Perwujudan Prinsip Pencemar Membayar Dalam Konstruksi Hukum Lingkungan Indonesia Melalui Pembentukan Regulasi Penerapan Pajak Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor

Amrih, Sofiatul and Dr. Shinta Hadiyantina,, SH.,M.H and Dr.Indah Dwi Qurbani,, SH.,M.H (2020) Perwujudan Prinsip Pencemar Membayar Dalam Konstruksi Hukum Lingkungan Indonesia Melalui Pembentukan Regulasi Penerapan Pajak Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan penaganan emisi gas buang kendaraan bermotor di Indonesia dalam perspektif hukum lingkungan indonesia. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh semaking tingginya tingkat emisi gas buang kendaraan bermotor yang melebihi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang berlaku. Hal ini menyebabkan beberapa permasalahan diantaranya efek gas rumah kaca, penurunan kualitas standar mutu udara, kerusakan lingkungan dan mengganggu kesehatan. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : bagaimana penanganan pemerintah terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor saat ini ? dan bagaimana perwujudan prinsip pencemar membayar dalam konstruksi hukum lingkungan Indonesia melalui pembentukan regulasi penerapan pajak emisi gas buang kendaraan bermotor di Indonesia? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang – undangan (statue approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis demgan menggunakan teknik analisis interpretasi/penafsiran terhadap undang undang pajak emisi di negara lain. Bahan hukum yang didapat atau diperoleh pada penelitian ini dihubungkan dan diuraikan secara sistematis dan logis sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa penanganan emisi gas buang di Indonesia telah diakomodir dalam beberapa peraturan diantaranya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Perubahan Iklim, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaaca, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang. Namun peraturan terkait belum cukup mengintruksikan teknis pelaksanaan penanganan emisi gas buang kendaraan bermotor. Oleh sebab itu penulis mencari perbandingan konsep pengenaan pajak emisi gas buang kendaraan bermotor di beberapa negara, sehingga penulis memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menerbitkan sebuah peraturan menteri atau undang – undnag untuk implementasi penerapan pajak emisi gas buang kendaraan bermotor. Konsep yang dapat menjadi landasan penerbitan aturan tersebut adalah Prinsip Pencemar Membayar yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

English Abstract

In this thesis, the author raises the issue of handling motor vehicle exhaust emissions in Indonesia in the perspective of Indonesian environmental law. The choice of the theme is motivated by the high level of motor vehicle exhaust emissions which exceeds the prevailing threshold of motor vehicle exhaust emissions. This causes several problems including the effects of greenhouse gases, decreasing air quality standards, environmental damage and disturbing health. Based on the foregoing, this thesis raises the formulation of the problem: () how is the government's handling of motor vehicle exhaust emissions today (?) How is the embodiment of the principle of polluter pays in the construction of Indonesian environmental law through the establishment of regulations on the implementation of motor vehicle gas emissions tax in Indonesia? Then this thesis uses the normative juridical method with the statutory approach (statue approach), conceptual approach (Conceptual Approach) and comparison approach (comparative approach). Primary, secondary, and tertiary legal materials obtained by the author will be analyzed using an interpretation / interpretation analysis technique for emissions tax laws in other countries. Legal materials obtained or obtained in this study are linked and described systematically and logically as a reference in solving legal problems that are the object of study. From the results of the research with the above method, the authors obtain answers to the existing problems that the handling of exhaust emissions in Indonesia has been accommodated in several regulations including Law No. 17 of 2004 concerning Ratification of the Kyoto Protocol on the United Nations Framework Convention on Climate Change, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Government Regulation Number 41 of 1999 concerning Air Pollution Control, Presidential Regulation Number 61 of 2011 concerning the National Action Plan for Reducing Kaaca Home Gas Emissions, Regulation of the Minister of Environment Number 5 of 2006 about the Flue Gas Emission Threshold. However, the related regulations have not adequately instructed the technical implementation of the handling of motor vehicle exhaust emissions. Therefore, the writer seeks to compare the concept of the imposition of motor vehicle exhaust emission taxes in several countries, so the author provides recommendations to the government to issue a ministerial regulation or law for implementing the motor vehicle exhaust emission tax. The concept that can be the basis for the issuance of the regulation is the Pollutant Paying Principle stipulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0520010434
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	21 Oct 2022 01:13
Last Modified:	21 Oct 2022 01:13
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195873

Text (DALAM MASA EMBARGO) Sofiatul Amrih (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (2MB)

Actions (login required)

View Item