Sari, Lia Meinda and Dr. Faizin Sulistio, S.H., LL.M and Ardi Ferdian, S.H., M.Kn (2022) Batasan Kewenangan Virtual Police Pada Tahap Penyelidikan Tindak Pidana Cybercrime. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Batasan Kewenangan Virtual Police Pada Tahap Penyelidikan Tindak Pidana Cybercrime. Karena Virtual Police yang dibentuk berdasarkan Surat Edaran No. SE/2/II/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat, Dan Produktif bertugas memberi peringatan melalui Virtual Police Alert pada postingan dimedia sosial yang diduga dan dianggap telah melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dimana media sosial merupakan tempat kebebasan berekspresi dan berpendapat seseorang sehingga dalam pelaksanaannya dapat memungkinkan terjadinya subjektifitas anggota Virtual Police dan rawan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power kepada seseorang yang ditegur melalui Virtual Police Alert. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa batasan kewenangan Virtual Police pada tahap penyilidikan tindak pidana Cybercrime? (2) Bagaimanakah pengaturan Virtual Police yang dapat mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan ( statute approach), pendekatan konsep ( Conceptual Approach) dan pendekatan perbandingan ( Comparative Approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumentasi dan studi internet akan dianalisis menggunakan teknis analisis gramatikal dengan menganalisis kata dan istilah yang terdapat pada bahan hukum dan menggunakan teknis analisis sistematis yang menghubungkan satu bahan hukum dengan bahan hukum lain. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas rumusan permasalahan yang Pertama, batasan kewenangan Virtual Police pada tahap penyelidikan tindak pidana Cybercrime meliputi Pertama, mengenai batasan pemberian Virtual Police Alert. Kedua, tidak melanggar aturan hukum. Ketiga, sesuai dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan. Keempat, tindakan patut , masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Kelima, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Keenam, wajib menghormati Hak Asasi Manusia. Dan jawaban atas rumusan permasalahan yang Kedua, mengenai pengaturan Virtual Police yang dapat mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif meliputi Pertama, Pengaturan pada tingkat Preemtive dan Preventive yaitu adanya pengaturan layanan edukasi, adanya layanan pelaporan serta adanya pengawasan dan penilaian pelaksanaan Virtual Police. Kedua, Pengaturan pada tingkat penyelesaian perkara Cybercrime yaitu pendekatan Restorative Justice dan penggunaan prinsip hukum pidana menjadi upaya hukum terakhir ( Ultimum Remidium) .
English Abstract
In this thesis, the writer raises the issue of The Scope of Authority in Virtual Police at a Stage of Investigation Over Cybercrime. Because the Virtual Police which was formed based on Circular No. SE/2/II/2021 Concerning Awareness of Ethical Culture to Realize a Clean, Healty, and Productive Digital Space in Indonesia is in charge of send an alerts to the social media feed that are suspected and deemed to be violating Law Number 19 of 2016 concerning the Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Eletronic Information and Transactions. Where social media is a place for freedom express ideas and thought so that in its implementation it can allow for the subjectivity of Virtual Police members and are prone to abuse of power to someone who is repeimanded through Virtual Police Alert. Base on the aforementioned matters, this paper raises the formulation of the problem: (1) what are The Scope of Authority in Virtual Police at a Stage of Investigation Over Cybercrime? (2) How is the regulation of Virtual Police to provide a clean, fair, and productive digital space for Indonesia? Then the author of this paper uses a normative juridical normative method with a statutory approach, conceptual approach and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials obtaines from literature studies, documentation studies and internet studies will be analyzed using gramatical analysis techniques by analyzing word and terms contained in legal materials and using systematic analysis techniques that link one legal material with other legal materials. From the results of the research using the above method, the autors obtained answers to the formulation of the problem. First, The Scope of Authority in Virtual Police at a Stage of Investigation Over Cybercrime is a The scope of sending Virtual Police Alert, compliance with the rules, compliance with the rules requiring further disciplinary acts to the officials concerned, appropriate and reasonable actions within official position scope, appropriate consideration according to inevitable conditions, and last but not least, obligation to respect human rights. And the answer to the regulation of Virtual Police to provide a clean, fair, and productive digital space for Indonesia involves regulation at pre-emptive and preventive levels through the provision of educative services, report, supervision, and assessment impelementation of Virtual Police and the regulation at the stage of resolution to Cybercrime cases through Restorative Justice and the use of the Ultimum Remidium (litigation is the last to consider).
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | 0522010040 |
| Uncontrolled Keywords: | - |
| Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Zainul Mustofa |
| Date Deposited: | 03 Oct 2022 04:13 |
| Last Modified: | 03 Oct 2022 04:13 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195268 |
![[thumbnail of DALAM MASA EMBARGO]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Lia Meinda Sari.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (3MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |