Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Wabah Penyakit Menular Bagi Lansia Terlantar (Analisis Yuridis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia)

Zahro, Miftakhul and Dr. Shinta Hadiyantina,, S.H., M.H. and Amelia Ayu Paramitha,, S.H., M.H. (2020) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Wabah Penyakit Menular Bagi Lansia Terlantar (Analisis Yuridis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada penulisan skripsi ini, yang menjadi fokus penelitian dari penulis dalam hal ini adalah mengenai bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Daerah dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, khususnya yang berkaitan dengan penanganan wabah penyakit menular (Coronaviruis/Covid-19) bagi lanjut usia tidak potensial (lansia terlantar). Penelitian ini pada dasarnya berangkat dari permasalahan yang ada saat ini, yakni adanya penyebaran wabah penyakit menular Coronavirus Disease 2019. Adanya penyebaran virus tersebut pada akhirnya juga banyak memberikan dampak yang besar terhadap segala sektor kehidupan manusia tak terkecuali pada bidang sosial, ekonomi dan kesehatan. Di Indonesia saja, penyebaran atas wabah penyakit Covid-19 saat ini telah terbukti dapat menyerang berbagai kelompok usia yang ada, terlebih lagi jika seorang lansia tersebut termasuk dalam kelompok lansia terlantar. Mengingat tingkat kerentanan seorang lanjut usia (tak terkecuali lansia terlantar) terhadap wabah penyakit tersebut, maka sudah semestinya menjadi kewajiban pemerintah untuk dapat melindungi hak-hak dari seorang lansia tersebut. Pada dasarnya, pemberian perlindungan atas hak-hak dari seorang lansia telah diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Namun sangat disayangkan, pada aturan tersebut tidak ditemukan rumusan yang jelas mengenai siapa yang semestinya memiliki wewenang ataupun tanggung jawab dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, terlebih lagi jika dalam konteks penanganan wabah penyakit menular bagi seorang lansia terlantar yang terjadi saat ini. ix Berdasarkan hal tersebut, pada akhirnya penulis menarik 2 (dua) rumusan masalah yang ada yang dalam hal ini digunakan sebagai batasan dalam penulisan skripsi ini. Adapun kedua rumusan masalah tersebut yakni: 1) Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejaahteraan Lanjut Usia dalam Penanganan Wabah Penyakit Menular Bagi Lansia Terlantar? Dan; 2) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Lansia Terlantar yang Perlu Diakomodir Oleh Pemerintah Daerah dalam Penanganan Wabah Penyakit Menular? Untuk dapat menjawab kedua rumusan masalah tersebut, penulis mengkaji nya dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta dengan menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (Statute approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual approach). Selain itu, untuk dapat menjawab permasalahan yang ada tersebut, penulis memerlukan bahan hukum yang ada. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis itu sendiri terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan yang ada, yakni Bahan Hukum Primer, Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum primer sendiri dilakukan oleh penulis dengan cara membaca peraturan perundаng-undаngаn, cаtаtаn-cаtаtаn resmi аtаu risаlаh dаlаm pembuаtаn peraturan perundаng-undаngаn ataupun data primer lainnya. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dan tersier yang dilakukan oleh penulis diperoleh melalui buku, jurnаl yаng relevаn dengаn pokok bаhаsаn yаng penulis teliti. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian hukum ini, maka didapatkan suatu kesimpulan jawaban atas rumusan masalah yang penulis teliti. Adapun yang menjadi kesimpulan tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab penuh atas pelaksaan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (UU Kesejahteraan Lansia) terlebih lagi dalam konteks penanganan wabah penyakit menular (Covid- 19) bagi kelompok lanjut usia tidak potensial (lansia terlantar). Tanggung jawab tersebut dapat dirumuskan ke dalam berbagai macam cara yang ada. Lebih lanjut, Bentuk perlindungan hukum bagi lansia terlantar yang perlu diakomodir oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan wabah penyakit menular yang terjadi saat ini dapat dirumuskan ke dalam 2 (dua) macam bentuk perlindungan hukum yang ada, yakni secara preventif ataupun represif

English Abstract

In the writing of this thesis, the focus of the research from the authors in this case is about the form of responsibility of the Local Government in the provisions of Article 8 of Law Number 13 of 1998 on The Welfare of the Elderly, especially related to the handling of infectious disease outbreaks (Coronaviruis/Covid-19) for the elderly not potential (displaced elderly). This research basically departs from the current problem, namely the spread of coronavirus disease outbreak 2019. The spread of the virus has also had a huge impact on all sectors of human life, not least in the social, economic and health sectors. In Indonesia alone, the spread of covid-19 disease outbreak has now been shown to attack various age groups, especially if an elderly person belongs to a group of displaced elderly people. Given the level of vulnerability of an elderly person (no exception to the displaced elderly) to the outbreak of the disease, it should be the duty of the government to be able to protect the rights of the elderly. Basically, the granting of protection of the rights of an elderly person has been stipulated in Law Number 13 of 1998 on The Welfare of the Elderly. However, unfortunately, there is no clear formula for who should have the authority or responsibility in the implementation of the provisions of the legislation, especially if in the context of the treatment of infectious disease outbreaks for displaced elderly people that occur today. Based on this, in the end the author draws 2 (two) formulas of existing problems which in this case are used as a limitation in the writing of this thesis. The two formulations of the problem are: 1) How is the Form of Responsibility of the Local Government According to Article 8 of Law Number 13 of 1998 on The Reality of The Elderly in the Handling of Infectious Disease Outbreaks for The Displaced Elderly? And; 2) What is the legal protection form for displaced elderly people that xi needs to be accommodated by local governments in the handling of infectious disease outbreaks? In order to answer both formulations of the problem, the authors reviewed them using normative juridical research methods and by using statue approaches and conceptual approaches. In addition, in order to be able to answer these problems, the author needs existing legal materials. The legal material used by the author itself consists of 3 (three) types of existing materials, namely Primary, Secondary, and Tertiary Legal Materials. The technique of collecting primary legal materials is carried out by the author by reading the regulation of perundаng-undаngаn, cаtаtаn-cаtаtаn official аtаu risаlаh dаlаm bullying regulations perundаng- undаngаn or other primary data. While secondary and tertiary data collection techniques performed by authors are obtained through books, jurnаl yаng relevаn with the principal bаhаsаn yаng meticulous authors. From the results of the analysis conducted by the authors in this legal study, a conclusion was obtained in response to the formulation of the problem that the authors researched. The conclusion is that the Local Government has full responsibility for the implementation of article 8 of Law No. 13 of 1998 on elderly welfare (Elderly Welfare Act) even more in the context of the handling of infectious disease outbreaks (Covid-19) for the elderly and not potential elderly (displaced elderly). These responsibilities can be formulated in a variety of ways. Furthermore, the form of legal protection for displaced elderly that needs to be accommodated by the Local Government in the handling of infectious disease outbreaks that occur today can be formulated into 2 (two) various forms of legal protection that exist, namely preventively or repressively

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0520010317
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	12 Oct 2022 01:36
Last Modified:	07 Oct 2024 05:02
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195572

Text _ Miftakhul Zahro (2)_unlocked.pdf Download (959kB)

Actions (login required)

View Item