Penentuan Suku Bunga Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha

Muslim, Hafizh Prasetya and Dr.Siti Hamidah,, S.H., M.M. and Ranitya Ganindha,, S.H.,M.H. (2020) Penentuan Suku Bunga Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

x RINGKASAN Hafizh Prasetya Muslim, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2020, PENENTUAN SUKU BUNGA PADA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI OLEH ASOSIASI FINTECH PENDANAAN BERSAMA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA, Dr. Siti Hamidah,S.H., M.M., Ranintya Ganindha, S.H.,M.H. Pada tugas akhir ini, penulis mengangkat permasalahan terkait dengan penentuan Suku Bunga Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi adanya penunjukan AFPI sebagai asosiasi resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan. membuat asosiasi melakukan penentuan batas maksimal suku bunga terhadap LPMUBTI sebesar 0,8% per hari melalui pedoman perilaku AFPI yang mana belum adanya regulasi mengenai kewenangan penentuan suku bunga LPMUBTI. Tidak adanya regulasi, mengakibatkan penentuan suku bunga tersebut dapat di indikasikan sebagai perjanjian penetapan harga yang dilarang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikarenakan penentuan suku bunga tersebut diatur oleh penyelenggara bukan oleh pemerintah Berdasarkan permasalahan diatas, penulis mengangkat dua rumusan masalah : (1) Apakah penentuan batas maksimal suku bunga pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia dapat dikategorikan sebagai perjanjian penetapan harga ? (2) Apakah Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia Memiliki kewenangan dalam penentuan batas maksimal suku bunga pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ? Penulisan tugas akhir ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier yang didapatkan oleh penulis yang akan di analisis dengan cara menguraikan dan menghubungkan bahan hukum yang dimasukan kedalam penulisan yang terstruktur sehingga menjawab dari permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian ini. Dari hasil penelitian metode diatas, Adanya tindakan yang dilakukan secara bersama sama ( conscious paralellsim) oleh AFPI dan tindakan untuk patuh ( concerted action) terkait dengan penentuan batas maksimal suku bunga pinjaman sebesar 0,8% per hari pada jasa LPMUBTI dapat dikategorikan sebagai perjanjian penetapan harga. Hal ini dikarenakan standarisasi besaran maksimal suku bunga pinjaman LPMUBTI yang diatur melalui pedoman perilaku tidak sesuai dengan pertimbangan kewajaran dan perekonomian nasional. Selain itu pula bahwa AFPI tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penentuan batas maksimal suku bunga tersebut dikarenakan tidak adanya sumber kewenangan baik atribusi,delegasi ataupun mandat. Oleh karenanya Perlu adanya regulasi yang dirumuskan oleh Bank Indonesia melalui kebijakan moneter dengan melakukan pengendalian suku bunga

English Abstract

In this final assignment, the author raises problems related to the determination of interest rate lending services based on information Technology (LPMUBTI) by Fintech Association of Indonesian Joint Funding (AFPI) based on competition laws in Indonesia. The selection of the theme is motivated by the appointment of AFPI as an official association by the Financial Services Authority. Make the association to determine the maximum limit of interest rate to LPMUBTI by 0.8% per day through AFPI code of conduct which has no regulation on the authority of the LPMUBTI interest rate determination. The absence of regulation, resulting in the determination of the interest rate can be indicated as a price-fixing agreement prohibited in article 5 paragraph (1) of Law No. 5 of 1999 on the prohibition of monopoly practices and unhealthy business competition due to the determination of the interest rate is governed by the organizers not by the government Based on the problem above, the author raised two problems : (1) Does the determination of the maximum limit of interest rates on money borrowing services based on information technology by Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia can be cataloged as a pricing agreement? (2) Does Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia have the authority to determine the maximum limit of interest rates on the information technology-based Uamg borrowing service? This final assignment uses normative juridical methods using a statutory approach and analysis approach. The primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the authors will be analysing by describing and linking the material incorporated into the structured writing to answer the legal issues that become the object of this research. From the research method above, there is a similar action (conscious Paralellsim) by AFPI and concerted action related to the determination of the maximum limit of interest rate of 0.8% per day on the service of LPMUBTI can be categorized as a pricing agreement. This is due to standardization of the maximum magnitude of the LPMUBTI loan rate which is governed by the Code of conduct is not in accordance with the consideration of national fairness and economy. In addition, AFPI does not have the authority to determine the maximum limit of interest rates due to the absence of a source of authority either attribution, delegation or mandate. Therefore, there is a need for regulation formulated by Bank Indonesia through monetary policy by conducting interest rate contro

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0520010376
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	18 Oct 2022 02:07
Last Modified:	25 Sep 2024 02:40
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195775

Text fix-Hafizh Prasetya Muslim.pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item