Penegakan Hukum Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Penangkaran Sarang Walet Yang Terdapat Di Kawasan Pemukiman Di Kota Sampit (Studi Keberlakuan Hukum Pasal 40 Ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotawaringin Timur)

Permana, Rizky Ramadhan and Dr. Shinta Hadiyantina,, S.H., M.H, and Amelia Ayu Paramitha,, S.H., M.H (2020) Penegakan Hukum Terhadap Izin Mendirikan Bangunan Penangkaran Sarang Walet Yang Terdapat Di Kawasan Pemukiman Di Kota Sampit (Studi Keberlakuan Hukum Pasal 40 Ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotawaringin Timur). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum, kendala dan upaya oleh DPMPTSP terkait pelaksanaan permasalahan dan keberlakuan hukum pada pasal 40 ayat 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Recana Tata Ruang Wilayah Kotawaringin Timur. Dengan ditetapkannya Pasal 40 ayat 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Recana Tata Ruang Wilayah Kotawaringin Timur. Terdapat pelarangan penangkaran sarang bumng wallet didaerah permuklman namun masih ada penangkaran didaerah permukiman di Kota Sampit. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologisnya melibatkan data primer dan data sekunder, data pertama diperoleh dengan melakukan wawancara, sedangkan yang kedua diperoleh dengan mempelajari literatur yang berasal dari hukum, para ahli dan sumber dari internet, diikuti dengan analisis deskriptif kualitatif dari data. Hasil penelitian menyatakan bahwa penegakan hukum administrasi negara tidak ada tindakan dari pemerintah dan belum maksimal terbukti bahwa dalam pelaksanaan masih terdapat kekurangan-kekurangan dan hambatan yang dihadapi oleh DPMPTSP dan Satpol PP Kotawaringin Timur

English Abstract

This study discusses law enforcement, obstacles and efforts by DPMPTSP related to the implementation of problems and legal enforcement in article 40 paragraph 5 of Regional Regulation Number 5 of 2015 concerning Recana Spatial Planning of the Kotawaringin Timur Region. With the stipulation of Article 40 paragraph 5 of Regional Regulation Number 5 Year 2015 concerning the Spatial Planning of the East Kotawaringin Region. There is a prohibition of breeding of nesting bumng wallet in the area of housing but there is still breeding in the settlement area in the City of Sampit. This type of research uses empirical juridical with sociological juridical approach involving primary and secondary data, the first data obtained by conducting interviews, while the second is obtained by studying the literature derived from law, experts and sources from the internet, followed by descriptive qualitative analysis of data . The results of the study stated that the law enforcement of the state administration had no action from the government and it had not been maximally proven that in the implementation there were still deficiencies and obstacles faced by DPMPTSP and East Kotawaringin PP Satpol

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0520010426
Uncontrolled Keywords:	Keberlakuan Hukum, Penegakan Hukum, Izin Mendirikan Bangunan, Penangkaran Sarang Burung Wale, t.Legal Enforcement, Law Enforcement, Building Construction Permit,Swallow's Nest Breeding.
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	20 Oct 2022 07:31
Last Modified:	20 Oct 2022 07:31
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195863

Text (DALAM MASA EMBARGO) Rizky Ramadhan Permana (2).pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2023. Download (3MB)

Actions (login required)

View Item