Implementasi Kebijakan UU No 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Dalam Penanganan Komoditas Perikanan Di Bandara Soekarno-Hatta

Raganata, Gandes and Mariyana Sari, S. Pi., M.P (2022) Implementasi Kebijakan UU No 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan Dalam Penanganan Komoditas Perikanan Di Bandara Soekarno-Hatta. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Indonesia yang merupakan negara dengan kekayaan sumberdaya alam yang melimpah, salah dua nya adalah kekayaan alam berupa flora dan fauna, Kekayaan flora dan fauna ini harus di jaga kelestarian nya bersama oleh masyarakat. . Aturan melestarikan ini sudah tertuang pada UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang yang isinya : “Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar nya kemakmuran rakyat”. Hasil dari penjagaan kelestarian flora dan fauna yang berada diindonesia dibuat aturan berupa Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 Tentang karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, dalam rangka menjaga segala jenis media pembawa dari hama dan penyakit agar dapat dicegah untuk masuk kedalam wilayah NKRI. Bandara Soekarno-Hatta yang merupakan salah satu bandara terbesar dan tersibuk di indonesia menjadi tempat penelitian untuk melihat bagaimana komoditas perikanan yang di ekspor maupun diimpor, serta diindikasikan bahwa adanya pelanggaran aturan ini di tempat tersebut. Terdapat 2 tempat yang dijadikan fokus utama dalam penelitian ini yaitu PT Perigi Raja Terpadu dan Balai Karantina Perikanan Bandara Soekarno-Hatta dalam pelaksanaan pengumpulan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kasus pelanggaran Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 Tentang karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di Bandara Soekarno-Hatta serta menganalisis implementasinya dan melihat faktor kendala nya dengan menggunakan model implementasi kebijakan model Edward III dengan melihat 4 aspek yaitu Komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Kegiatan karantina dilakukan dalam rangka melakukan konservasi sumber daya alam dan menjaga kelestarian flora dan fauna yang berada di Indonesia, pembahasan yang dijadikan fokus pada penelitian ini melihat pada karantina komoditas perikanan Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan 2 narasumber utama yaitu dari sisi pelaku usaha dan petugas karantina.pemilihan narasumber dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan melihat social situation yang ada. Kasus pelanggaran yang terjadi di bandara soekarno-hatta terjadi pada bulan April 2021 dimana terdapat oknum pelaku usaha yang melakukan percobaan penyeludupan benih lobster dengan menggunakan cara mendaftarkan benih lobster tersebut dengan dokumen selada air kepada petugas karantina. Implementasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di bandara ditemukan bahwa implementasi aturan ini sudah berjalan cukup lancar melihat dari dipenuhinya 4 aspek yang ada walaupun dalam pelaksanaan nya di lapangan masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala dalam berjalan nya aturan ini. Kendala yang berada dalam pelaksanaan aturan ini adalah tidak sesuai nya klasifikasi barang yang datang pada kegiatan impor dan tidak tercantum pada HS code yang tersedia di INSW (Indonesia National Single Window), serta kesalahan pendaftaran karantina kepada departmen yang berbeda. Aspek sumberdaya anggaran merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian karena dinilai masih kurang untuk melakukan pengembangan pada instalasi karantina yang dimiliki oleh balai karantina. Saran untuk implementasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di Bandara Soekarno-Hatta adalah instansi terkait perlu melakukan komunikasi terkait komoditas yang tidak terdaftar pada HS Code, pemerintah pusat juga perlu melakukan penyesuaian anggaran dalam hal pengembangan instalasi karantina yang dimiliki oleh balai karantina perikanan Bandara Soekarno-Hatta. Visualisasi struktural dibuat Berdasarkan penelitian yang dilakukan di bandara soekarno-hatta dimulai dengan menganalisis implementasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang terfokus pada karantina ikan ditemukan adanya masalah berupa celah pelanggaran pada aturan ini dan adanya faktor penghambat pada aturan ini dikarenakan ada beberapa komoditas yang tidak terdaftar pada klasifikasi barang yang tersedia di INSW (Indonesia national single window) yang kemudian didapatkan solusi berupa diperlukan komunikasi antar instansi terkait dalam rangka penyelesaian masalah klasifikasi barang, untuk solusi celah pelanggaran yang ada perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat pada pendaftaran dan validasi dokumen serta pemeriksaan barang.

English Abstract

Indonesia, which is a country with abundant natural resources, one of which is natural wealth in the form of flora and fauna, this wealth of flora and fauna must be preserved together by the community. . The rules for preserving this have been stated in the 1945 Constitution article 33 paragraph 3 which states: "Earth and water and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people". As a result of preserving flora and fauna in Indonesia, regulations are made in the form of Law Number 21 of 2019 concerning Animal, Fish, and Plant Quarantine, in order to protect all types of carrier media from pests and diseases so that they can be prevented from entering the territory of the Republic of Indonesia. Soekarno-Hatta Airport, which is one of the largest and busiest airports in Indonesia, has become a research site to see how fishery commodities are exported or imported, and it is indicated that there is a violation of this rule in that place. There are 2 places that are the main focus of this research, namely PT Perigi Raja Terpadu and the Soekarno-Hatta Airport Fisheries Quarantine Center in carrying out data collection. This study aims to find out cases of violations of Law Number 21 of 2019 concerning Animal, Fish, and Plant Quarantine at Soekarno-Hatta Airport and analyze its implementation and see the constraint factors by using the Edward III policy implementation model by looking at 4 aspects, namely Communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Quarantine activities are carried out in the context of conserving natural resources and preserving flora and fauna in Indonesia, the discussion that is the focus of this research looks at the quarantine of fishery commodities. and quarantine officers. The selection of resource persons is carried out using a purposive sampling method by looking at the existing social situation. The violation case that occurred at Soekarno-Hatta airport occurred in April 2021 where there were unscrupulous business actors who attempted to smuggle lobster seeds by registering the lobster seeds with watercress documents to the quarantine officer. The implementation of Law No. 21 of 2019 concerning Animal, Fish, and Plant Quarantine at airports, it was found that the implementation of this rule has gone quite smoothly, seeing from the fulfillment of the 4 existing aspects, although in its implementation in the field there are still several things that become obstacles in the implementation of the rules. this. Obstacles in implementing this rule are the inappropriate classification of goods arriving at import activities and not listed in the HS code available at INSW (Indonesia National Single Window), as well as errors in quarantine registration to different departments. The aspect of budget resources is one aspect that is of concern because it is considered insufficient to develop quarantine installations owned by quarantine centers. Suggestions for the implementation of Law Number 21 of 2019 concerning Animal, Fish, and Plant Quarantine at Soekarno-Hatta Airport are related agencies need to communicate related to commodities that are not listed on the HS Code, the central government also needs to make budget adjustments in terms of developing quarantine installations owned by the Soekarno-Hatta Airport Fisheries Quarantine Center. Structural visualization was made. Based on research conducted at Soekarno-Hatta airport, starting with analyzing the implementation of Law Number 21 of 2019 concerning Animal, Fish and Plant Quarantine which focused on fish quarantine, it was found that there were problems in the form of loopholes in violation of this rule and the inhibiting factors in fish quarantine. This rule is because there are several commodities that are not listed in the classification of goods available at INSW (Indonesian national single window) which is then obtained a solution in the form of communication between related agencies is needed in order to solve the problem of classification of goods, for the solution to the existing violation loopholes need to be carried out more supervision strict on registration and validation of documents as well as inspection of goods.

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Identification Number:	0522080136
Subjects:	300 Social sciences > 338 Production > 338.3 Other extractive industries > 338.37 Products > 338.372 Products of fishing, whaling, hunting, trapping > 338.372 7 Products of fishing, whaling, hunting, trapping (Fishing)
Divisions:	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan > Agrobisnis Perikanan
Depositing User:	soegeng sugeng
Date Deposited:	16 Sep 2022 02:42
Last Modified:	16 Sep 2022 02:42
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/194305

Text (DALAM MASA EMBARGO) Gandes Raganata.pdf Restricted to Registered users only until 31 December 2024. Download (5MB)

Actions (login required)

View Item