Kesesuaian Indikator Penentuan Pembatasan Impor Ban Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Impor Ban Dengan Prinsip Pengaturan Safeguard Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional

Adhi, Amrisar Yustitio and Dr. Hanif Nur Widhiyanti,, S.H., M.Hum. and Shanti Riskawati, S.H., M.Kn. (2022) Kesesuaian Indikator Penentuan Pembatasan Impor Ban Pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Impor Ban Dengan Prinsip Pengaturan Safeguard Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini berangkat dari tingginya permintaan ban truk di dalam negeri, dimana kebutuhan vital truk mengharuskan pergantian ban untuk setiap kondisi tertentu dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan pengusaha truk angkutan barang merugi karena tak sanggup menanggung beban biaya yang tinggi karena harga ban lokal yang terus melambung tinggi dan berhentinya produksi ban radial. Sehingga pengusaha truk angkutan barang mengimpor ban radial melalui forwarder dan dititipkan pada Pusat Logistik Berikat karena produsen ban lokal belum mampu memproduksi ban radial untuk truk. Namun seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 77/M-DAG/PER/11/2016 tentang Ketentuan Impor Ban, pemerintah malah membatasi impor ban dengan alasan timbulnya lonjakan impor pada ban, sehingga merujuk kepada ketentuan safeguard yang diperbolehkan WTO. Namun jika dilihat faktanya, mayoritas ban yang diimpor tidak diproduksi di Indonesia dan digunakan untuk kebutuhan sektor riil, kemampuan pabrikan dalam negeri baru mampu memproduksi sekitar 8% dari kebutuhan pasar atau sekitar 250.000 pasang. Dalam penelitian ini penulis menganalisis mengenai bagaimana kesesuaian indikator penentuan pembatasan impor ban truk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Impor Ban dengan prinsip pengaturan safeguard dalam perspektif hukum perdagangan internasional beserta implikasinya. Untuk menjawab permasalahan, maka penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan: bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Impor Ban tidak sesuai dengan ketentuan dalam prinsip pengaturan safeguard. Konsekuensi yang ditimbulkan adalah Indonesia dapat digugat oleh negara lain apabila negara tersebut merasa dirugikan dengan kebijakan perdagangan nasional Indonesia. Maka Indonesia dapat melakukan pengaturan yang sesuai dengan peraturan hukum internasional (GATT 1947 dan Agreement on Safeguard) serta melakukan upaya karena penerapan safeguard yang tidak sesuai dengan ketentuan prinsip perdagangan internasional.

English Abstract

This research departs from the high demands for truck tyres domestically, in which it is vital to regularly change tyres as part of the need of customers. On the other hand, truck businesses have been affected by the increasing prices of local tyres and the discontinuance of radial tyres. As a consequence, the people concerned have to import radial tyres from forwarders through Bonded Logistic Centre since local producers are not capable of producing radial tyres for trucks. Following the enforcement of Regulation of Trade Minister Number 77/M-DAG/PER/11/2016 concerning Provisions of Tyre Import, the government, surprisingly, restricts tyre imports to avoid surges in imported tyres, and, thus, this matter has to refer to the safeguard principle allowed by WTO. However, the majority of tyres used are not manufactured in Indonesia and are used in real sectors, and the local manufacturers can only produce 8% of the market need or about 250,000 pairs of tyres. This research aims to analyze the relevant indicators to restrict the import of tyres for trucks as in Regulation of Trade Minister Number 77 of 2016 concerning Provisions of Tyre Import with the safeguard principle from the perspective of international trade law and its implications. With normative-juridical methods, this research concludes that Regulation of Trade Minister Number 77 of 2016 is not relevant to the safeguard principle. This irrelevance could lead to a lawsuit filed by another country if it assumes that the national policy set by Indonesia puts the country as an aggrieved party. In other words, Indonesia should set the regulation according to international law rules (GATT 1947 and Agreement on Safeguard) and measures need to be taken in response to the safeguard implementation irrelevant to international trade principles.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010104
Uncontrolled Keywords:	Pembatasan Impor, Ban Truck Impor, Safeguard, Perdagangan Internasional, Import Restrictions, Import Truck Tires, Safeguards, International Trade.
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	04 May 2023 04:21
Last Modified:	04 May 2023 04:21
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198613

Text (DALAM MASA EMBARGO) AMRISAR YUSTITIO ADHI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item