Implementasi Putusan Hakim Terhadap Pembatalan Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/Pn Malang Di Kantor Pertanahan Kota Malang)

Permata, Shirly Claudia (2018) Implementasi Putusan Hakim Terhadap Pembatalan Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/Pn Malang Di Kantor Pertanahan Kota Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Tesis ini membahas mengenai masalah pelaksanaan putusan hakim terhadap pembatalan sertifikat hak atas tanah. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis dasar pertimbangan Kantor Pertanahan Kota Malang yang melaksanakan pembatalan peralihan hak yang berdasar pada putusan pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, menurut Pasal 58 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang Penyelesaian Penyelesaian Kasus Pertanahan mengatur bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum wajib dilaksanakan kecuali ada alas an yang sah untuk tidak melaksanakan. Pada putusan pengadilan Nomor 60/Pdt.G/2017/PN Malang dibuktikan bahwa Tergugat I dan II menguasai sertifikat secara melawan hukum. Tulisan ini merupakan tulisan hukum empiris dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum yaitu studi kasus. Jenis data terdiri dari data primer yaitu fakta-fakta lapangan melalui wawancara pihak-pihak terkait dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil tulisan adalah Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PN Malang menurut pejabat Kantor Pertanahan Kota Malang, Akta Jual Beli yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum berarti secara hukum juga menyebabkan sertifikat hak milik atas tanah atas nama Tergugat II menjadi tidak berkekuatan hukum. Implikasi hukum yang ditimbulkan dengan dilaksanakan pembatalan peralihan hak yaitu timbulnya kerugian dari segi ekonomi khususnya bagi pihak Tergugat II, sedangkan implikasi hukum sebelum dilakukan pembatalan peralihan hak terhadap para Tergugat yaitu adanya peluang untuk menyalahgunakan sertifikat tersebut dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, terhadap penggugat maka mengalami kerugian materil dan imateril. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak penggugat adalah meminta eksekusi paksa dari Pengadilan atau melaporkan ke polisi Tergugat I dan II dengan dasar tuntutan melakukan tindak pidana penggelapan dan juga pemalsuan.

English Abstract

This thesis is focused on the issue over the execution of Judge’s decision on the annulment of land right transfer by Land Office of Malang and is aimed to identify and analyse the main reason behind the annulment of land right transfer by Land Office of Malang that executes the annulment based on the decision made by the District Court that holds the permanent legal force, according to Article 58 Paragraph (1) of the Regulation of Head of National Land Agency Number 11 of 2016 on Land-related Dispute Resolution that suggests that the decision must be executed unless there is another factor that impedes execution. The Court Decision Number 60/Pdt.G/2017/PN Malang is proven by defendant I and II taking control of the certificate, which is against the law. This is an empirical legal research with anthropological legal approach in the form of a case study. The data involved both primary and secondary materials where the former took facts obtained from the field through interviews with related subjects while the latter involved literature reviews. The data obtained was further analysed with descriptive and qualitative techniques. According to the Decision Number 60/Pdt.G/2017/PN Malang, the sale deed no holding any legal force leads to the absence of legal force for the freehold title of the defendant II. This leads further to the economic loss affecting the defendant II. The legal implication is that there is always an opportunity to misuse the certificate for the sake of individual interests, while the plaintiff still faces material and non-material losses. The legal effort is that execution can be forcefully proposed to the court or a report can be made in the police department regarding the embezzlement and forgery committed by defendant I and II.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/333.3/PER/i/2018/041811988
Subjects:	300 Social sciences > 333 Economics of land and energy > 333.3 Private ownership of land
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	30 Sep 2022 01:45
Last Modified:	30 Sep 2022 01:45
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/195191

Text Shirly Claudia Permata.pdf Download (3MB)

Actions (login required)

View Item