Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi Untuk Menciptakan Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Wibowo, Dymas Adji and Dr. Prija Djatmika, S.H.,M.H . and Dr. Iwan Permadi, S.H.,M.H. (2019) Penyalahgunaan Wewenang Pada Tindak Pidana Korupsi Untuk Menciptakan Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penyalahgunaan Wewenang yang menurut undang-undang secara konsep penyalahgunaan “melawan hukum” dengan konsep “penyalahgunaan wewenang” dan di dalam praktek pembuktian penyalahgunaan wewenang adalah hal yang sulit, dikarenakan untuk menilai penyalahgunaan wewenang terkait dengan hal yang faktual, maka adalah unsur melawan hukum dalam Pasal 2 undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah dapat mengakomodir unsur “penyalahgunaan wewenang”, karena “Penyalahgunaan wewenang” merupakan “species” dari “genus”-nya unsur “melawan hukum”. Dan apabila berdasarkan dengan putusan pengadilan tipikor undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi. Korupsi penyebab penyalahgunaan wewenang oleh penyidik tindak pidana korupsi yang mencipatakan good governance dalam pengelolaan keuangan daerah metode pembuktian untuk menunjukan adanya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan kebijakan yang dilakukan kepala daerah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan metode-metode pembuktian terbalik, terbatas, berimbang sebagai perpaduan antara beban pembuktian biasa dan beban pembuktian terbalik murni

English Abstract

Abuse of Authority which according to the law conceptually misuses "against the law" with the concept of "abuse of authority" and in the practice of proof of abuse of authority is difficult, because to assess abuse of authority related to factual matters, it is an element of violating the law in Article 2 of Law Number 20 Year 2001 concerning Eradication of Corruption Crime can accommodate the element of "abuse of authority", because "Abuse of authority" constitutes "species" of the "genus" whose elements are "against the law". And if it is based on a corruption court ruling on Law Number 46 of 2009 concerning a court of corruption. Corruption causes of abuse of authority by corruption investigators that create good governance in regional financial management proof methods to show abuse of authority and policy deviations made by regional heads in regional financial management are reversed, limited, balanced methods of proof as a combination of burden ordinary proof and pure reverse proof burden.

Other obstract

-

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/364.132 3/WIB/p/2019/041902035
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
Subjects: 300 Social sciences > 364 Criminology > 364.1 Criminal offenses > 364.13 Political and related offenses > 364.132 Offenses against proper government > 364.132 3 Corruption
Divisions: S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: yulia Chasanah
Date Deposited: 07 Sep 2022 04:23
Last Modified: 07 Sep 2022 04:24
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/194002
[thumbnail of DYMAS ADJI WIBOWO.pdf] Text
DYMAS ADJI WIBOWO.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Actions (login required)

View Item View Item