“Tinjauan Yuridis Pengaturan Kebijakan Pemerintah Yang Bukan Merupakan Objek Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menghadapi Keadaan Darurat Covid-19”

Sitompul, Anistin Dwi Mona (2022) “Tinjauan Yuridis Pengaturan Kebijakan Pemerintah Yang Bukan Merupakan Objek Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menghadapi Keadaan Darurat Covid-19”. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat seputar permasalahan pengaturan kebijakan pemerintah yang bukan merupakan objek gugatan peradilan tata usaha negara dalam menghadapi keadaan darurat COVID-19 yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2020. Pemilihan subjek penelitian ini didorong oleh kondisi di Indonesia yang terkena dampak wabah COVID-19, dimana presiden menyatakan keadaan darurat negara dan mengumumkan Perpu No. 1 Tahun 2020 yang kemudian diubah menjadi UU No. 2 Tahun 2020. Dalam undang-undang tersebut, kebijakan keuangan yang diambil untuk menangani Pandemi COVID-19 bukanlah merupakan objek gugatan yang dapat di gugat ke peradilan tata usaha negara. Adanya ketentuan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena tidak sejalan dengan konstitusi Indonesia yang menyatakan Indonesia adalah negara yang berasaskan hukum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana politik hukum pengaturan kebijakan pemerintah yang bukan merupakan objek gugatan peradilan tata usaha negara dalam menghadapi Pandemi COVID-19 yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)? (2) Bagaimana sinkronisasi dan harmonisasi Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara? Skripsi ini termasuk dalam rumpun yuridis normatif yang juga memakai pendekatan undang-undang, sejarah, dan konseptual. Untuk itu, permasalahan hukum dalam penulisan skripsi ini kemudian dianalisis berdasarkan pasal-pasal yang terdapat peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu, Penulis juga menggunakkan pendapat ahli dalam putusan hukum tersebut. Berdasarkan hal tersebut kesimpulan yang dapat diambil dalam analisis ini adalah Pasal 27 ayat (3) tidak selaras dengan doktrin konstitusionalitas, bahwa lembaga peradilan harus hadir dan memiliki kekuasaan untuk mengadili apakah keputusan pemerintah sesuai dengan undang-undang. Ketiadaan peradilan dapat mengubah negara menjadi negara kekuasaan. Rekomendasi yang diajukan adalah mengubah dan menambah klausul pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2020.

English Abstract

In this thesis, the author raises about the issue of government policy regulation which is not the object of a lawsuit by the state administrative court in dealing with the COVID-19 emergency as stated in Article 27 paragraph (3) of Law No. 2 of 2020. The decision of this research topic was motivated by the condition of Indonesia which was affected by the COVID-19 Pandemic boutade, so the President officially announced this condition counts as an emergency and released Perpu No.1of 2020 and later was ratified into Law no.2of 2020. In this law, the financial policy taken to deal with the COVID-19 pandemic is not the object ofalawsuit that can be sued to the State Administrative Court. The existence of this provision raises legal issues because it is not in line with the Indonesian constitution which states that Indonesia isacountry based on law. Based on this, this research raises two problem formulations, which are: (1) How is the legal politics of government policy regulation which is not the object ofalawsuit by the State Administrative Court in dealing with the COVID-19 Pandemic as stated in Article 27 paragraph (3) of Law No. 2 of 2020 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic? (2) How are the synchronization and harmonization of Article 27 paragraph (3) of Law No. 2 of 2020 against Law No. 5 of 1986 concerning the State Administrative Court? The writing of this thesis uses a normative juridical method and also using a statutory, historical, and conceptual research approach. Thus, the legal issues in writing this thesis are then analyzed based on the articles contained in the relevant laws and regulations. In addition, the author also uses expert opinion in the legal decision Based on this, the conclusion that can be drawn in this analysis is Article 27 paragraph (3) is not in accordance with the teachings of constitutionality which in every course of government, the judiciary must be present and have the authority to assess the suitability of government decisions with the law. The absence ofajudicial function can makeacountryastate of power. The recommendation given is to amend and addaclause in Article 27 paragraph (3) of Law no.2of 2020

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	20 Mar 2023 04:13
Last Modified:	20 Mar 2023 04:13
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/197747

Text (DALAM MASA EMBARGO) ANISTIN DWI MONA SITOMPUL.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item