Utama, Anang Puji and Prof. Dr. Sudarsono,, S.H, M.S and Dr. Tunggul Anshari SN,, S.H., M.Hum and Dr. Muchamad Ali Safaat,, S.H., M.H (2018) Eksistensi Peraturan Presiden Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Peraturan Presiden merupakan salah satu jenis peraturan perundangundangan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedudukannya sudah diatur sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan dipertahankan melalui Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan. Praktek perundang-undangan sebelum tahun 2004, juga telah mengenal jenis peraturan perundang-undangan dengan bentuk dan fungsi yang sama, namun disebut dengan Keputusan Presiden. Sejak tahun 2004, penamaannya diganti dengan Peraturan Presiden untuk menegaskan pembedaan antara fungsi pengaturan (regeling) dengan penetapan (beschikking). Walaupun telah diatur dalam Undang-Undang, dalam praktik perundang-undangan masih terdapat permasalahan terkait dengan Peraturan Presiden. Permasalahan tersebut terkait dengan materi muatan Peraturan Presiden dan posisi dalam tata urutan/hierarki peraturan perundang-undangan. Kedua permasalahan tersebut terkait dengan Peraturan Pemerintah yang juga merupakan bentuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji (i) ratio legis Peraturan Presiden, (ii) implikasi yang timbul dengan kedudukan Peraturan Presiden dan (iii) model pengaturan Peraturan Presiden ke depan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi Peraturan Presiden masih diperlukan dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari aspek meaning, positioning, functioning dan authority. Rasio legis eksistensi Peraturan Presiden berhubungan erat dengan penerapan sistem Presidensiil yang memberikan kewenangan kepada Presiden dalam melaksanakan pemerintahan, sehingga dengan adanya Peraturan Presiden dapat mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan berjalan secara optimal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat permasalahan dalam praktik terkait dengan batasan materi muatan dalam Peraturan Presiden. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak mengatur secara jelas parameter materi muatan Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah dalam rangka penyusunannya. Untuk mendorong tertib perundang-undangan, penelitian ini mengusulkan sejumlah saran yaitu pengaturan Peraturan Presiden perlu tetap dipertahankan dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Akan tetapi hal ini perlu diikuti dengan pengaturan tentang materi muatan dan kedudukan Peraturan Presiden dalam tata urutan perundang-undangan. Saran ini perlu ditempuh melalui revisi atau perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Materi terkait dengan Peraturan Presiden yang perlu diatur dalam revisi tersebut adalah pengaturan yang jelas tentang materi muatan Peraturan Presiden. Materi kedua adalah kedudukan Peraturan Presiden yang ditempatkan sejajar dengan Peraturan Pemerintah dalam tata urutan/hierarki peraturan perundang-undangan. Upaya lainnya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan tertib perundang-undangan adalah membuat mekanisme “monitoring dan evaluasi” peraturan perundangundangan di Indonesia dan membuat lembaga yang menjalankan fungsi “monitoring evaluasi” ini dalam sistem peraturan perundang-perundangan.
English Abstract
The Presidential Regulation is one type of legislation in the order of legislation in Indonesia. Its position has been regulated since Law Number 10 of 2004 concerning the Establishment of Legislation and has been maintained through Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. Before 2004, legislation also recognized the types of legislation with the same form and function, which was called a Presidential Decree. Since 2004, the term Presidential Decree has been replaced by Presidential Regulation to emphasize the distinction between the regulation function (regeling) and stipulation (beschikking). Although it has been regulated in the Act, in the practice of legislation there are still problems related to the Presidential Regulation. These problems are related to the material content of the Presidential Regulation and position in the order of legislation. Both of these problems are related to Government Regulations which are also a form of legislation established by the President. Based on that, this study examines several things, namely as follows (i) ratio legis of the Presidential Regulation, (ii) the implications arise with the position of the Presidential Regulation and (iii) future regulation model of Presidential Regulation. The results of this study indicate that the existence of a Presidential Regulation is still needed in legislation system in Indonesia in terms of aspects of meaning, positioning, functioning and authority. The ratio legis of the existence of Presidential Regulation closely linked with the implementation of the Presidential system which authorizes the President in carrying out the government so that their Presidential Regulation may facilitate the task of government to run optimally. This research also shows that there are problems related to the limitation of material content in the Presidential Regulation. Law No. 12 of 2011 does not clearly stipulate the parameters of the content of Presidential Regulation and Government Regulations in the framework of its preparation. To encourage orderly legislation, this study proposes a number of suggestions, namely the regulation of Presidential Regulation needs to be maintained in the legislation system in Indonesia. However, this needs to be followed by arrangements regarding the material content and position of the Presidential Regulation in the order of legislation. This advice needs to be taken through revision or amendment to Law Number 12 of 2011. The material related to the Presidential Regulation that needs to be regulated in the revision is a clear arrangement of the material contained in the Presidential Regulation. The second material is the position of the Presidential Regulation which is placed in parallel with Government Regulations in the order of legislation. Other efforts that need to be carried out to realize orderly legislation are to establish a mechanism for monitoring and evaluation to legislation in Indonesia and making the institutions that carry out this monitoring and evaluation function in the legislation system.
| Item Type: | Thesis (Doktor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/342.057/UTA/e/2018/061900685 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 342 Constitutional and administrative law > 342.05 Legislative branch of government > 342.057 Organization and procedure |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 14 Oct 2022 07:55 |
| Last Modified: | 14 Oct 2022 08:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195716 |
![[thumbnail of Anang Puji Utama.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Anang Puji Utama.pdf Download (9MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |