Putri, Indah Fitria Kusuma and Dr. Ismail Navianto, S.H.,M.H. and Fines Fatimah, S.H.,M.H. (2022) Penerapan Pasal 69 Huruf B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Rehabilitasi Terhadap Anak Korban Jaringan Pemidanaan Terorisme (Studi Kasus Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (Brsampk) Handayani Kota Jakarta). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan pemenuhan hak pemberian Rehabilitasi Sosial Kepada Anak Korban Jaringan Terorisme berdasar pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan juga pada Pasal 69B bahwa ada perlindungan khusus bagi anak korban jaringan teorisme, tetapi tidak menjelaskan apa ada perbedaan dalam pemberian perlindungan khusus. Dan pada kenyataannya korban anak jaringan pemidanaan terorisme yang direhabilitasi di bawah penanganan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani kebanyakan hanyalah anak yang orang tuanya terlibat dan anak yang melakukan tindak pidana terorisme. Berdasarkan hal tersebut karya tulis ini mengangkat rumusan masalah: (a) Bagaimana Upaya Pembinaan yang Dilakukan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Kota Jakarta terhadap Anak Korban Jaringan Terorisme ? (b) Bagaimana Perbedaan atas pemenuhan hak yang diberikan kepada Anak Korban Jaringan Terorisme berdasarkan Pasal 69 huruf B terkait Rehabilitasi oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani ? (c) Apakah Hambatan dalam Pemberian Rehabilitasi yang diberikan oleh Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta? Dalam karya tulis ini penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris dengan metode pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis, jenis data primer dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh langsung dari dari BRSAMPK Handayani kota Jakarta sebagai subjek dari penelitian, lalu terdapat jenis data sekunder yaitu data dari hasil studi kepustakaan studi kepustakaan mengenai peraturan perundang- undangan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan anak dan undang- 6 undang terorisme. Dari hasil penelitian dengan metode diatas penulis mendapat hasil bahwa Anak Korban Jaringan Terorisme tetap diproses sebagaimana yang telah tercantum didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tetapi dalam tahap proses awalnya adalah dengan rujukan dari Densus 88 dengan syarat rujukan usia dari 0-18 tahun, sehat fisik dan mental serta bersedia mengikuti rehabilitasi. Dalam hambatan yang dialami yaitu faktor hukumnya sendiri, di mana tidak ada perbedaan dalam pemberian rehabilitasi terhadap anak korban jaringan terorisme ini dan tidak meratanya pemberian rehabilitasi terhadap Anak Korban, Anak Pelaku, Anak dari Pelaku dan Anak Saksi yang dimana yang direhabilitasi hanya Anak Pelaku, dan Anak dari Pelaku saja.
English Abstract
In this thesis, the author raises the issue of fulfilling the right to provide Social Rehabilitation to Children Victims of Terrorism Networks based on the Child Protection Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, which also explains in Article 69B that there is special protection for children who are victims of terrorist networks, but does not explain whether there is a difference in the provision of special protection. And in fact the child victims of the terrorism criminal network who are being rehabilitated under the handling of the Handayani Social Rehabilitation Center for Children Require Special Protection (BRSAMPK) are mostly children whose parents are involved and children who commit acts of terrorism. Based on this, this paper raises the formulation of the problem: (a) How are the Guidance Efforts carried out by the Handayani Social Rehabilitation Center for Children Require Special Protection (BRSAMPK) Jakarta to the Children Victims of Terrorism Networks? (b) What are the differences in the fulfillment of the rights granted to Children Victims of Terrorism Networks based on Article 69 letter B regarding Rehabilitation by the Handayani Social Rehabilitation Center for Children Require Special Protection (BRSAMPK) (c) what are the obstacles in Providing Rehabilitation given by the Handayani Social Rehabilitation Center for Children Require Special Protection (BRSAMPK) Jakarta? In this paper the author uses the Juridical Empirical research method with the Sociological Juridical research approach, the type of primary data in this writing is data obtained directly from the BRSAMPK Handayani Jakarta as the subject of the research, then there are secondary data types, which are data from the results of library studies regarding laws and regulations and other regulations related to children and terrorism laws. From the results of the research using the above method, the authors get the results that Children Victims of Terrorism Networks are still being processed as stated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection but in the initial process stage is with a referral from Densus 88 with the condition that the age reference is from 0-18 years old, physically and mentally healthy and willing to participate in rehabilitation. In the obstacles experienced, which is the legal factor itself, that there is no difference in providing rehabilitation to children victims of terrorism network and the uneven distribution of rehabilitation for Child Victims, Child Perpetrators, Children of Perpetrators and Witness Children where only Child Perpetrators and Children of Perpetrators are being rehabilitated.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Identification Number: | 0522010038 |
Uncontrolled Keywords: | - |
Subjects: | 300 Social sciences > 340 Law |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Zainul Mustofa |
Date Deposited: | 03 Oct 2022 02:12 |
Last Modified: | 03 Oct 2022 02:12 |
URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195254 |
Text (DALAM MASA EMBARGO)
Indah Fitria Kusuma Putri.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (1MB) |
Actions (login required)
View Item |