Gisella, Heidy Shania and Amelia Sri Kusuma Dewi,, S.H., M.Kn (2020) Pemenuhan Kewajiban Pelaku Pembangunan Untuk Memberikan Keterbukaan Informasi Pemasaran Kepada Calon Pembeli Bangunan Rumah Deret (Studi Kasus Di Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena di lapangan masih terdapat permasalahan hukum antara pihak Calon Pembeli dengan Pelaku Pembangunan maupun sebaliknya sehingga penulis ingin mengetahui terlaksananya keterbukaan dan kebenaran dalam pemberian informasi yang diberikan oleh pihak pelaku pembangunan pada saat nelakukan pemasaran. Penelitian Skripsi ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pemenuhan kewajiban pelaku pembangunan sesuai amanat pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Juncto Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 2. Apa saja hambatan yang dialami oleh pelaku pembangunan sesuai amanat pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Juncto pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri PUPR Nomor 11/PRT/M/2019. Kemudian penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, kuisioner, dan studi dokumen. Data-data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti akan dianalisis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di lapangan masih terdapat pelaku pembangunan yang tidak melaksanakan keterbukaan informasi terkait dengan sistem pembayaran, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, sehingga menimbulkan permasalahan. Permasalahan tersebut terjadi diakibatkan oleh faktor hukum yaitu Undang-undang yang kurang spesifik, faktor penegak hukum untuk melakukan upaya prefentif, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat untuk mematuhi peraturan yang ada, dan faktor kebudayaan atau kebiasaan untuk tidak melaporan kejadian hukum yang dapat merugikan orang banyak. Selain itu hambatan yang terjadi oleh pihak pelaku pembangunan yaitu ada 2 faktor yaitu hambatan hukum dan hambatan non hukum. Hambatan hukum meliputi kurangnya pengetahuan tentang peraturan menteri PUPR, informasi dalam brosur tidak dimasukkan ke perjanjian. Selanjtnya hambatan non hukum meliputi modal dan tuntutan pekerjaan pelaku pembangunan
English Abstract
The choice of the theme is motivated because in the field there are still legal issues between the Prospective Buyer and the Development Actor and vice versa so the writer wants to know the implementation of openness and truth in providing information provided by the development actors when conducting marketing. This Thesis Research raises the formulation of the problem as follows: 1. How to fulfill the obligations of development actors according to the mandate of article 7 letter (b) of Law Number 8 of 1999 Juncto Article 3 paragraph (3) of PUPR Minister Regulation Number 11 / PRT / M / 2019. 2. What are the obstacles experienced by development actors according to the mandate of article 7 of Law Number 8 of 1999, Juncto article 3 paragraph (3) of PUPR Minister Regulation Number 11 / PRT / M / 2019. Then this study uses a sociological juridical approach. Data collection techniques using interviews, questionnaires, and document studies. Data that has been collected by researchers will be analyzed using qualitative descriptive data analysis. Based on the results of the study it can be concluded that in the field there are still development actors who do not carry out information disclosure related to payment systems, social facilities, and public facilities, causing problems. These problems occur due to legal factors namely lack of specific laws, law enforcement factors to make preventive efforts, supporting facilities and facilities factors, community factors to comply with existing regulations, and cultural or customary factors for not reporting legal events that can be detrimental people. Besides the obstacles that occur by the development actors, there are 2 factors, namely legal and non-legal obstacles. Legal barriers include lack of knowledge about PUPR ministerial regulations, information in the brochure was not included in the agreement. Further non-legal barriers include capital and the demands of the work of development actors.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0520010378 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 18 Oct 2022 02:26 |
| Last Modified: | 26 Sep 2024 04:01 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195778 |
![[thumbnail of Heidy Shania Gisella.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Heidy Shania Gisella.pdf Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |