Cintantya, Pinahayu (2016) Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Cara Arbitrase Berdasarkan Pasal 52 Huruf A Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat mengenai tema implementasi penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase berdasarkan pasal 52 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di BPSK Kota Malang. Pilihan tema ini dilatarbelakangi dengan banyaknya sengketa konsumen di BPSK Kota Malang yang diselesaikan dengan cara arbitrase, tetapi tidak semua putusannya dapat diterima oleh para pihak bersengketa dan diajukan keberatan ke pengadilan, sehingga penyelesaian sengketa di BPSK Kota Malang tidak tercapai. Berdasarkan hal tersebut di atas, rumusan masalah yang diangkat adalah: (1) Bagaimana implementasi pasal 52 huruf a Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam pelaksanaan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui cara arbitase di BPSK Kota Malang? (2) Apa faktor pendukung dan faktor penghambat penyelesaian sengketa konsumen melalui cara arbitrase di BPSK Kota Malang, dan apa upaya BPSK Kota Malang mengatasi hambatan tersebut?. Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode analisa yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak dari BPSK Kota Malang beserta para pihak yang melakukan penyelesaian sengketa konsumen secara arbitrase di BPSK Kota Malang yaitu pihak konsumen dan pihak pelaku usaha. Data sekunder melalui dokumen dan arsip penelitian terkait dari BPSK Kota Malang serta studi kepustakaan berbagai perudang-undangan dan buku-buku terkait penelitian. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa terhadap beberapa putusan penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Malang yang dilakukan secara arbitrase masih belum bisa memuaskan para pihak bersengketa karena cenderung putusan dibuat secara vesrtek dan kemudian diajukan keberatan ke pengadilan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat penyelesaian sengketa konsumen melalui cara arbitrase di BPSK Kota Malang. Faktor pendukung terbagi atas faktor hukun dan non hukum dimana faktor hukumnya yaitu adanya aturan hukum yang jelas, adanya sekretariat BPSK dan juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen untuk membantu tugas anggota BPSK Kota Malang, serta adanya kesepakatan pihak bersengketa untuk menyelesaikan sengketa di BPSK, beserta para pihak bersengketa memiliki ketaatan hukum. Faktor non hukum dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai dan juga dana operasional. Sedangkan faktor penghambat dari faktor hukum adalah sikap pelaku usaha yang tidak memenuhi pangilan sidang dan juga adanya klausula perjanjian sebelumnya antara pihak bersengketa untuk menyelesaikan sengketa bukan di BPSK. Faktor non hukumnya adalah tidak ada kesepatakan pihak bersengketa dan kurangnya respon positif terhadap lembaga BPSK. Upaya yang dapat dilakukan terhadap hambatan faktor hukum xii ketika pelaku usaha tidak menghadiri persidangan adalah dengan meminta bantuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen, dan untuk permasalahan adanya klausula perjanjian untuk menyelesaikan sengketa bukan di BPSK maka BPSK hanya dapat melaksanakan kewenangannya dengan mengabulkan gugatan konsumen ketika pelaku usaha tidak menghadiri sidang. Sementara upaya dari hambatan faktor non hukum tidak ada kesepakatan pihak bersengketa maka dapat dibuat klausula penyelesaian sengketa di BPSK dalam setiap perjanjian hukum tertulis, dan upaya atas kurangnya respon positif terhadap lembaga BPSK maka dalam ini masih belum ada upaya untuk penanganannya.
English Abstract
In this undergraduate thesis, the writer lifts a theme about the implementation of consumer controversy settlement by arbitration based on the Republic of Indonesia Constitution in article 52, letter a, number 8, year 1999 (Consumer Protection) at CDSI located in Malang. The option of this theme is set by few consumer controversies at CDSI of Malang which were settled and submitted by arbitration to the law of court reluctantly. The action is resulting unachievable controversy settlement at CDSI of Malang. According to the theme, the appointed formulations of the problem are: (1) How to implement the Republic of Indonesia Constitution in article 52, letter a, number 8, year 1999 (Consumer Protection) in order to handle and settle down the consumer controversy through arbitration ways at CDSI of Malang? (2) What is the supporting factor and obstructing factor of consumer controversy through arbitration ways at CDSI of Malang, and what is the effort of CDSI of Malang to overcome the obstruction? Then, this undergraduate thesis writing uses empiric juridical method with approach of sociologic juridical. The method of analysis that is being used is the qualitative-descriptive analysis. The source of this research is the primary data which is obtained by live interview from the party of CDSI of Malang with the parties of performers who accomplished the consumer controversy by arbitration ways at CDSI of Malang which were the consumer and the businessman or business performer. The secondary data comes through documents and archives of research related with CDSI of Malang, also the literary study in variety of constitution and books related to this research. From the result of the method above, the writer obtains an answer of the presented problem that is some of the decision in order to settle down the consumer controversy in CDSI of Malang which is done by arbitration way, still have not satisfied the controversial parties yet, because of the decision that is made by vesrtek and then be submitted reluctantly to the court. In the implementation, there are several supporting and obstructing factors in order to settle down the consumer controversy through arbitration ways at CDSI of Malang. The supporting factors are divided into juristic factor and non-juristic factor where the juristic factor is by the presence of obvious law, CDSI’s secretariat and Civil Servant of Consumer Protection Investigator to help CDSI of Malang’s duties, also the agreement form the parties of performers to accomplish the controversy in CDSI, with the parties that have juristic obedience. The non-juristic factor is by the presence of sufficient facilities and infrastructures and operational fund. While the obstructing factors from juristic factor are the businessman’s or business performer’s attitude who does not fulfill the court’s calls and also the presence of previous appointment’s certainty between the parties to accomplish or to settle down the controversy out of CDSI. Non-juristic Factor is the absence of agreement from the parties and the less of positive responses to the xiv CDSI institution. The effort that can be done to the obstruction of juristic factor when the effort person does not attend to the court is asking helps from the Civil Servant of Consumer Protection Investigator, and for the presence of appointment’s certainty that is accomplishing the controversy out of CDSI, then the CDSI can just do their authorities with approving the consumer’s claim when the effort person is not attending the court. While the effort of the obstruction of the non-juristic factor which does not have an agreement of both parties, then it can create certainty of controversy settlement in CDSI in every written juristic agreement, and the effort of less positive responses to the CDSI in this case, there still has no efforts to handle it yet.
Other obstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2016/477/051811974 |
| Uncontrolled Keywords: | Consumer Protection |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.071 Consumer protection |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Endang Susworini |
| Date Deposited: | 20 Sep 2022 06:05 |
| Last Modified: | 20 Sep 2022 06:05 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/194418 |
![[thumbnail of PINAHAYU CINTANTYA.pdf]](http://repository.ub.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
PINAHAYU CINTANTYA.pdf Download (3MB) |
Actions (login required)
 |
View Item |