Putri, Anisa Lintangsari and Dr. Prija Djatmika,, S.H., M.S. and Solehuddin,, S.H., M.H. (2022) Tinjauan Yuridis Putusan In Absentia Terhadap Perkara Lalu Lintas Melalui Electronic Traffic Law Enforcement. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada Skripsi ini, Penulis mengangkat permasalahan mengenai pertentangan norma yang terdapat dalam rumusan Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 12 Tahun 2016 dengan sistem persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 267 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 serta Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHAP. Adanya pertentangan norma termasuk dalam konflik norma yang dimana hal tersebut menjadi tema yang dipilih oleh penulis dalam penulisan skripsi ini. Dengan dilatarbelakangi adanya rumusan pasal yang berbeda dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 12 Tahun 2016 dengan rumusan Pasal 267 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 serta Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHAP. Melalui Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 12 Tahun 2016 menunjukan bahwa hakim saat memutus perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan tanpa dihadirinya pelanggar atau in absentia. Dimana hal tersebut tidak memenuhi Asas dalam KUHAP yaitu asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence). Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: 1. Apakah putusan In Absentia dalam Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas telah sesuai dengan sistem persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) serta Pasal 214 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?; 2. Bagaimana akibat hukum dari putusan In Absentia apabila bertentangan dengan Pasal 267 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 serta Pasal 214 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981? Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Artinya data yang bersifat non numerik dan merupakan data yang dapat diperoleh dari bahan bahan tertulis seperti undang-undang, buku, dokumen untuk mendukung penelitian ini. Berdasarkan pembahasan, diperoleh hasil bahwa memang terdapat adanya pertentangan atau konflik norma antara Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 12 Tahun 2016 dengan Pasal 267 UU No. 22 Tahun 2009 ayat (2) serta Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHAP. Dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA, hakim melewati tahapan pemeriksaan secara langsung, yang menjadikan pelanggar lalu lintas tidak hadir dalam persidangan atau di putus secara in absentia karena hanya melakukan pemeriksaan administratif surat berdasarkan bukti pelanggaran yang diajukan dengan barang bukti yang disita dan kemudian membacakan putusan, yang dimana proses tersebut berbeda dengan konsep pemeriksaan pada KUHAP yang menghendaki adanya pemeriksaan secara langsung terhadap terdakwa atau wakilnya di persidangan. Adanya konflik norma tersebut menjadikan adanya akibat hukum yaitu putusan menjadi batal demi hukum berdasarkan asas lex superior derogat lex inferior.
English Abstract
In this thesis, the author raises the issue of the conflicting norms contained in the formulation of Article 7 paragraph (1) PERMA No. 12 of 2016 withatrial system as regulated in Article 267 paragraph (2) of Law no. 22 of 2009 and Article 214 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Procedure Code. The existence ofaconflict of norms is included in the conflict of norms which is the theme chosen by the author in writing this thesis. With the background of the formulation ofadifferent article in Article 7 paragraph (1) PERMA No. 12 of 2016 with the formulation of Article 267 paragraph (2) of Law no. 22 of 2009 and Article 214 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Procedure Code. aph (1) PERMA No. 12 of 2016 shows that judges when deciding cases of traffic violations are carried out without the presence of the violator or in absentia. Where this does not meet the principle in the KUHAP, namely the principle of the presumption of innocence. Based on this background, this paper raises the formulation of the problem: 1. Is the In Absentia decision in Article 7 paragraph (1) of the Supreme Court Number 12 of 2016 concerning Procedures for the Settlement of Traffic Cases by the trial system as regulated in Article 267 paragraph (2) Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (Law LLAJ) and Article 214 paragraphs (1) and (2) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP)?; 2. What are the legal consequences of the In Absentia decision if it contradicts Article 267 paragraph (2) of Law no. 22 of 2009 and Article 214 paragraphs (1) and (2) of Law Number 8 of 1981? To answer the problems above, this normative legal research uses a statute approach. The legal materials used in this study are primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed using qualitative data analysis techniques. This means data that is non-numeric and is data that can be obtained from written materials such as laws, books, and documents to support this research. Based on the discussion, the results show that there is indeed the existence of conflict of norms between Article 7 paragraph (1) PERMA No. 12 of 2016 with Article 267 of Law no. 22 of 2009 paragraph (2) and Article 214 paragraph (1) and (2) of the Criminal Procedure Code. In Article 7 paragraph (1) PERMA, the judge passes the direct examination stage, which makes traffic violators not present at the trial because they only examine letters based on the evidence submitted with the confiscated evidence and then read out the verdict, which isadifferent examination process. With the concept of examination in the Criminal Procedure Code which requiresadirect examination of the presentation or presentation in court. The existence of this conflict of norms causes legal consequences, namely, the decision is null and void based on the principle of lex superior derogat lex inferior.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010108 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 04 May 2023 07:22 |
| Last Modified: | 04 May 2023 07:22 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198640 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Anisa Lintangsari Putri.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |