Harmonisasi Hukum Pengaturan Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Upaya Pemenuhan Asas Kepastian Hukum

Perdana, Bima Ridho Halim and Dr. Rachmi Sulistyarini,, SH.,M.H and Dr Endang Sri Kawuryan.,, SH. M.Hum (2019) Harmonisasi Hukum Pengaturan Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Upaya Pemenuhan Asas Kepastian Hukum. UNSPECIFIED thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan terkait Harmonisasi Hukum Pengaturan Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Upaya Pemenuhan Aasas Kepastian Hukum. Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : Аpаkаh Dengan mengharmonisasikan peraturan rangkap jabatan notaris sebagai anggota DPR dapat memenuhi asas kepastian hukum ? dan Bagaimana rumusan tentang penetapan pasal tersebut ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan Perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan Pendekatan Perbandingan (comparative approach) Bahan hukum yang dipergunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dengan analisa bahan hukum yang dipilih adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian dengan metode diatas menunjukan bahwa Dengan mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Notaris yang merangkap jabatan dengan anggota DPR dalam hal ini antara 5 Undang-undang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Pemilu maka pemenuhan asas kepastian hukum dapat terlaksana. Dan Rumusan tentang penetapan pasal rangkap jabatan Notaris bahwa dalam hal ini notaris wajib berhenti dan tidak berpraktek selama menjalankan kewajibannya sebagai anggota DPR. Dan bunyi peraturan adalah sebagai berikut : 1) Notaris dilarang merangkap jabatan atau profesi : a. advokat, b. pegawai negeri, pegawai badan usaha milik negara/daerah, c lain-lain jabatan yang dilarang peraturan perundang-undangan. 2) Notaris yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan berhenti kepada mentri. 3) Notaris yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila masa tugasnya berakhir dapat mengajukan permohonan pengangkatan kembali sesuai peraturan perundang-undangan.

English Abstract

This thesis looks into the harmonisation of law regarding the regulation of double positions held by a notary who also serves as a member of the House of Representatives. This harmonisation is aimed to fulfil the principle of legal certainty. Based on this issue, this research is focused on the following research problems: can harmonising regulation over double positions held by the notary who also serves as the member of the House of Representatives fulfil the principle of legal certainty? And what is the formulation regarding the implementation of the related Article? This research employed normative legal method with statute, conceptual, and comparative approaches. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data, all of which were analysed based on descriptive analysis. The result of the research reveals that the harmonisation as discussed earlier in reference to the Law concerning Notarial Position and the Law concerning General Elections is aimed to fulfil the principle of legal certainty. In terms of the formulation of implementation of Article, the notary serving a position in the House of Representatives 7 should not perform tasks as a notary, based on the following statements of regulation: 1) Notaries must not hold double positions or professions: a. advocate, b. civil servant, state- owned/ regional-owned enterprises’ worker, c. other positions prohibited in laws. 2) Notaries with double positions as mentioned in paragraph (1) are required to propose a resignation from their notarial position to minister. 3) Notaries with double positions as mentioned in paragraph (1) can propose re-appointment based on the applying laws when their service ends

Item Type:	Thesis (UNSPECIFIED)
Identification Number:	TES/346.022 3/FH/h/2020/042001935
Uncontrolled Keywords:	Harmonisasi, Rangkap Jabatan, Notaris, harmonisation, double positions, notaries
Subjects:	300 Social sciences > 346 Private law > 346.002 Miscellany > 346.002 3 Private law as a profession, occupation, hobby
Divisions:	S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User:	Nur Cholis
Date Deposited:	24 Aug 2022 04:13
Last Modified:	11 Dec 2023 06:53
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193496

Text Bima Ridho H.P 116010200111079.pdf Download (1MB)

Actions (login required)

View Item