Analisis Yuridis Indikator Penyalahgunaan Posisi Dominan Menurut Pasal 25 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu)

Wardhani, Wulan Eka (2022) Analisis Yuridis Indikator Penyalahgunaan Posisi Dominan Menurut Pasal 25 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Wulan Eka Wardhani, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2022, Analisis Yuridis Indikator Penyalahgunaan Posisi Dominan Menurut Pasal 25 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Dr. Hanif Nur Widhiyanti, S.H., M.Hum., Moch Zairul Alam, S.H., M.H. Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terkait indikator penyalahgunaan posisi dominan dalam Pasal 25 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 25 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 memilih mengatur mengenai peruwujudan dari penyalahgunaan posisi dominan, sedangkan tindakan penyalahgunaan posisi dominan secara spesifik di atur di pasal lain dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, berimplikasi pada kaburnya peraturan yang menitikberatkan aturan seperti berdiri sendiri dalam pembuktiannya. Hal tersebut mengakibatkan bahwa pelaku usaha yang terindikasi melakukan perbuatan penyalahgunaan posisi dominan tidak harus dibuktikan posisi dominan nya padahal tindakan tersebut hanya dapat di lakukan oleh pelaku usaha yang menduduki posisi dominan. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah (1) Bagaimana analisis indikator yang digunakan dalam menentukan adanya penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana yang diatur dalam pasal 25 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam beberapa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha? (2) Bagaimanakah analisis keterkaitan antara indikator unsur dominan dengan pasal lain dalam pembuktian pelanggaran di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999? Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran komparatif. Berdasarkan beberapa putusan KPPU yang penulis teliti, bahwa indikator yang digunakan KPPU dalam menentukan pelanggaran Pasal 25 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 seharusnya sudah mengakomodir ketentuan tindakan penyalahgunaan posisi dominan yang terdapat diluar Pasal 25 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun Undang Undang Persaingan Usaha di Indonesia memilih mengatur secara spesifik tindakan penyalahgunaan posisi dominan di pasal lain yang mengakibatkan tidak di perlukannya pembuktian unsur dominan dalam pembuktiannya dan dapat terjeratnya sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki kedudukan dominan. Hal ini berbeda dengan pengaturan penyalahgunaan posisi dominan di Uni Eropa dan Amerika Serikat yang yang mengkualifikasikan tindakan-tindakan penyalahgunaan posisi dominan di dalam satu pasal sehingga menjadikan aturan persaingan usaha lebih efisien dan tidak adanya tumpang tindih antar pasal yang berkaitan.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522010060
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited:	20 Mar 2023 02:38
Last Modified:	20 Mar 2023 02:38
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/197704

Text (DALAM MASA EMBARGO) WULAN EKA WARDHANI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item