Sayuti, Addin Ma’rifatur Rahman (2022) Reformulasi Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri dalam Sistem Peraturan Perundang�Undangan Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat Reformulasi Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Pilihan topik tersebut merupakan respon akademik penulis terhadap lahirnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Peraturan Presiden ini ditetapkan sebagai solusi untuk menyelaraskan gerak penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga arah kebijakan pembangunan nasional serta diharapkan dapat menghasilkan peraturan menteri yang berkualitas, harmonis, tidak sektoral, dan tidak menghambat kegiatan masyarakat, serta dunia usaha. Adanya penambahan prosedur baru berupa persetujuan presiden justru berimplikasi menambah panjang birokrasi pembentukan peraturan menteri, menimbulkan kompleksitas dalam alur penyusunan peraturan menteri, serta adanya potensi tidak efektif dalam proses harmonisasi. Oleh karena itu guna mendukung penataan pembentukan peraturan menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia diperlukan berbagai langkah strategis. Salah satunya yakni terkait prosedur atau tahapan pembentukan peraturan menteri yang merupakan bagian dari sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia Berdasarkan hal tersebut di atas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah antara lain pertama, bagaimana pola pengaturan tata cara pembentukan peraturan menteri saat ini di masing-masing kementerian? kedua, bagaimana bentuk reformulasi tata cara pembentukan peraturan menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep (conseptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara menentukan isi atau makna dari aturan hukum yang bertujuan untuk menguraikan persoalan hukum yang ada. Selain itu, dilakukan preskripsi mengenai esensial dari penelitian hukum ini. Sehingga, dapat diambil kesimpulan atau argumentasi hukum baru sebagai konsep alternatif penataan peraturan menteri dalam sistem peraturan perundang�undangan di Indonesia. Teknik analisis bahan hukum tersebut, diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang ada bahwa tahapan pembentukan peraturan menteri saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas x Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaanya tidak diatur secara lengkap terkait tahapan pembentukan peraturan menteri. Ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan menteri saat ini tersebar dalam peraturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian, sehingga pola pengaturan tahapan pembentukan menteri berbeda-beda pada setiap kementerian. Hal ini berimplikasi pada pemenuhan aspek formil pembentukan peraturan menteri, sebab pemenuhan aspek formil pembentukan peraturan menteri dapat menentukan apakah lahirnya suatu peraturan menteri mencerminkan hakikat dan fungsi peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian ini perlu adanya pedoman baku prosedur tata cara pembentukan peraturan menteri sebagai acuan setiap kementerian dalam membentuk peraturan menteri secara komprehensif. Termasuk pengaturan mengenai teknik penyusunan peraturan menteri, konsultasi Presiden, partisipasi publik, mekanisme harmonisasi, serta evaluasi. Sehingga diharapkan pembentukan peraturan menteri tertib dan harmonis sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan
English Abstract
In this thesis, the author raises the Reformulation of Procedures for the Formation of Ministerial Regulations in the Legislation System in Indonesia. The choice of theme was motivated by the issuance of Presidential Regulation Number 68 of 2021 concerning Presidential Approval of Draft Ministerial Regulations/Heads of Institutions. This Presidential Regulation was born as the Government's response in order to harmonize the movement of government administration and maintain the direction of national development policies and is expected to produce quality, harmonious, non-sectoral ministerial regulations, and do not hinder the activities of the community and the business world. The addition of a new procedure in the form of presidential approval has the implication of increasing the length of the bureaucracy for the formation of ministerial regulations, creating complexity in the flow of ministerial regulations drafting, and the repetition of harmonization arrangements so that the formation of ministerial regulations is not effective. Therefore, in order to support the arrangement of the formation of ministerial regulations in the statutory system in Indonesia, various strategic steps are needed. One of them is related to the procedure for the stages of forming ministerial regulations which are part of the system of laws and regulations in Indonesia. Based on the foregoing, this thesis raises the formulation of the problem: What is the form of reformulation of the procedures for the formation of ministerial regulations in the Indonesian legislative system? The writing of this paper uses a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. The primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the authors will be analyzed using descriptive analysis techniques, which is a method of analyzing legal materials by determining the content or meaning of legal rules that aim to describe existing legal issues. In addition, a prescription is made regarding the essentials of this legal research. Thus, conclusions or new legal arguments can be drawn as an alternative concept for structuring ministerial regulations in the Indonesian statutory system. The technique of analyzing legal materials is directed at finding, identifying, processing, and analyzing legal materials to understand their meaning, significance, and relevance. From the results of the research using the above method, the authors obtain answers to existing legal problems that the current stages of forming ministerial regulations based on Law No. 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation and implementing regulations are not fully regulated regarding the stages of forming ministerial regulations. Provisions regarding the procedures for the formation of ministerial regulations are currently scattered in the regulations/policies set by each ministry, so that the pattern of setting the stages for the formation of ministers is different in each ministry. This has implications for xii the fulfillment of the formal aspects of the formation of a Ministerial Regulation, because the fulfillment of the formal aspects of the formation of a ministerial regulation can determine whether the issuance of a Ministerial Regulation reflects the nature and function of statutory regulations. Therefore, based on the results of this study, it is necessary to have standard guidelines for the procedures for the formation of ministerial regulations as a reference for each ministry in forming comprehensive ministerial regulations. This includes regulations related to the technique of drafting ministerial regulations, presidential consultations, public participation, harmonization mechanisms, and evaluations. Thus, it is hoped that the formation of an orderly ministerial regulation is in accordance with the principles of the formation of laws and regulations and is harmonious
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 17 Mar 2023 06:23 |
| Last Modified: | 17 Mar 2023 06:23 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/197634 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
ADDIN MA`RIFATUR RAHMAN SAYUTI.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |