Analisis Yuridis Penghapusan Ketentuan Upah Minimum Sektoral Yang Diatur Pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Sebagaimana Dihapus Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Rizkyanto, Moh. Alfin and Dr. Budi Santoso,, S.H., LL.M. and Syahrul Sajidin,, S.H., M.H. (2022) Analisis Yuridis Penghapusan Ketentuan Upah Minimum Sektoral Yang Diatur Pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Sebagaimana Dihapus Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat tentang dihapusnya ketentuan upah minimum sektoral yang sebelumnya diatur dalam pasal 89 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang secara resmi dihapuskan dengan disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Penghapusan ketentuan tersebut ternyata tidak diikuti dengan penjelasan sehingga dapat menimbulkan kerancuan dan kegaduhan dalam masyarakat (khususnya pekerja/buruh). Dengan dihapusnya ketentuan Upah Minimum Sektoral, maka sektor usaha yang sebelumnya dianggap unggul akan menerapkan ketentuan upah minimum sama dengan sektor usaha lainnya. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa pertimbangan dihapusnya ketentuan Upah Minimum Sektoral yang diatur dalam pasal 89 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja? (2) Bagaimana konstruksi pengaturan Upah Minimum Sektoral yang dapat memberikan perlindungan pengupahan yang layak bagi pekerja? Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan studi komparatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan tiga metode interpretasi yakni sistematis, gramatikal dan komparatif. Dari hasil penelitian ini penulis berhasil menemukan bahwa terdapat 4 (empat) pertimbangan dihapusnya ketentuan upah minimum sektoral dalam UU Cipta Kerja. Pertama, salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mendorong investasi/penanaman modal; kenaikan upah minimum secara terus menerus yang dianggap sudah memberatkan; terdapat ketidaksesuaian dalam proses penetapan Upah Minimum Sektoral; dampak pandemi covid-19 terhadap seluruh sektor usaha. Kedua, penulis juga merumuskan konstruksi pengaturan upah minimum sektoral yang dapat memberikan perlindungan pengupahan yang layak bagi pekerja. Dimana dalam konstruksi tersebut penulis menggunakan pendekatan studi komparatif dengan membandingkan ketentuan upah minimum dengan negara lain dan juga berdasarkan konvensi ILO terkait pengupahan.

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of the abolition of the sectoral minimum wage provisions which were previously regulated in Article 89 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower which was officially abolished with the ratification of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. The abolition of this provision was not followed by an explanation so that it could lead to confusion and commotion in the community (especially workers/laborers). With the abolition of the Sectoral Minimum Wage provisions, the business sectors that were previously considered superior will apply the same minimum wage provisions as other business sectors. Based on this problem, this thesis raises the formulation of the problem: (1) What are the considerations for the abolition of the Sectoral Minimum Wage provisions as regulated in Article 89 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower in the Job Creation Law? (2) How is the construction of Sectoral Minimum Wage arrangements that can provide adequate wage protection for workers? This thesis uses a normative legal research method with a statute approach, historical approach, and comparative study. The primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using three interpretation methods, namely systematic, grammatical and comparative. From the results of this study the authors managed to find that there are4(four) considerations for the abolition of the sectoral minimum wage provisions in the Job Creation Act. First, one of the government's efforts to encourage investment/investment; a continuous increase in the minimum wage which is considered burdensome; there is a discrepancy in the process of determining the Sectoral Minimum Wage; the impact of the COVID-19 pandemic on all business sectors. Second, the author also formulates the construction of sectoral minimum wage arrangements that can provide adequate wage protection for workers. In the construction the author usesacomparative study approach by comparing the minimum wage provisions with other countries and also based on ILO conventions related to wages.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0522010099
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 04 May 2023 03:26
Last Modified: 04 May 2023 03:26
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198590
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
alfin rizkyanto.pdf
Restricted to Registered users only until 31 December 2024.
Download (3MB)

Actions (login required)

View Item View Item