Urgensi Pengaturan Pemasangan Tiang Penyangga Fiber Optik (Analisis Yuridis Terhadap Kekosongan Hukum di Kota Malang)

Wiryanto, Verell Indrajaya (2022) Urgensi Pengaturan Pemasangan Tiang Penyangga Fiber Optik (Analisis Yuridis Terhadap Kekosongan Hukum di Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Salah satu kasus yang berkaitan dengan pemasangan tiang penyangga fiber optik adalah terjadi di Kota Malang. Belum adanya regulasi yang jelas yang dapat memberikan payung hukum terkait aturan pemasangan tiang penyangga fiber optik dalam bidang telekomunikasi tersebut menjadikan timbulnya kekosongan hukum, sehingga masih banyaknya oknum-oknum tertentu yang melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, di Kota Malang masih sangat membutuhkan suatu aturan yang jelas terkait pemasangan tiang penyangga fiber optik dalam bidang telekomunikasi agar dapat mempunyai regulasi yang jelas seperti dengan peraturan yang telah ada di Kota lain seperti yang terdapat di Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: 1) Bagaimana perbedaan pengaturan terkait pemasangan tiang penyangga fiber optik di Kota Tangerang Selatan dan di Kota Malang? 2) Apa urgensi dari pengaturan pemasangan tiang penyangga fiber optik di Kota Malang?. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute-approach) dan pendekatan komparatif (comparative-approach). Teknik penelusuran bahan hukum yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara yaitu studi dokumentasi (document research) serta dengan studi kepustakaan (library research) dan penelusuran bahan dari situs di internet. Teknik analisis bahan hukum menggunakan Interpretasi Sistematis dan interpretasi gramatikal. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh hasil bahwa perbedaan pengaturan terkait pemasangan tiang penyangga fiber optic di Kota Tangerang Selatan dan di Kota Malang bahwa Kota Tangerang Selatan memiliki pengaturan pemasangan tiang penyangga fiber optik melalui saluran udara telah secara spesifik dan rinci termuat dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi. Sedangkan di Kota Malang Pengaturan pemasangan tiang penyangga fiber optik melalui saluran udara hanya diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi. Urgensi dari Pengaturan Pemasangan Tiang Penyangga Fiber Optik di Kota Malang saat ini membutuhkan adanya payung hukum apabila mereka ingin melakukan kegiatan usaha, tujuan dan fungsinya sangat jelas terhadap pemerintah dan masyarakat itu sendiri agar dapat berimbang.

English Abstract

One of the cases related to the installation of fiber optic support poles occurred in the city of Malang. The absence of clear regulations that can provide a legal umbrella related to the rules for installing fiber optic support poles in the telecommunications sector has created a legal vacuum, so that there are still many certain individuals who violate the law. Therefore, Malang City still really needs a clear rule regarding the installation of fiber optic support poles in the telecommunications sector in order to have clear regulations such as the regulations that already exist in other cities such as those in South Tangerang City. Based on the above, this thesis raises the formulation of the problem: 1) How are the different arrangements regarding the installation of fiber optic support poles in South Tangerang City and Malang City? 2) What is the urgency of setting up fiber optic support poles in Malang City?. Then the writing of this paper uses the type of normative juridical research with the approach used, namely the statutory-approach approach and the comparative-approach approach. research) as well as by library research and browsing materials from sites on the internet. The technique of analyzing legal materials uses systematic interpretation and grammatical interpretation. From the results of the research using the above method, the authors obtained the results that the different arrangements related to the installation of fiber optic support poles in South Tangerang City and Malang City that South Tangerang City has an arrangement for installing fiber optic poles through overhead lines has been specifically and in detail contained in the Mayor's Regulation. South Tangerang Number 47 of 2019 concerning Amendments to Mayor Regulation Number 3 of 2019 concerning the Arrangement and Control of Telecommunication Tower Construction. Meanwhile, in Malang City, the regulation on the installation of fiber optic support poles through overhead lines is only regulated in Article 22 paragraph (2) of Malang City Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning the Operation of Telecommunication Towers. The urgency of the installation of Fiber Optic Support Poles in Malang City currently requires a legal umbrella if they want to carry out business activities, their goals and functions are very clear to the government itself.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010065
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	20 Mar 2023 03:33
Last Modified:	20 Mar 2023 03:34
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/197732

Text (DALAM MASA EMBARGO) VERELL INDRAJAYA WIRYANTO.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item