Perdana, Yandika and Dr. Budi Santoso,, S.H., LL.M and Setiawan Wicaksono,, S.H., M.Kn (2020) Wanprestasi Dalam Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu kebijakan pemerintah tentang penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sebagai Underlying Asset untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sudah tepat atau tidaknya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara untuk menjadikan hak manfaat Barang Milik Negara (BMN) sebagai Underlying Asset untuk peminjaman utang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan berupa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, Undang-undang No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan Fatwa Nomor 69/DSN- MUI/VI/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara, pendekatan konsep, dan pendekatan analitis. Hasil dari penelitian ini adalah Hak manfaat atas barang milik negara tidak dapat dijadikan obyek Underlying Asset karena hak manfaat melekat dengan bendanya. Hak manfaat barang milik negara dijadikan underlying asset sama dengan menjaminkan barang milik negara yang mana terdapat larangan menjaminkan BMN dengan alasan apapun di UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perbendaharaan Negara. Penggunaan Barang Milik Negara sebagai aset SBSN hanya dalam bentuk hak pemanfaatan dari BMN tersebut, tidak memberikan pula kepastian hukum bagi investor SBSN. Sebaiknya pemerintah melakukan judicial review terkait Pasal 11 ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 dan Pasal 49 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004. Pemerintah dapat pula memperbaharui hak manfaat dengan cara mendaftarkan haknya menjadi hak tanggungan
English Abstract
The writing of this thesis is motivated by the existence of a government policy regarding the use of State Property as Underlying Assets to issue State Sharia Securities which aim to find out and analyze whether or not Law Number 19 Year 2008 Concerning State Sharia Securities State Owned Property (BMN) benefit rights as Underlying Assets for loan lending. This type of research is a normative juridical study using a legislative approach in the form of Law Number 19 of 2008 concerning State Sharia Securities, Law No. 1 of 2004 concerning State Treasury, and Fatwa Number 69 / DSN-MUI / VI / 2008 About State Sharia Securities, conceptual approaches and analytical approaches. The results of this study are that the right of benefit over state property cannot be the object of Underlying Asset because the right of benefit is attached to the object. The benefit rights of state property are used as the underlying assets of the same as guaranteeing state property which is prohibited from guaranteeing state property for any reason in Law Number 1 of 2008 concerning State Treasury. The use of state assets as assets of state sharia securities only in the form of utilization rights of the said state property does not also provide legal certainty for investors of state sharia securities. The government should conduct a judicial review related to Article 11 paragraph (4) of Law Number 19 of 2008 and Article 49 paragraph (5) of Law Number 1 of 2004. The government can also renew the benefit rights by registering their rights as dependents
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0520010445 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 21 Oct 2022 03:02 |
| Last Modified: | 21 Oct 2022 03:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195892 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Yandika Perdana (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (1MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |