Fazhurrahman, - and Dr. Drs. Tjahjanuli, MS and Dr. Farida Nurani, S.Sos,. M.Si (2021) Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pemanfaatan Dana Kelurahan di Kota Bima. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latarbelakang penelitian ini adalah adanya kebijakan alokasi dana kelurahan dari pemerintah pusat pada akhir tahun 2018 melaui dana alokasi umum tambahan bagi pemerintahan daerah yang memiliki wilayah kelurahan, hal ini dilakukan dalam upaya menstimulus pemerintah daerah termasuk Kota Bima untuk mendukung pembangunan kelurahan melalui alokasi APBD sebesar 5% setelah dikurangi dana alokasi khusus sebagaimana tertuang didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan dana kelurahan memang sepintas terlihat sebagaimana lahirnya dana desa yang dikucurkan pada tahun 2015 lalu, mengingat desa dan kelurahan sebagai level pemerintahan terkecil, akan tetapi jika dicermati dengan seksama terdapat perbedaan yang besar antara keduanya. Perubahan kedudukan kelurahan dari organisasi perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan membawa konsekuensi pada aspek hubungannya dengan organisasi perangkat daerah lainnya, serta besarnya intervensi organisasi fungsional perencana daerah meminimalkan peran dan fungsi perencanaan yang bersifat partisipatif. Tujuan dari penelitian ini adalah (1). Menganalisa perencanaan pembangunan dalam pemanfaatan dana kelurahan; (2). Mengetahui peran perangkat daerah dan kecamatan dalam perencanaan pembangunan dan pemanfaatan dana kelurahan di Kota Bima; (3) mengetahui efektif dan efisiensi pengelolaan dana kelurahan; (4) mengetahui faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana kelurahan. Untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, peneliti merumuskan masalah penelitian: Bagaimanakah perencanaan pembangunan kelurahan di Kota Bima dalam pemanfaatan dana kelurahan; Bagaimanakah peran perangkat daerah dan kecamatan dalam perencanaan pembangunan dan pemanfaatan dana kelurahan di Kota Bima; Bagaimanakah efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana kelurahan di Kota Bima; Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pengelolaan dana kelurahan di Kota Bima. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan, menginterprestasikan, menganalisa fenomena yang ditemukan dilapangan dalam hal ini berkaitan dengan pemanfaatan dana kelurahan di Kota Bima serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini secara garis besar menunjukan belum optimalnya pemanfaatan dana kelurahan di Kota Bima, hal ini terlihat dari belum adanya pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada lurah sehingga ruang gerak lurah sangat terbatas, dominasi bappeda sangat besar dalam hal penentuan kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan, masyarakat kurang berdaya dalam keterlibatannya didalam perencanaan maupun pelaksanaan dana kelurahan, jika digambarkan berdasarkan tangga partisipasi yang disampaikan oleh Arstein berada pada partispasi semu (tokenisme) pada tahap konsultasi artinya bahwa pada tahap ini sudah dilakukan konsultasi dan dengar pendapat masyarakat terhadap kebijakan yang akan diambil, namun tidak diberikan jaminan apakah pendapat masyarakat akan dipertimbangkan didalam pengambilan kebijakan atau tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeloaan dana kelurahan di Kota Bima yaitu: dominasi perangkat daerah; sumber daya manusia; perubahan struktur organisasi yang cepat; ketidaktepatan memahami perencanaan dana kelurahan; kurangnya transparansi dan penyebaran informasi. Saran yang penulis berikan pada penelitian ini adalah: (1) adanya penguatan kududukan kelurahan dengan pelimpahan kewenangan melalui peraturan daerah maupun peraturan Walikota, diharapakan lurah akan mampu secara langsung memberdayakan sumber daya yang dimilikinya. (2) peningkatan kegiatan-kegiatan pelatihan bagi aparatur birokrat dan masyarakat. (3) pemanfaatan media massa sebagai media komunikasi dan informasi.
English Abstract
The background of this research is the policy of allocation of urban village funds from the central government at the end of 2018 through additional general allocation funds for local governments that have sub-sub-district areas. This is carried out to stimulate local governments, including Bima City to support sub-district village development through local government budget (APBD) allocation of 5% after deducting special allocation funds as stipulated in the Constitution No. 23 of 2014 on Local Government. The urban village fund policy is indeed at first glance seen as the birth of village funds disbursed in 2015, considering villages and urban villages as the smallest level of government. However, if you look closely there is a slight difference between the two. The aims of this research are (1). Analyzing development planning in the utilization of village funds; (2). Knowing the role of regional and sub-district apparatus in development planning and utilization of village funds in Bima City; (3) knowing the effectiveness and efficiency of village fund management; (4) knowing the factors that affect the management of village funds. To find out the implementation of urban village funds in Bima City, the researcher formulated research problems: How is the planning of village development in Bima City in the utilization of urban village funds? What is the role of regional and sub-district agencies in the planning of development and utilization of urban village funds in Bima City? What is the efficiency and effectiveness of urban village fund management in Bima City? What factors affect the management of urban village funds in Bima City? This research is qualitative research by describing, interpreting, and analyzing the phenomena found on the ground in this case related to the utilization of village funds in Bima City, and the factors affecting it. The results of this study broadly show the lack of optimal utilization of village funds in Bima City. This is seen from the lack of authority (decentralization) given to the chief of the administrative village with limited space and role. The dominance of the Regional Body for Planning and Development (BAPPEDA) is very large in terms of determining the activities carried out in the village, the community is less empowered and involved in the planning and implementation of village funds, and if it is described based on the participation stage by Arstein is at the pseudo-participation (tokenism) at the consultation stage. It means that there has been consultation and public hearings on the policies to be taken, However, there is no guarantee whether the public opinion will be considered in policymaking or not. Meanwhile, the factors affecting the management of the village funds in Bima City are the dominance of regional agencies; human resources; rapid changes in the organizational structure; the inaccuracy of understanding the planning of village funds; Lack of transparency and dissemination of information. The are some suggestions that the authors address for this study, namely: (1) the position of urban village needs to be strengthened by delegating authority through regional and mayoral regulations, so that the chief of the village will be able to directly empower its resources. (2) increasing training activities for bureaucratic apparatus and the societies (3) the use of mass media as a medium of communication and information
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | 0421030017 |
| Uncontrolled Keywords: | Dana kelurahan, Partisipasi masyarakat, Urban Village funds, Community Participation |
| Subjects: | 300 Social sciences > 351 Public administration |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 17 Apr 2023 02:22 |
| Last Modified: | 20 Sep 2024 07:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/198335 |
![[thumbnail of FAZHURRAHMAN.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
FAZHURRAHMAN.pdf Download (3MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |