Kepastian Hukum Pemberian Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Di Atas Tanah Hak Guna Bangunan Bagi Warga Negara Asing Dan Kedudukannya Sebagai Jaminan Hak Tanggungan

Fathoni, Abdus Salam and Prof. Dr. Moh. Fadli,, S.H., M.Hum. and Dr. Diah Aju Wisnuwardhani,, S.H., M.Hum. (2022) Kepastian Hukum Pemberian Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Di Atas Tanah Hak Guna Bangunan Bagi Warga Negara Asing Dan Kedudukannya Sebagai Jaminan Hak Tanggungan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pasal 144 ayat (1) huruf c jo. Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang menyebutkan bahwa warga negara asing (WNA) dapat diberikan sertifikat hak milik atas sarusun (SHM sarusun) yang dibangun di atas tanah hak guna bangunan (HGB). Selain itu, penjelasan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 yang mengecualikan kepemilikan tanah bersama bagi WNA yang diberikan SHM sarusun tidak sesuai dengan Pasal 47 ayat (3) UU Rumah Susun, karena tanah bersama merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam SHM sarusun. Jenis penelitian adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sejarah. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang dianalisis menggunakan teknik preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 144 ayat (1) huruf c jo. Pasal 145 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) UU Pokok Agraria yang menyebutkan hanya WNI dan badan hukum yang didirikan dan berdasarkan hukum Indonesia yang dapat diberikan tanah dengan status HGB. Selanjutnya, penjelasan Pasal 67 ayat (1) PP No. 18 Tahun 2021 yang menghilangkan kepemilikan tanah bersama bagi WNA bertentangan dengan Pasal 47 ayat (3) UU Rumah Susun, karena yang dinamakan SHM sarusun seharusnya memuat kepemilikan atas tanah bersama, apabila tidak memuat kepemilikan tanah bersama, maka tidak ada bedanya dengan kepemilikan SKBG sarusun yang dibangun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa, sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Selain itu, apabila SHM sarusun bagi WNA tidak memuat tanah bersama, berakibat pada tidak dapat dilaksanakan penjaminan dengan hak tanggungan, sebagaimana tercantum pada Pasal 144 ayat (3) UU Cipta Kerja. Alasannya, dalam Pasal 4 ayat (1) UU Hak Tanggungan, menyebutkan yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak atas tanah berupa hak milik (HM), hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB). Sehingga, penjaminan SHM sarusun bagi WNA menjadi terbatas pada jaminan fidusia.

English Abstract

This research departed from Article 144 paragraph (1) letter c in conjunction with Article 145 Paragraph (1) of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (Job Creation Law) mentioning that foreigners can be granted the freehold title for an apartment building on the land with the status of Building Right Title. Moreover, Article 67 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 2021 does not highlight the ownership of shared land for foreigners granted freehold title for an apartment unit, and this situation contravenes the provision in Article 47 paragraph (3) of Law concerning Apartment Unit, considering that shared lands are inseparable from the freehold titles for an apartment unit. This research employed normative-juridical methods and statutory, conceptual, and historical approaches. The research data involved primary, secondary, and tertiary legal data. The materials were obtained from library research, followed by the prescriptive analysis technique. The research results reveal that Article 144 Paragraph (1) letter c in conjunction with Article 145 paragraph (1) contravenes Article 36 paragraph (1) of Basic Agrarian Law asserting that only local citizens and established legal entities can be granted the status of Building Right Title according to the law in Indonesia. Moreover, Article 67 paragraph (1) of Government Regulation Number 18 of 2021 omitting the matter regarding the shared land ownership for foreigners contravenes Article 47 paragraph (3) of Law concerning Apartment Unit, considering that the freehold title for an apartment should also cover the shared lands. This situation implies that it has nothing different from what applies in the Apartment Unit Freehold Title for apartment units built on the land of the state/regional authority. This type of land could be obtained by renting or as waqf land, leaving no legal certainty for the party concerned. If the freehold title of the apartment unit for the foreigners does not cover the shared lands, no guarantee with mortgage right can be given, as intended in Article 144 paragraph (3) of Job Creation Law. Article 4 paragraph (1) of Law concerning Mortgage Right asserts that mortgage right only applies to the right to land in the form of Freehold Title, Cultivation Right Title, and Building Right Title. As a consequence, the guarantee for the freehold title for apartment units for foreigners is only restricted to fiduciary security.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010088
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	04 May 2023 01:15
Last Modified:	04 May 2023 01:15
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198530

Text (DALAM MASA EMBARGO) Abdus Salam Fathoni.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item