Analisis Yuridis Hak Debitur Baru Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Dalam Novasi Subjektif Pasif Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus PT. Bank Tabungan Negara Melawan PT. Lintang Jaya Properti)

Adhyaksa, Agung and Dr. Reka Dewantara,, SH. MH. and Setiawan Wicaksono,, SH. Mkn. (2022) Analisis Yuridis Hak Debitur Baru Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Dalam Novasi Subjektif Pasif Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus PT. Bank Tabungan Negara Melawan PT. Lintang Jaya Properti). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Novasi merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh Kreditur dari resiko gagal bayar sehingga menyebabkan kredit macet. Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) jalan untuk melakukan novasi, yaitu : “bila seorang debitur membuat suatu perikatan hutang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan hutang lama , bila seseorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, oleh kreditur dibebaskan dari perikatan , dan bila sebagai akibat persetujuan baru seorang kreditur baru ditunjuk menggantikan kreditur lama, yang terhadapnya debitur dibebaskan dari suatu perikatan.” Namun tidak dijelaskan sama sekali mengenai Novasi Subjektif Pasif terhadap perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan, begitu pula dalam Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah juga tidak menjelaskan mengenai novasi subjektif pasif, hal ini menyebabkan adanya Legal Question mengenai berhak atau tidaknya debitur baru terhadap jaminan hak tanggungan dalam novasi subjektif pasif pada perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan. Penulis dalam penelitian ini mempergunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan adan pendekatan konseptual serta teknik analisis berupa intepretasi gramatikal dan intepretasi sistematis untuk menganalisis permasalahan hukum terkait dengan hak debitur baru terhadap hak tanggungan pada novasi subjektif pasif pada perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan berupa hak tanggungan atas tanah dan pengaturan hukum yang tepat mengenai novasi subejktif pasif yang dilakukan terhadap utang dengan jaminan hak tanggungan. Hasil dari penelitian ini adalah novasi subjektif pasif yang dilakukan terhadap perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan hak tanggungan adalah sah berlaku berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, sehingga mengikat para pihak bagaikan undang-undang. Dengan demikian dilakukannya novasi subjektif pasif terhadap perjanjian kredit yang menggunakan jaminan hak tanggungan memiliki akibat hukum berupa berakhirnya perjanjian kredit yang secara otomatis diikuti dengan berakhirnya hak tanggungan sebagai perjanjian assesoir. Dalam hal ini kedudukan pihak Kreditur adalah tetap menjadi pihak Kredtur karena novasi subjektif pasif dalam hal ini hanya akan mengalihkan pihak Debitur saja sehingga Kreditur akan tetap memiliki hak untuk menerima pelunasan utang yang dalam hal ini dilakukan oleh Debitur baru. Debitur lama dalam hal ini sudah tidak berkedudukan sebagai debitur lagi karena posisinya digantikan oleh Debitur baru dan dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar utang. Disisi lain Debitur baru berkedudukan sebagai debitur yang memiliki kewajiban untuk membayarkan sisa utang dari Debitur lama. Selain itu jaminan hak tanggungan yang telah berakhir bersamaan dengan berakhirnya perjanjian kredit menyebabkan objek hak tanggungan tetap berada pada penguasaan dan menjadi hak Debitur lama. Serta Debitur baru tidak memiliki hak terhadap objek jaminan hak tanggungan, keadaan ini berlaku baik dengan maupun tanpa adanya perjanjian antara Kreditur Baru untuk mengalihkan jaminan hak tanggungan kepada Debitur baru. Hal ini dikarenakan perjanjian yang dibuat antara Kreditur dan Debitur baru tentang pengalihan hak tanggungan dari Debitur lama kepada Debitur baru yaitu ketentuan Nomor 33 halaman 44 Akta Perjanjian Pembaharuan Utang (Novasi) Nomor 15 yang menyatakan “Bank wajib melakukan pengubahan pembebanan jaminan Hak Tanggaungan atas jaminan kredit dari Debitur lama sebagai pemberi Hak Tanggungan menjadi Debitur baru sebagai pemberi Hak Tanggungan” tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu syarat objektif yang berupa objek tertentu. Sehingga menimbulkan akibat hukum atas perjanjian berupa batal demi hukum.

English Abstract

Novation is an effort that can be made by creditors from the risk of default, causing bad credit. Article 1413 of the Civil Code explains that there are 3 (three) ways to carry out novation, namely: "if a debtor makes a new debt agreement for the benefit of the creditor who replaces the old debt, if a new debtor is appointed to replace the old debtor, by the creditor is released from the engagement, and if as a result of the new agreement a new creditor is appointed to replace the old creditor, against which the debtor is released from an engagement. However, it is not explained at all regarding the Passive Subjective Novation of credit agreements with mortgage guarantees, as well as Law No. 4/1996 concerning Mortgage on Land and Objects Related to Land nor does it explain about passive subjective novation, p. This causes a legal vacuum regarding the New Debtor's rights to the object of the mortgage guarantee in the passive subjective novation of the credit agreement with the mortgage guarantee. The author in this study uses a type of normative juridical research with an approach in the form of a statutory approach and a conceptual approach as well as analytical techniques in the form of grammatical interpretation and systematic interpretation to analyze legal issues related to the enforceability of passive subjective novation on credit agreements by using collateral in the form of mortgage rights over land and proper legal arrangements regarding passive subjective novation carried out on debts with mortgage guarantees. The results of this study are passive subjective novations carried out on credit agreements using mortgage guarantees are legally valid based on article 1320 of the Civil Code, so that they bind the parties like a law. Thus, the passive subjective novation of credit agreements that use mortgage guarantees has legal consequences in the form of ending the credit agreement which is automatically followed by the expiration of the mortgage as an assessor agreement. In this case the position of the creditor is to remain the creditor because passive subjective novation in this case will only transfer the debtor so that the creditor will still have the right to receive debt repayment which in this case is carried out by the new debtor. The old debtor in this case is no longer a debtor because his position is replaced by a new debtor and released from his obligation to pay debts. On the other hand, the new debtor is a debtor who has an obligation to pay the remaining debt from the old debtor. In addition, the mortgage guarantee that has expired simultaneously with the end of the credit agreement causes the object of the mortgage to remain in control and becomes the right of the old debtor. And the new debtor does not have the right to the object of the mortgage guarantee, this situation applies both with and without an agreement between the new creditor to transfer the mortgage guarantee to the new debtor. This is because the agreement made between the creditor and the new debtor regarding the transfer of mortgage rights from the old debtor to the new debtor, namely the provision Number 33 page 44 of the Deed of Debt Renewal Agreement (Novasi) Number 15 which states "Banks are required to change the imposition of collateral rights on credit guarantees. from the old Debtor as the provider of the Mortgage to the new Debtor as the provider of the Mortgage "does not meet the legal requirements of the agreement, namely the objective requirements in the form of a certain object. This results in legal consequences for the agreement in the form of null and void.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: 0522010093
Subjects: 300 Social sciences > 340 Law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 04 May 2023 02:26
Last Modified: 04 May 2023 02:26
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198559
[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO] Text (DALAM MASA EMBARGO)
Agung Adhyaksa.pdf
Restricted to Repository staff only until 31 December 2024.

Download (1MB)

Actions (login required)

View Item View Item