Implementasi Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2018 Terhadap Pelanggaran Kode Etik Oleh Pemeriksa Bpk Dalam Melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Studi Di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Yusuf, M Rizky and Agus Yulianto,, S.H., M.H. and Lutfi Effendi,, S.H., M.Hum (2020) Implementasi Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2018 Terhadap Pelanggaran Kode Etik Oleh Pemeriksa Bpk Dalam Melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Studi Di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini, yang penulis bahas adalah mengenai penerapan pemberian sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Penelitian ini dilatarbelakangi dari dikeluarkannya Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018). Didalam Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tersebut terdapat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dalam rangka menjunjung tinggi kode etik pekerjaan yang ada di lingkup BPK, salah satunya adalah mengenai pemberian sanksi terhadap segala bentuk pelanggaran yang terjadi, terkhusus apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pemeriksa BPK dalam rangka melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara . Pemberian sanksi bagi pelanggar kode etik (khususnya dalam hal ini Pemeriksa BPK) sendiri dimaksudkan agar hal tersebut bisa meningkatkan tingkat kesadaran para pemeriksa dalam menjunjung tinggi kode etik pekerjaan. Berdasarkan pada hal tersebut, maka penulis dalam hal ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, yakni mengenai: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan dari Persepsi Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Terkait Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara? Dan; 2) Apa Saja Faktor-Faktor Peneyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Oleh Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Pada Saat Melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara? Permasalahan tersebut penulis kaji dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik memperoleh data penelitian dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Adapun populasi dari penelitian xi ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur, dan responden dari penelitian ini yang digunakan oleh penulis agar dapat menjawab permasalahan yang ada adalah Pemeriksa atau Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan juga Staff dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara deskriptif kualitatif, yakni memaparkan data yang didasarkan pada kualitas yang relevan dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ini, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan dari Persepsi Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Terkait Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara sesungguhnya telah terlaksana dan terimplementasikan dalam unit kerja Badan Perwakilan Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Hanya saja dalam penerapannya, masih banyak terdapat hambatan yang pada akhirnya membuat aturan tersebut tidak dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam pembentukan aturan tersebut. Lebih lanjut, Faktor-Faktor Peneyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Oleh Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan Pada Saat Melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara dapat dilihat dari 2 (Dua) faktor yang ada, yakni pertama, Faktor internal. Faktor ini bisa berasal dari internal Badan Pemeriksa Keuangan ataupun berasal dari internal pribadi Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan tersebut. Dan faktor Kedua, adalah faktor eksternal. Faktor eskternal ini bisa berasal dari lingkungan kerja yang tidak mendukung ataupun bisa berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara

English Abstract

In writing this thesis, which the authors discussed is the application of sanctions to violations of the code of ethics committes by the State Audit Agency in carrying out management checks and state financial responsibilities. This research is set in the background of the release of Regulation of the State Audit Agency Number 4 of 2018 concerning the code of State Audit Agency (BPK Regulation Number 4 of 2018). In the BPK Regulation Number 4 of 2018, there are several important points that need attention in order to uphold the job ethics code that is within the BPK scope, one is that disciplinary action will take place, especially if the BPK assessments are carried out by BPK management and fiscal responsibility. The sanction of ethical violations (especially in this case the BPK ex_aminer) is intended to increase awareness by the assessor in upholding the work code Based on this matter, the writer in this case raises (2) two problem formulations for this thesis, is that about: 1) How does of Regulation of the State Audit Agency Number 4 of 2018 concerning the code of State Audit Agency from the perceptions State Audit Agency Assessments relating to management checks and state financial responsibilities And; 2) What are some of the factors behind a violation of the code of conduct by BPK assessments while carrying out management and fiscal responsibility? The problem is the authors review using sociological juridical research methods. The technique acquiring research data is done by authors through interviews, documentaries, and library studies. As for the population of this study is the representative of State Audit Agency of the east Java Province, and the respondents of this study are used by the writters in order to address the issues at hand are the auditors of State Audit Agency and also the staff of representative of State Audit Agency of the east Java Province. The dats analysis technique used xiii by the writers is by qualitative descriptive way of presenting data based on qualitative elements. The result of this research, can be concluded that the Implementation of the Regulation of the State Audit Agency Number 4 of 2018 of the Supreme Audit Board of the Ex_aminers of the Supreme Audit Board related to the Audit of State Financial Management and Responsibility has actually been implemented and implemented in the work unit of the Representative Body Finance Representative of East Java Province. It's just that in its application, there are still many obstacles that ultimately make these rules can not run effectively and in accordance with the desired goals in the formation of these rules. Furthermore, the factors causing the occurrence of Code of Conduct Violations by the Audit Board of the Supreme Audit Board when carrying out an ex_amination of the management and responsibility of the State Finance can be seen from 2 (two) factors, namely first, internal factors. This factor can originate from the Internal Audit Board or come from the internal Auditor Board. And the second factor, is an ex_ternal factor. This ex_ternal factor can come from an unsupportive work environment or it can come from interested parties in the ex_amination of the management and responsibilities of state finances

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0520010316
Subjects:	300 Social sciences > 340 Law
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	12 Oct 2022 01:28
Last Modified:	04 Oct 2024 07:43
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195570

Text _ M RIZKY YUSUF (2)_unlocked.pdf Download (5MB)

Actions (login required)

View Item