Tinjauan Yuridis Pasal 10 Huruf (T) Bab Viii Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terkait Pengadaan Tanah Di Kawasan Ekonomi Khusus

Pratama, Angga Gema (2022) Tinjauan Yuridis Pasal 10 Huruf (T) Bab Viii Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terkait Pengadaan Tanah Di Kawasan Ekonomi Khusus. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Skripsi ini mengangkat isu hukum tentang kaburnya definisi kepentingan umum pada pengaturan pengadaan tanah pasca diberlakukannya UU NO.11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja yang terdapat dalam Pasal 1 angka 7 PP No.19 Tahun 2021 dan mengangkat isu tentang Kawasan Ekonomi Khusus yang masuk dalam daftar kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum, kepentingan umum sangat penting dalam proses pengadaan tanah guna memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang terdampak dari kesewenang-wenangan pencabutan hak atas tanah dan memberikan kepastian hukum. Menurut banyak pakar hukum agraria kepentingan umum seharusnya tidak diperbolehkan berunsur profit-oriented, namun masuknya KEK dalam pembangunan untuk kepentingan umum menimbulkan persepsi bahwa pembangunan yang berorientasi profit dapat masuk dalam kepentingan umum. Berdasarkan uraian diatas, terjadi permasalahan hukum terkait tolak ukur kepentingan umum dalam bidang pengadaan tanah pasca berlakunya Undang�Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan akibat hukum dimasukkannya Kawasan ekonomi Khusus dalam jenis kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Metode yang digunakan dalam penulisan ini antara lain: yuridis normatif dengan metode pendekatan pendekatan (1) peraturan perundang�undangan (Statute Approach), (2) pendekatan Konsep (Conceptual Approach) dan (3) pendekatan sejarah (Historical Approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran ekstensif dan penafsiran deskriptif. Jawaban atas permasalahan diatas bahwa kriteria kepentingan umum dalam perspektif pengadaan tanah guna pembangunan bagi kepentingan umum pasca diundangkannya UUCK mengalami perluas kriteria dalam melakukan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dan diaturnya Kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai kepentingan dalam peraturan pengadaan tanah berakibat hukum terhadap konsep kepentingan umum antara lain: (1) Badan Usaha yang mengusulkan Kawasan ekonomi Khusus dapat menggunakan prinsip-prinsip pengadaan tanah dalam UU No.2Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, (2) Terjadinya pergeseran tujuan kepentingan umum dalam bidang pengadaan tanah, (3) terbuka kemungkinan�kemungkinan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditujukan untuk mengambil keuntungan Saran, lembaga pembuatan peraturan undang-undang atau Legislatif perlu untuk mengkaji ulang secara mendasar dan sistematis serta melakukan reformulasi terhadap isi dalam peraturan-peraturan terkait pengadaan tanah yang berkaitan x mengenai kepentingan umum terutama Pada Pasal 10 UU PTUP dan Pasal 10 Bab VIII UUCK tentang jenis kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dan membedakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dengan pembangunan untuk kepentingan profit-oriented

English Abstract

This thesis raises the legal issue about the blurring definition of public interest in land acquisition arrangements after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation contained in Article 1 Number 7 Government Regulations of 2021 and raise the issue of Special Economic Zone which are included in the list of development activitiy for public interest, public interest is very important for land procurement process in order to provide legal protection to affected parties from arbitrary revocation of land rights and provide legal certainty. According to many experts in agrarian law, public interest should not be allowed to have profit�oriented elements, but the inclusion of Special Economic Zone in public interest development creates the perception that profit-oriented development can be included in the public interest. Based on the description above, there are legal problems related to the benchmark of public interest in the field of land acquisition after the enactment of Law Number 11 on 2020 concerning job creation and the legal consequences of Special Economic Zone inclusion in the type of development activities for public interest. The methods used in this writing include: normative juridical with approach method (1) Statute Approach, (2) Conceptual Approach and (3) historical approach. The primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using grammatical interpretation method, extensive interpretation and descriptive interpretation. The answer from the problem above is that the criteria of public interest in the perspective of land acquisition for public interest development after the enactment of the Job Creation Act hasabroad limit criteria in carry out the development activities for public interest. The regulation of special economic zone as an interest in land acquisition regulation has legal implications for the concept of public interest, including: (1) Business Entities propose Special economic zones may use the principles of land acquisition in Law no.2on 2012 concerning Land Procurement for Public Interest development, (2) There isashift in the objectives of the public interest in the field of land acquisition, (3) the possibility of land acquisition activities for public interest that is intended to take the advantage. Suggestions, an institution which make law or the Legislature need to review fundamentally and systematically about the contents of regulations related to land acquisition which relate to the public interest, especially Article 10 of the Law on land acquisition for public interest and Article 10 Chapter VIII of Employment Creation Law concerning types of development activities for public interest and xi distinguishing development activities for public interest from development that profit-oriented interest.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	20 Mar 2023 04:02
Last Modified:	20 Mar 2023 04:02
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/197744

Text (DALAM MASA EMBARGO) ANGGA GEMA PRATAMA.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item