Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/Puu- Xiii/2015 Terhadapa Pengembalian Hak Politik Mantan Narapidana Di Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

Safitri, Ulfiana Fauziah and Dr. Abdul Madjid,, S.H., M.Hum. and M. Dahlan,, SH.,MH (2021) Konsekuensi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/Puu- Xiii/2015 Terhadapa Pengembalian Hak Politik Mantan Narapidana Di Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Artikel ini membahas tentang hak politik mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Artikel ini merupakan hasil analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 yang memberikan hak politik kepada mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Dasar pertimbangan (ratio decidendi) putusan Mahkamah Konstitusi yaitu; hak memilih dan dipilih seseorang hanya bisa dicabut berdasarkan putusan pengadilan bukan berdasarkan ketentuan undang-undang; seseorang yang telah menjalani hukuman dan keluar dari penjara hakekatnya adalah orang yang sudah bertaubat dan menyesali perbuatanya, sehingga tidak sepantasnya diberikan hukuman lagi melalui ketentuan undang-undang yang melarang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah. Atas dasar itu Mahkamah Konstitusi memberikan hak kepada mantan narapidana untuk mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempunyai akibat hukum terhadap mantan narapidana yang sebelumnya tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Setelah adanya putusan mahkamah konstitusi hak narapidana mempunyai hak yang sama untuk mencalonkan diri dalam pilkada.

English Abstract

This article discusses the political rights of former inmates to run for candidates for a mayor. This article is the result of an analysis of the decision of the Constitutional Court. No. 42/PUU-XIII/2015 which gives political rights to former inmates to run for a mayor candidate. Basic consideration (ratio decidendi) of the decision of the Constitutional Court namely; the right to vote and to be elected by a person can only be withdrawn on the basis of a court decision not in accordance with the provisions of law; a person who has served the sentence and left the prison is essentially a person who has repented and regrets his actions, so it is not appropriate to be given further punishment through the provisions of the law which prohibite the candidacy in the election of regional head. On that basis, the Constitutional Court granted the right to former inmates to run for regional heads. The Constitutional Court ruling has a legal effect on former prisoners who were previously not allowed to run for regional head candidates. Following the verdict of the Constitutional Court the right of prisoners has the same right to run in elections.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0520010463
Uncontrolled Keywords:	ak Politik, Mantan Narapidana, Kepala Daerah, Political Right, Former Inmate, Mayor Candidate
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	03 May 2023 06:58
Last Modified:	03 May 2023 06:58
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198515

Text (DALAM MASA EMBARGO) clay iona.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item