Marhamah, - and Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H and Diah Pawestri Maharani, S.H., M.H (2022) Urgensi Pengaturan Mengenai Kewenangan Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Inovasi Keuangan Digital Melalui Delegasi Kepada Pengelola Statuter. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Urgensi Pengaturan Mengenai Kewenangan Pengawasan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Inovasi Keuangan Digital Melalui Delegasi Kepada Pengelola Statuter. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh ketiadaan regulasi mengenai kewenangan pengawasan terhadap sektor inovasi keuangan digital oleh Otoritas Jasa Keuangan. Finansial teknologi terus melakukan pembaharuan serta inovasi dalam perkembangannya, sehingga Otoritas Jasa Keuangan mengelompokkan beberapa produk finansial teknologi ke dalam sektor Inovasi Keuangan Digital. Dalam implementasinya, sektor Inovasi Keuangan Digital masih belum mengatur bagaimana pendelegasian pengelola statuter di sektor Inovasi Keuangan Digital yang berkepastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana urgensi pengaturaan kewenangan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Inovasi Keuangan Digital melalui pendelegasian kepada pengelola statuter? (2) Bagaimana konseptualisasi pengaturan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan Inovasi Keuangan Digital melalui delegeasi kepada pengelola statuter yang berkepastian hukum? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan ( statute approach), pendekatan analitis ( analytical approach) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach). Bahan hukum yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif dan evaluasi, dalam hal ini penulis mengumpulkan bahan hukum seperti perundang-undangan, buku yang berkaitan dengan keuangan digital dan otoritas jasa keuangan, selain itu penulis juga melakukan penelusuruan sumber dari internet dengan mengakses situs-situs resmi seperti e- book, e- journal ataupun artikel resmi yang diterbitkan secara online. Tujuan dari penulisan deskriptif dan evaluasi ini adalah untuk memaparkan secara nyata suatu keadaan tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum serta penentuan dan pertimbangan nilai berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan secara sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa terdapat urgensi filosofis berupa perlu adanya pengaturan terkait kewenangan atas sektor keuangan digital dalam rangka menyejahterakan perekonomian masyarakat,urgensi yuridis melihat dari peraturan yang ada sebelumnya hanya berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang belum menyatakan secara khusus kewenangan OJK terhadap sektor Inovasi Keuangan Digital, dan sosiologis yang menjadikan pengaturan mengenai kewenangan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap sektor Inovasi Keuangan Digital melalui delegasi kepada pengelola statuter diperlukan supaya 11 dalam penerapannya Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang penuh dalam menunjuk pengelola statuter untuk mengawasi sektor Inovasi Keuangan Digital dalam implementasinya. Kemudian atas adanya urgensi tersebut, maka perlu ada konseptualisasi atas pengaturan kewenangan OJK terhadap sektor IKD melalui delegasi kepada pengelola statuter. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dapat dijadikan acuan dalam konseptualisasi peraturan dalam menyelenggarakan sektor Inovasi Keuangan Digital oleh OJK
English Abstract
In this thesis, the author raises the issue of the urgency of regulation regarding the supervisory authority by the Financial Services Authority on the Digital Financial Innovation Sector through Delegation to Statutory Managers. The choice of theme was motivated by the absence of regulations regarding the authority to supervise the digital financial innovation sector by the Financial Services Authority. Financial technology continues to make updates and innovations in its development, so the Financial Services Authority groups several technology financial products into the Digital Financial Innovation sector. In its implementation, the Digital Financial Innovation sector still has not regulated how to delegate statutory managers in the Digital Financial Innovation sector with legal certainty. Based on this, this paper raises the formulation of the problem: (1) What is the urgency of regulating the supervisory authority by the Financial Services Authority on Digital Financial Innovation through delegation to statutory managers? (2) How is the conceptualization of the regulation regarding the authority of the Financial Services Authority in supervising Digital Financial Innovation through delegation to statutory managers with legal certainty? Then the writing of this paper uses a normative juridical method with a statutoryapproach, ananalytical approachand a conceptualapproach. The legal material obtained by the author will be analyzed using descriptive analysis and evaluation techniques, in this case the author collects legal materials such as legislation, books related to digital finance and financial services authorities, besides that the author also searches sources from the internet by accessing the site. -Official sites such as e-books, e-journals or official articles published online. The purpose of this descriptive writing and evaluation is to clearly describe a situation regarding a legal event or legal condition as well as the determination and consideration of values based on data and information collected, analyzed, and interpreted systematically. From the results of the research using the above method, the authors obtain answers to the existing problems that there is a philosophical urgency in the form of the need for regulations related to authority over the digital financial sector in order to improve the welfare of the community's economy, the juridical urgency to see from the previous regulations only in the form of Law Number 21 In 2011, which has not specifically stated the OJK's authority over the Digital Financial Innovation sector, and sociological which makes arrangements regarding the supervisory authority by the Financial Services Authority on the Digital Financial Innovation sector through delegation to statutory managers, it is necessary so that in its implementation the Financial Services Authority has full authority in 13 appointing managers. statutory to oversee the Digital Financial Innovation sector in its implementation. Then, because of this urgency, there needs to be a conceptualization of OJK's authority arrangements for the IKD sector through delegation to statutory managers. Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia can be used as a reference in the conceptualization of regulations in implementing the Digital Financial Innovation sector by the OJK
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010042 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Zainul Mustofa |
| Date Deposited: | 03 Oct 2022 07:24 |
| Last Modified: | 03 Oct 2022 07:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195279 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Marhamah.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (2MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |