Pengaturan Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Berbasis Perlindungan Hak Pemilik dan Penghuni

Syafrizal, - and Prof. Dr. Suhariningsih,, S.H., S.U., and Dr. Istislam,, S.H., M.Hum., and Dr. Iwan Permadi,, S.H., M.Hum (2018) Pengaturan Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Komersial Berbasis Perlindungan Hak Pemilik dan Penghuni. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Rumah susun merupakan solusi menyediakan perumahan diperkotaan yang padat penduduknya tetapi terbatasnya tanah. Tetapi disisi lain regulasi yang mengatur rumah susun di negara kita masih kurang memadai dimana hanya ada undang-undang rumah susun tetapi belum ada undang-undang tentang pengelolaan rumah susun, padahal kedua undang-undang tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan. Oleh sebab itu hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan rumah susun hanya di sisipkan saja beberapa pasal dalam undang-undang rumah susun, sehingga secara hukum tentu kurang baik dan berpotensi menimbulkan multi tafsir terutama dikalangan pelaku pembangunan dan para pemilik serta penghuni satuan rumah susun. Pengaturan tersebut berkaitan dengan kewajiban para pemilik dan penghuni satuan rumah susun untuk membentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni yang diatur pada Pasal 74 ayat (1) UU No.20 Tahun 2011, tetapi kewajiban tersebut sulit di implementasikan karena adanya Pasal 75 ayat (1) UU No.20 Tahun 2011 khususnya mengenai kata “memfasilitasi” yang multi tafsir (obscure of norm) dan normanya tidak lengkap (incomleted of norm), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk menjelaskan dimana letak norma yang kabur dan tidak lengkap tersebut. Pembentukan Undang-undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun adalah perintah dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk mengatur lebih lanjut mengenai rumah susun, dan di dalam undang-undang No.20 Tahun 2011 tersebut berisi pula beberapa aturan pasal-pasal yang berkaitan dengan pengelolaan rumah susun. Akan tetapi pada salah satu ketentuan yang ada pada UU No.20 Tahun 2011 yang mengatur tentang badan hukum yang mengatur pengelolaan rumah susun (P3SRS), yaitu Pasal 74 ayat (1) yang merupakan suatu kewajiban bagi para pemilik dan penghuni, tetapi kewajiban tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena adanya Pasal 75 ayat (1). Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menentukan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada azas pembentukan perundang-undangan yang baik antara lain azas kejelasan rumusan dan azas ketertiban dan kepastian hukum. Penelitian ini dilakukan pula untuk mengetahui akibat hukum serta pengaturan yang melindungi hak pemilik dan penghuni pada rumah susun komersial. Penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum (legal research), yakni meneliti norma sehingga penelitian hukum ini bersifat normative. Penelitian ini menggunakan 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan hukum (law comparative approach), pendekatan konsep (concept approach), dan pendekatan filosofi (philosophy approach), untuk menjawab makna kata “memfasilitasi”, akibat hukum pengaturan pembentukan P3SRS, dan pengaturan pembentukan PPPSRS yang memberikan perlindungan hukum kepada pemilik dan penghuni. Simpulan hasil penelitian ini sebagai berikut: pertama, berdasarkan makna dari kata “memfasilitasi” yang terdapat pada Pasal 75 ayat (1) UU No.20 Tahun 2011, maka makna kata “memfasilitasi” berarti mempersulit terbentuknya PPPSRS dan tidak sesuai dengan tujuan yang dimaksud Pasal 74 ayat (1) UU No.20 Tahun 2011, dan makna tersebut bertentangan dengan teori Negara hukum, teori perundang-undangan khususnya azas – azas pembentukan perundang-undangan yang baik serta teori kepastian hukum. Kedua, akibat hukum dari pengaturan pembentukan P3SRS tersebut menghilangkan hak dari pemilik dan penghuni satuan rumah susun sehingga menimbulkan kerugian baik dari aspek sosiologis, yuridis dan filosofis bagi pemilik dan penghuni. Ketiga, perlu adanya pengaturan pembentukan PPPSRS yang dapat melindungi hak pemilik dan penghuni, seperti pengaturan yang ada pada negara lain. Secara normatif, Pasal 74 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2011 mewajibkan para pemilik dan penghuni satuan rumah susun komersial untuk membentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS), yang secara filsafati sebenarnya merupakan hak dan kewajiban, demi kelangsungan dan keutuhan dari gedung rumah susun itu sendiri, supaya hak para pemilik dan penghuni terlindungi, tetapi untuk membentuk P3SRS itu sendiri, para pemilik mengalami kesulitan karena ada beberapa istilah yang multi tafsir pada undang-undang rumah susun dan salah satunya adalah ketentuan yang terdapat pada Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2011, tetapi kata “memfasilitasi itu sendiri tidak diberikan penjelasan yang memadai, sehingga sering disalahtafsirkan oleh pelaku pembangunan untuk kepentingannya, dan bukan demi kepentingan para pemilik dan penghuni satuan rumah susun. Rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, agar Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 sepanjang berkaitan dengan kata ‘memfasilitasi” diganti dengan kata-kata yang mudah dipahami dan tidak multi tafsir. Kemudian, perlu dibuat undang-undang tentang pengelolaan rumah susun secara khusus dan tersendiri yang memiliki lembaga khusus yang mengawasinya yang diberi kewenangan khusus sampai pada tahap pemberian sanksi yang mengikat, serta perlu dibentuknya peradilan khusus yang menangani persoalan sengketa pengelolaan rumah susun, seperti Tribunal di negara lain yang bisa menangani sengketa perkara dengan sederhana, cepat, mengikat dan bersifat final, sehingga kedepannya penyelesaian sengketa pengelolaan rumah susun tidak perlu berlarut – larut sampai pada tahap banding, kasasi dan peninjauan kembali yang ada pada negara kita.

English Abstract

Strata title are the solution to providing urban housing that is densely populated but has limited land. But on the other hand the regulations that regulate the strata title in our country are still inadequate where there are only strata title lawa but there is no law regarding the management of strata title, even though the two laws constitute an inseparable and interrelated unity. Therefore, matters relating to the management of strata title are only inserted a few articles in the strata title law, so that it is certainly not good and has the potential to cause multiple interpretations, especially among developers and owners and residents of strata title. This rule relates to the obligations of owners and residents of strata title to form the Owners and Occupants Association which is regulated in Article 74 paragraph (1) of Act No.20 Year 2011, but these obligations are difficult to implement because of Article 75 paragraph (1) of Law No 20 of 2011 specifically regarding the word "facilitating" which is multi-interpretation (obscure of norm) and incomleted of norms, thus giving rise to legal uncertainty. Therefore, this research needs to be done to explain where the vague and incomplete norms are. The appearance of the law No. 20 Year 2011 concerning Strata title is an order of Law Number 1 Year 2011 concerning Housings and Residential Areas to further regulate strata title, and in Law No.20 of 2011 also contains several rules relating to the articles with the management of strata title. However, in one of the provisions in Law No.20 of 2011 which regulates legal entities that regulate the management of strata title (corporate body), namely Article 74 paragraph (1) which is an obligation for owners and residents, but the obligation is not running as it because of Article 75 paragraph (1). Law No. 12 of 2011 concerning the Law Formation has determined that the establishment of legislation must be carried out based on the principle of establishing good legislation, including the principle of clarity in the formulation and principle of order and legal certainty. This research was also conducted to find out the legal consequences and arrangements that protect the rights of owners and residents in commercial strata title. This dissertation research is legal research, which examines the norm so that legal research is normative. This study uses four approaches, namely the statute approach, the law comparative approach, the concept approach, and the philosophy approach, to answer the meaning of the word "facilitate", as a result of the laws governing the rule of the Owners and Residents Association, and rule for the formation of the association that provide legal protection to owners and residents. The conclusions of the results of the study are as follows: first, based on the meaning of the word "facilitate" contained in Article 75 paragraph (1) of Act No.20 of 2011, the meaning of the word "facilitate" means making the Association difficult and not in accordance with the intended purpose of Article 74 paragraph (1) of Act No.20 of 2011, and the meaning is contrary to the theory of the law, the theory of legislation, especially the principles - the principles of the formation of good legislation and the theory of legal certainty. Second, the legal consequences of regulating the formation of the Association eliminate the rights of the owners and residents of the strata title to cause harm to both the sociological, juridical and philosophical aspects of the owners and residents. Third, there is a need to regulate the formation of Association that can protect the rights of owners and residents, such as existing formation in other countries. Normatively, Article 74 paragraph (1) of Law Number 20 Year 2011 requires the owners and residents of commercial strata title to form the Association of Owners and Residents of Strata Title, which philosophically are actually rights and obligations, for the continuity and integrity of the strata title building itself, so that the rights of the owners and residents are protected, but to form the Association itself, it’s hard for the owners to form it because there are several terms that are multi-interpretation and one of them is the provision contained in Article 75 paragraph ( 1) Law Number 20 Year 2011, but the word "facilitate itself is not given an adequate explanation, so it is often misinterpreted by the development actors for their interests, and not in the interests of the owners and residents of units. Recommendations to the People's Legislative Assembly and the Government, so that Article 75 paragraph (1) of Law Number 20 Year 2011 insofar as it relates to the word "facilitating" is replaced with words that are easy to understand and not multiple interpretations. Then, a special and separate strata title management law needs to be made that has a special institution which supervises it which is given special authority up to the stage of binding sanctions, and a special court needs to be established that handles the issue of strata title management disputes, such as the Tribunal in the country others who can handle case disputes are simple, fast, binding and final, so that in the future the settlement of the strata title management dispute does not need to drag on until the stage of appeal, cassation and reconsideration in our country.

Item Type:	Thesis (Doktor)
Identification Number:	DIS/346.043 2/SYA/p/2018/061901104
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.043 Real property > 346.043 2 Ownership (Land tenure)
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	11 Oct 2022 07:24
Last Modified:	11 Oct 2022 07:24
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195564

Text Syafrizal.pdf Download (5MB)

Actions (login required)

View Item