Pengawasan Penerapan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan (Studi Di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia)

Dewi, Istikomala and Dr. Shinta Hadiyantina,, S.H., M.H. and Lutfi Effendi,, S.H.,M.Hum. (2020) Pengawasan Penerapan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan (Studi Di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini dilatar belakangi bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena: “Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”. Pada kenyataan dilapangan masih ditemukan kasu stindak pidana kejahatan jabatan dalam hal ini korupsi, namun belum semua dijatuhkan sanksi yang mana artinya masih terhambatnya pengawasan penerapan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Lembaga Pembinaan dan Pengawasan Nasional. Berdasarkan hal diatas, penulis mengangkat rumusan masalah yaitu, Bagaimana pengawasan penerapan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Apa hambatan dan solusi dari pengawasanpenerapan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan oleh Pejabat yang Berwenang belum maksimal sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

English Abstract

-

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0520010386
Uncontrolled Keywords:	Pengawasan, Sanksi, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Pegawai Negeri Sipil, Kejahatan Jabatan
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	18 Oct 2022 06:40
Last Modified:	04 Oct 2024 07:05
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195788

Text Istikomala Dewi (2).pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item