Pelindungan Hak Atas Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Yang Berkeadilan.

Sari, Micke Yustia Ayu Ratna and Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya,, SH.MS and Dr. Yuliati,, SH.LL.M and Dr. Bambang Winarno,, SH.MS (2019) Pelindungan Hak Atas Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Yang Berkeadilan. Doktor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Indikasi Geografis merupakan bagian dari rezim Kekayaan Intelektual dengan karakter kepemilikan yang kolektif-komunal berbeda dengan rezim lainnya yang bersifat individual. Kepemilikan pada Indikasi Geografis sejalan dengan nilai dan realitas masyarakat Indonesia, tata kehidupannya yang melindungi hak-hak komunal lebih utama dibandingkan hak-hak individu, serta sesuai dengan kekayaan alam nusantara. Pelindungan IG menitikberatkan pada reputasi, kualitas dan karakteristik berupa tanda pada barang dan/atau produk dipengaruhi faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam dan manusia yang menunjuk pada daerah asal. Indikasi Geografis bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, konservasi wilayah, pemeliharaan dan praktek tradisi, serta menjaga kearifan lokal warisan nenek moyang. Indikasi Geografis sebagai salah satu bentuk kekayaan intelektual memiliki keterkaitan dengan sumber daya alam, faktor manusia, faktor alam sebagai syarat wajib diberikannya pelindungan, oleh karena itu meskipun point utama pelindungan indikasigeografis adalah pada obyeknya namun tidak boleh ada unsur masyarakat yang ditinggalkan termasuk masyarakat hukum adat sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap obyek indikasi geografis. Disertasi dengan judul Pelindungan Hak Atas Indikasi Geografis Bagi Masyarakat Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Yang Berkeadilan meneliti tentang pemohon hak Indikasi Geografis dengan isu hukum konflik norma antara Pasal 53 ayat (3) UU RI No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 berkaitan dengan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum pemohon IG. Pasal 18B ayat (2) mengatur tentang pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, namun Pasal 53 ayat (3) justru mengabaikan masyarakat hukum adat sebagai subyek

Item Type:	Thesis (Doktor)
Identification Number:	DIS/346.048/SAR/p/2019/061907186
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.04 Property > 346.048 Intangible property
Divisions:	S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	11 Oct 2022 02:00
Last Modified:	11 Oct 2022 02:00
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195516

Text Mieke Yustia Ayu Ratna Sari.pdf Download (4MB)

Actions (login required)

View Item