cutting the sentence given to Pinangki is an illogical decision, and can damage the legal order of justice in Indonesia.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0522010115
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 05 May 2023 01:32
Last Modified: 05 May 2023 01:32
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198674
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Dhimas Ade.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2024.
Download (1MB)

Actions (login required)

View Item View Item