Pelaksanaan Pengajuan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban)

Firdaus, Annisa (2022) Pelaksanaan Pengajuan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dimasa Pandemi Covid-19 (Studi Di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait pelaksanaan dalam Pengajuan Restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual dimasa Pandemi Covid-19. Hak setiap anak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi tertuang pada pasal 2 PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang dapat diajukan oleh korban sendiri maupun pihak keluarga korban atau pihak ketiga melalui penyidik, penuntut umum dan juga LPSK. Pada penulisan kali ini penulis memilih untuk meneliti di LPSK dan meneliti bagamaina pelaksanaan pengajuan restitusi pasca terjadinya pandemi covid-19 serta apa saja kendala yang dihadapi. Berdasarkan hal diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana pelaksanaan pengajuan restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada masa pandemi covid-19 di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban? (2) Apakah kendala yang dialami oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam pelaksanaan pengajuan restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dimasa pandemi covid-19? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data dalam penulisan ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan responden, data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan, internet, literatur, peraturan perundangundangan, dan data/berkas yang ada di LPSK yang dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Pelaksanaan pengajuan restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum efektif dikarenakan terdapat kendala yang menghambat kinerja LPSK. Adapun kendala yang dialami yakni: a) Pemangkasan Anggaran, b) Kurangnya Sumber Daya Manusia di LPSK, c) Faktor Pandemi Covid-19, d) Kurangnya Partisipasi Aparat Penegak Hukum. Upaya yang dilakukan LPSK untuk mengatasi kendala diatas yakni: a) mengajukan Anggaran Biaya Tambahan, b) melakukan kolaborasi dengan dengan dinas daerah, c) memperketat protokol kesehatan, d) melakukan pendekatan dengan Mahkamah Agung untuk menerbitkan PERMA.

English Abstract

In this research, the author raises issues related to the implementation of restitution application for child victims of sexual violence during the Covid-19 Pandemic. The right of every child victim of a crime to obtain restitution is stated in Article 2 of PP No. 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Crimes which can be submitted by the victim himself/herself, the victim's family or third party through investigators, public prosecutors and also LPSK. During that time the author chose to research in LPSK and examined how the application for restitution was carried out after the Covid-19 pandemic and what obstacles were faced. Based on the statements above, this paper raises the formulation of the problem which are: (1) How is the application for restitution for Child Victims of Sexual Violence during the COVID-19 pandemic at the Witness and Victim Protection Agency? (2) What were the obstacles experienced by the Witness and Victim Protection Agency in applying for restitution for Child Victims of Sexual Violence during the COVID-19 pandemic? Moreover the writer of this research paper used an empirical juridical method with a sociological juridical approach. The type of data used in this research was primary data obtained from direct interviews with respondents, secondary data obtained from the results of literature studies, internet, literature, laws and regulations, and data/files in LPSK which were analyzed using qualitative descriptive analysis techniques. Based on the results of the research, the authors obtained answers towards the existing problems in the implementation of restitution registration for Child Victims of Sexual Violence has not been effective because there were certain obstacles that hinder the performance of LPSK. The obstacles that they experienced were: a) Budget cuts, b) Lack of Human Resources in LPSK, c) Covid-19 Pandemic Factors, d) Lack of Participation by Law Enforcement Officials. Efforts that were made by LPSK to overcome the above obstacles were: a) submitting an Additional Cost Budget, b) collaborating with regional offices, c) tightening health protocols, d) approaching the Supreme Court to issue PERMA.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	20 Mar 2023 04:21
Last Modified:	20 Mar 2023 04:21
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/197748

Text (DALAM MASA EMBARGO) ANNISA FIRDAUSA.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (1MB)

Actions (login required)

View Item