Mahardika, Dewanta and Prof. Masruchin Ruba’i,, S.H., M.S. and Solehhudin,, S.H., M.H. (2022) Analisis Yuridis Terkait Pembelaan Darurat dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (studi putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg ). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini penulis mengangkat isu terkait noodwerexcess dimana terdakwa disini seharusnya tidak dihukum karena merupakan pembelaan darurat dalam perkara tindak pidana penganiayaan kematian, akan tetapi berdasarkan putusan hakim Hakim menjatuhkan pidana penjara selama1tahun6bulan terhadap terdakwa. Penjatuhan pidana penjara selama1tahun6bulan tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip melawan hukum dalam tindakan terdakwa untuk membela diri? Apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidak termasuk ke dalam pembelaan terpaksa? Dan apakah konsep perbuatan melawan hukum dalam KUHP tidak berseberangan dengan konsep daya paksa dalam kasus pembelaan diri? Karena pada dasarnya orang yang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hokum normative, dengan Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual approach ), Pendekatan Kasus (case approach). Hasil setelah penulis melakukan penelitian yaitu Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 372/Pid.B/2020/PN tidak mempertimbangkan pembelaan terpaksa melampui batas dan Akibat hukum perkara Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg dari putusan tersebut terpidana harus mempertanggungjawabkan pidananya apa yang telah terpidana perbuat secara hukum.
English Abstract
In this thesis the author raises the issue of noodwerexcess where the defendant here should not be punished because it is an emergency defense inacriminal act of death maltreatment, but based on the judge's decision, the judge sentenced the defendant to prison for1year and6months. Is the sentence of imprisonment for1year6months in accordance with the principle of violating the law in the defendant's actions in self-defense? Is the unlawful act committed by the defendant not included in the forced defense? And does the concept of unlawful acts in the Criminal Code not contradict the concept of coercive power in cases of self-defense? Because basically the person who makesaforced defense cannot be punished based on the provisions of Article 49 paragraph (1) of the Criminal Code. This research isanormative legal research, withaLegislative Approach (Statue Approach), Conceptual Approach (Conceptual Approach), Case Approach (case approach). The results after the author conducted research, namely the Panel of Judges in deciding the case Number 372/Pid.B/2020/PN did not consider the defense was forced to exceed the limit and the legal consequences of case Number 372/Pid.B/2020/PN Pdg from the decision the convict must be held accountable for what crime who have been convicted by law.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010113 |
| Uncontrolled Keywords: | Pembelaan Darurat, Tindak Pidana Penganiayaan dan kematian, Emergency Defense, Crime of Persecution and Death. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Sugeng Moelyono |
| Date Deposited: | 04 May 2023 08:16 |
| Last Modified: | 04 May 2023 08:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198664 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Dewanta Mahardika.PDF Restricted to Registered users only until 2024. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |