Implikasi Hukum Atas Tindak Pidana Pemalsuan terhadap keabsahan Pengikatan Jual Beli (PJB) Tanah Kas Desa” (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 446K/Pdt/2011)

Perry, Ronny and Prof. Masruchin Ruba’i, S.H., M.S., and Hendrarto Hadisuryo,, S.H., M.Kn., (2018) Implikasi Hukum Atas Tindak Pidana Pemalsuan terhadap keabsahan Pengikatan Jual Beli (PJB) Tanah Kas Desa” (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 446K/Pdt/2011). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Hal yang substansi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Akibat Hukum terhadap Pengikatan Jual Beli Tanah Yang Mengandung Tindak Pidana Pemalsuan dan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang dirugikan sebagai akibat perjanjian pengikatan jual beli tanah yang mengandung tindak pidana pemalsuan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang undangan, Pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. kemudian dibantu dengan dengan bahan-bahan hukum yang akan diuraikan, dideskripsikan. Dianalisis preskriftif analitik. Hasil penelitian ini dapat ditemukan yaitu Implikasi hukum terhadap pengikatan jual beli tanah yang mengandung tindak pidana Pemalsuan. Pengikatan jual beli dengan nomor akta 474 yang dibuat berhadapan dengan seorang Notaris yaitu secara hukum melanggar pasal 1365 KUHPerdata dengan perbuatan melawan hukum dengan adanya bukti merugikan pihak pembeli karna mengandung unsur pemalsuan, dan juga pengikatan jual beli tersebut melanggar pasal 1321, yaitu dalam proses jual beli terhadap Tanah Kas Desa (TKD) tersebut mengandung unsur penipuan, selanjutnya yaitu tidak terpenuhinya unsur objektif, karna objek yang diperjual belikan terjadi pemalsuan data, sehingga berdasarkan Pasal 1320, Pengikatan Jual beli dengan Nomor Akta 474 batal demi hukum dan pihak yang terlibat dalam pemalsuan tersebut karena kaitannya dengan akta otentik maka dikenakan hukuman penjara paling lama tujuh tahun sebagaimana Pasal 266 KUHPidana. Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang dirugikan sebagai akibat perjanjian pengikatan jual beli tanah kas desa yang mengandung tindak pidana pemalsuan, maka bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak yang dirugikan yaitu perlindungan hukum refresif. Yaitu sebagaimana dalam pasal 1367 KUHPerdata

English Abstract

The substance in this study aims to examine the Legal Effects on the Bonding of Land Purchases that Contain Counterfeiting Crimes and legal protection against the fulfillment of the rights and obligations of the harmed parties as a result of binding agreements to buy and sell land containing fraudulent acts. This type of research is a normative juridical study that uses the statutory approach, case approach and conceptual approach. then assisted with legal materials to be described, described. Analytical prescriftive analysis. The results of this study can be found namely the legal implications of binding to the sale and purchase of land containing criminal acts of counterfeiting. Binding of buying jars with deed number 474 made dealing with a Notary namely legally violating Article 1365 of the Civil Code with unlawful acts with evidence of harming the buyer because it contains elements of counterfeiting, and also binding sale and purchase violates Article 1321, namely in the process of buying and selling to the Land of the Village Treasury (TKD) contains elements of fraud, then the objective element is not fulfilled, because the object being traded occurs data falsification, so that based on Article 1320, the sale and purchase with Act Number 474 is null and void and the parties involved in the forgery because of its relation to authentic deeds, it is subject to a maximum prison sentence of eight years as Article 266 of the Criminal Code. Legal protection against the fulfillment of the rights and obligations of the disadvantaged parties as a result of binding agreements on the sale of land of the village treasury containing fraudulent acts, the form of legal protection given to the injured parties is refresive legal protection. Namely as in article 1367 of the Civil Code.

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/347/PER/i/2018/041900514
Uncontrolled Keywords:	Implikasi Hukum, Keabsahan Tindak Pidana,Legal Implications, Validity of Criminal Actions,
Subjects:	300 Social sciences > 347 Procedure and courts
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	07 Oct 2022 02:47
Last Modified:	07 Oct 2022 02:47
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195419

Text RONNY PERRY.pdf Download (3MB)

Actions (login required)

View Item