Kewenangan Camat Dalam Mengeluarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta

Pranaya, FX Getar Danu and Dr. Sihabudin ,, S.H.,M.H and Dr. Budi Santoso,, S.H.,L.LM (2018) Kewenangan Camat Dalam Mengeluarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Swasta. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Saat ini ditemukannya surat-surat pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta yang dibuat oleh Camat, yang fungsinya untuk menciptakan alat bukti tertulis, dimana seharusnya Camat sudah tidak berhak untuk membuat atau menandatangani surat peralihan hak atas tanah dengan ganti rugi yang belum bersertipikat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Mengapa Camat tetap melaksanakan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, padahal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak membolehkan? dan Apa yang seharusnya dilakukan oleh kewenangan Camat terhadap pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta? Teori hukum yang digunakan, yaitu teori kewenangan dan teori kepastian hukum. Metode Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis empiris. Hasil temuan dan pembahasan dalam penelitian ini adalah camat tetap melaksanakan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta adalah karena ketidaktegasan peraturan perundang-undangan dalam mencabut kewenangan camat dalam mengeluarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah juga turut membuat multi tafsir, sehingga menyebabkan ketidaktahuan camat terkait dicabutnya kewenangan untuk mengeluarkan surat pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta. Tindakan yang seharusnya dilakukan oleh kewenangan camat terhadap pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta adalah tidak mengeluarkan surat pelepasan hak atas tanah sebagai wujud kepatuhan hukum terhadap undang-undang yang berlaku, oleh karena Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditandatangani oleh Camat bukan merupakan akta otentik, sehingga tidak memiliki kepastian hukum, maka pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta harus dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, yaitu Notaris.

English Abstract

At present, the letters of the release of land rights for private interests are made by the Camat, whose function is to create written evidence, which the Camat should not have the right to make or sign a transfer of rights to the land with compensation not yet certified. The problem in this research is why does the Camat keep releasing rights to land for private interests based on Law Number 5 of 1974 concerning the Principles of Government in the Regions, even though Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government does not allow? and What should be done by the Camat's authority to release the right to land for private interests? Legal theory is used, namely the theory of authority and the theory of legal certainty. This research method is included in the form of empirical juridical research. The findings and discussion in this study is that the sub-district head still carries out the release of land rights for the private interest is due to the lack of statutory regulations in revoking the authority of the camat in issuing a declaration of rights to land also makes multi-interpretation, causing ignorance of the camat related to the revocation of authority to issue a letter of release of land rights for private interests. Actions that should be carried out by the camat authority over the release of land rights for private interests is not to issue a letter of release of land rights as a form of legal compliance with the applicable law, because the Statement of Release of Land Rights signed by the Camat is not an authentic deed so that it does not have legal certainty, then the release of rights to land for private interests must be stated in the form of an authentic deed made by an authorized official, namely a Notary

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/346.046/PRA/k/2018/041810257.
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.046 Government control and regulation of specific kinds of land and natural resources
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	17 Oct 2022 08:11
Last Modified:	17 Oct 2022 08:11
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195757

Text FX Getar Danu Pranaya.pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item