R, Sultan Rafi (2022) Analisis Yuridis Pasal 96 Ayat 1 Peraturan Ojk No 3/Pojk.04/2021 Terkait Besaran Sanksi Yang Dijatuhkan Ojk Kepada Emiten Atas Keterlambatan Laporan Keuangan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan pada Pasal 96 AYAT1Peraturan OJK no 3/POJK.04/2021 Terkait besaran sanksi administrasi yang ditetapkan OJK kepada Emiten atas keterlambatan laporan keuangan. Padahal Indonesia merupakan negara hukum yang berprinsip pada asas keadilan, asas proporsionalitas, asas kepastian hukum dan lain sebagainya, tentunya dalam merumuskan setiap aturan baik berbentuk undang-undang atau aturan di bawahnya tentu harus memenuhi asas asas tersebut, demi mencapai tujuan hukum dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai pelaksana aturan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana analisa indikator yang digunakan dalam menetapkan sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan laporan keuangan oleh emiten kepada OJK? (2)Bagaimana analisa besaran sanksi yang dijatuhkan oleh OJK atas keterlambatan emiten dalam melaporkan laporan keuangan dalam pasal 96 ayat1peraturan OJK no 3/POJK.04/2021 terkait asas proporsionalitas dan asas keadilan hukum? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran penafsiran sistematis, Penelitian hukum yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran serta menganalisis mengenai peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pasal 96 AYAT1Peraturan OJK no 3/POJK.04/2021 tidak memenuhi asas proporsional, dan tidak memenuhi asas keadilan hukum. Sehingga rekonstruksi yang dapat penulis ajukan berdasarkan penelitian ini yaitu Mempertimbangkan untuk melakukan perubahan pada Pasal 96 ayat1peraturan OJK no 3/POJK.04/2021 dengan merubah sanksi denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan menjadi denda dengan menggunakan persentase dengan jumlah yang adil, proporsional, dan memberikan efek jera.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | 0522010069 |
Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
Date Deposited: | 20 Mar 2023 07:43 |
Last Modified: | 20 Mar 2023 07:43 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/197784 |
![]() |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
sultan rafi.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (1MB) |
Actions (login required)
![]() |
View Item |