Urgensi Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Pada Layanan Urun Dana Properti Berbasis Teknologi Informasi Di Indonesia

Anggarjito, Muhammad Zuhdi and Afifah Kusumadara,, SH.,LLM.,SJD and Diah Pawestri Maharani,, SH.,MH (2021) Urgensi Pengaturan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemodal Pada Layanan Urun Dana Properti Berbasis Teknologi Informasi Di Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Perkembangan teknologi yang pesat ditandai dengan suatu istilah yaitu Revolusi Industri 4.0, dengan adanya revolusi ini merubah cara hidup dan proses kerja manusia secara fundamental, dimana dengan kemajuan teknologi informasi dapat mengintegrasikan di dalam dunia kehidupan dengan digital yang dapat memberikan dampak bagi seluruh disiplin ilmu. Dampak tersebut juga sampai ke sektor ekonomi. Salah satu dampak di sektor ekonomi adalah munculnya financial technology atau disingkat menjadi fintech di masyarakat. Fintech merupakan industri berbasiskan teknologi dalam layanan keuangan yang melahirkan inovasi-inovasi yang dapat memfasilitasi layanan keuangan diluar lembaga keuangan yang bersifat konvensional sehingga mempermudah masyarakat dalam mengakses produk keuangan dalam bertransaksi Macam-macam fintech di Indonesia terdiri dari a. sistem pembayaran, b. pendukung pasar, c. manajemen investasi dan manajemen risiko, d. pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, dan e. jasa finansial lainnya. Di sektor sektor pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal terdapat salah satu layanan yaitu adalah layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi atau disebut sebagai Crowdfunding. Crowdfunding pada dasarnya adalah teknik pendanaan untuk proyek atau unit usaha yang melibatkan masyarakat secara luas. Penelitian ini diawali dengan Urgensi Pengaturan Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi Pemodal pada Layanan Urun Dana Properti Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia, yang dimana dalam penerapan masih didasarkan dengan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi ( Equity Crowdfunding). Disini penulis, juga memaparkan bagaimana pengaturan hukum pada layanan urun dana properti berbasis teknologi informasi di negara lain, yaitu Malaysia. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran terhadap penelitian skripsi ini terhadap urgensi untuk menetapkan pengaturan hukum untuk memberikan perlindungan hukum untuk pemodal pada layanan urun dana properti berbasis teknologi informasi di Indonesia.

English Abstract

Industrial Revolution 4.0 has marked the vast development of technology and changed the way people live their life and perform their job fundamentally. This improvement in information technology is capable of integrating digital world and people’s life, which could lay impacts on all disciplines. The impacts have even reached economic sector, and this transcending trend is obvious when financial technology, or commonly known as fintech, starts to grow amidst the society. Fintech is a technology-based industry that provides conventional financial services with innovation outside of finance companies, and this approach has opened wider access for customers to finance to support transaction. Fintech in Indonesia involves: a. payment system, b. market support, c. investment and risk management, d. loan, lending, and provision of capital, and e. other financial services. Crowdfunding is information technology-based stock offering in the sectors of loans, lending, and capital provision, and this is aimed to fund projects or business units that widely involve the members of public. With this research title, this research has found out that this crowdfunding service is implemented based on POJK No. 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-based Lending and POJK No. 37/POJK.04/2018 concerning Equity Crowdfunding. This research also elaborates how regulation over crowdfunding in property business in Malaysia is in force. This research also presents conclusion and recommendations regarding the urgency to set a regulation aimed to provide legal protection for investors in this crowdfunding in Indonesia.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0520010450
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	31 Oct 2022 02:58
Last Modified:	11 Dec 2023 06:38
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/196004

Text MUHAMMAD ZUHDI ANGGARJITO (2) OK.pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item