Perluasan Makna Asas keberlangsungan Usaha Dalam Pemberhentian Notaris yang Dinyatakan pailit

Zulfiqar, - and Dr. Budi Santoso,, SH. LL.M and Hariyanto Susilo,, SH., M.Kn. (2019) Perluasan Makna Asas keberlangsungan Usaha Dalam Pemberhentian Notaris yang Dinyatakan pailit. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Tesis ini dilatarbelakangi oleh konflik norma antara Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi “atas usul Majelis Pengawas Pusat Notaris diberhentikan secara tidak hormat ketika dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” yang mana bertentangan dengan prinsip-prinsip dari akibat kepailitan yang diatur pada Pasal 21, Pasal 22 huruf a, b, dan c, dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjelaskan si debitor pailit demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya saja yang termasuk dalam harta pailit, sehingga terjadi konflik norma intern yang mana pada penjelasan umum Undang-undang Kepailitan pada asas kelangsungan usaha yang berbunyi yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan, sehingga pada frasa “perusahaan debitor” di atas bertentangan dengan Pasal 22 huruf b dari Undang-Undang Kepailitan tersebut, yang mana debitor pailit tetap berhak atas segala sesuatu sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, upah, pensiun uang tunggu atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apa ratio legis pemberhentian Notaris yang dinyatakan pailit? 2. Bagaimana perluasan makna dari asas kelangsungan usaha dalam pemberhentian Notaris yang dinyatakan pailit? Penelitian tesis ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kosep, dan pendekatan historis. Bahan hukum primer, sekunder, teriser yang dianalisis dengan teknik analisis bahan hukum interprestasi atau penafsiran gramatikal, sistematikal, ekstensif dan teleologis sehingga dapat ditarik kesimpulan bagi pemecahan masalah dalam penelitian hukum ini. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, peneliti memperoleh jawaban bahwa: Pertama, latar belakang keberadaan sanksi pemberhentian sementara maupun pemberhentian secara tidak hormat kepada Notaris yang dinyatakan dalam proses vii pailit maupun dinyatakan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada kepentingan publik serta demi menjaga marwah, harkat, dan martabat jabatan notaris, dan juga sebagai langkah preventif guna para Notaris itu dapat melaksanakan kewajiban jabatan Notaris dengan profesional dan fokus pada Jabatan Notaris tersebut. Kedua, maksud dan tujuan dari kepailitan dimana terdapat asas kelangsungan usaha yang menjadi landasan untuk mencapai tujuan dari kepailitan adalah bentuk perlindungan hukum untuk debitor pailit yang mana sedang mengalami kesulitan dalam finansial atau keuangannya, sehingga tujuan dari kepailitan bukan semata-mata memberikan hukuman untuk melemahkan keadaan ekonomi dari debitor pailit tersebut, akan tetapi menjadi sebuah landasan berpikir untuk meningkatkan finansial atau keuangan dari debitor pailit tersebut guna dapat melunasi utang-utangnya kepada para kreditornya

English Abstract

This thesis looks into the conflict of norm between Article 12 letter a of Law Number 30 of 2004 concerning Notarial Position that states “ In reference to recommendation of Central Supervising Board of Notaries dishonourably discharged when they are declared bankrupt based on court decision that holds permanent legal force” and the principles concerning bankruptcy as regulated in Article 21, Article 22 letter a, b, and c, and Article 24 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and suspension of debt payment obligation that implies that bankruptcy as legally declared by law restrictedly implies that the notary has no rights to control or take care of their assets, including bankruptcy assets. This sparks intern conflict of norm specifically referred to the statement “enable debtor’s prospective company to keep running”. From this statement, it is deemed that the phrase “debtor’s company” contravenes Article 22 letter b of Law concerning Bankruptcy, where the bankrupt debtor still holds a right to things given as his/her salary for what he/she has served as a notary, pension, and alimony as supervised by a Supervising Judge. The above issues have brought to the following research problems: 1. What is the ratio legis over termination of a notary that is declared bankrupt? 2. How is the definition of the principle of business sustainability extended in terms of the termination of a notary that is declared bankrupt? This thesis was conducted based on normative-juridical method with statute, conceptual, and historical approaches. Primary, secondary, and tertiary materials were analysed based on grammatical, systematic, extensive, and teleological interpretations in order to draw a conclusion to resolve the problems. The research result reveals that: first, sanction imposed over the temporary or dishonourable discharge on a notary who is in the process of bankruptcy or is declared bankrupt with permanent legal force is aimed to provide legal certainty for public and to maintain the dignity of notarial position and also to provide preventive measure to support the notary to perform his/her responsibility in a professional ix manner. Secondly, with the principle of business sustainability as the fundamental aspect to reach a goal set in bankruptcy process, declaration of bankruptcy is aimed to provide legal protection for bankrupt debtor who experiences financial difficulty. In other words, the declaration is not mainly aimed to punish the debtor and weaken his/her economic capacity, but is mainly aimed to set a fundamental and encouragement for the debtor to improve his/her financial condition that is expected to help him/her pay off debt to the creditors.

Other obstract

-

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/346.002 3/FH/p/2019042002750
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.002 Miscellany > 346.002 3 Private law as a profession, occupation, hobby
Divisions:	S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	29 Aug 2022 03:35
Last Modified:	29 Aug 2022 03:35
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193695

Text ZULFIQAR.pdf Download (2MB)

Actions (login required)

View Item